Korupsi e-KTP, Pekan ‘Panas’ untuk Politisi PDI-P

0
223
Aksi massa menuntut penuntasan kasus korupsi e-KTP di Jakarta.

Nusantara.news, Jakarta –  Pekan pertama sehabis Lebaran ini, dua kader elit PDI- Perjuangan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi e-KTP. Keduanya bahkan masih menduduki jabatan penting, yakni Ganjar Pranowo yang menjabat Gubernur Jawa Tengah dan Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Hari ini (Rabu (5/7/2017) Yasonna kembali diperiksa penyidik. Sebelumnya, pada Senin (3/7/2017) Yasonna juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama, yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong. Yasonna sendiri disebut terima US$84 ribu. Namun, Yasonna tak tampak yang muncul hanya Arief Wibowo yang juga mantan anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P. Arief disebut menerima dana US$500.000.

Kemarin Selasa (4/7/2017), penyidik juga memeriksa Ganjar Pranowo sebagai saksi juga untuk tersangka Andi Narogong. Ganjar disebut terima US$520 ribu.

Baik Ganjar maupun Yasonna diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 yang diduga ikut kecipratan uang haram dari proyek e-KTP.

Menyaksikan dua politisi ‘top’ partai berkuasa diperiksa penyidik KPK terkesan membuktikan keseriusan KPK membongkar kasus yang menjadi sorotan publik itu. Tapi, apakah pemeriksaan intensif pejabat negara itu bisa membantu KPK segera menyelesaikan kasusnya?

Jika dicermati, sebagian mantan anggota DPR termasuk seluruh Komisi II DPR periode 2009-2014  disebut sebagai penerima dana dan terancam dijerat kasus gratifikasi. Namun, jika hanya sebatas gratifikasi, maka dalang dari kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun kemungkinan besar tak akan tersentuh.

Anehnya di sini, KPK terkesan tidak langsung masuk ke inti persoalan untuk mengusut siapa dalangnya. Jika KPK mau memeriksa pihak-pihak yang ditengarai memiliki peran besar dalam menggiring hingga menggolkan proyek itu, maka aktor sebenarnya bisa terungkap dan dijerat hukuman berat.

Setelah Pansus Hak Angket digulirkan DPR, KPK seperti kehilangan semangat untuk menyidik lebih jauh sosok yang berperan besar. Padahal, dalam persidangan kerap disebut siapa saja yang dimaksud memiliki andil besar dalam menggiring dan menggolkan proyek yang menjadi bancakan itu. Termasuk siapa yang dominan berperan mendukung agar anggaran disetujui DPR RI.

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (9/3/2017) dengan terdakwa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Dalam sidang, Jaksa Irene Putri mengungkapkan secara jelas peran masing-masing pihak. Kasus itu  berawal dari usulan Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengubah sumber pembiayaan proyek yang semula bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PLHN) menjadi anggaran rupiah murni pada Tahun Anggaran 2009.

“Mendagri mengusulkan dan dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR,” jelas Jaksa Irene.

Selanjutnya, setelah rapat itu tepatnya awal Februari 2010, Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu yang juga politisi GOlkar meminta sejumlah uang kepada Irman agar usulan proyeknya disetujuI.

Sepekan kemudian, Diah Anggraini, Sekretaris Jenderal Kemendagri menyepakati permintaan itu dan uangnya dari pengusaha yang sudah terbiasa menjadi rekanan Kemendagri yaitu Andi Narogong.

Berselang beberapa hari, Andi menemui Irman untuk memastikan soal kesepakatan ‘uang pelicin’ bagi anggota DPR. Lantas, Irman mengarahkan Andi untuk berkoordinasi dengan Sugiharto. Hasilnya, Andi dan Irman sepakat menemui Setya Novanto yang saat itu sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR RI.

Lalu, Irman, Sugiharto, Andi dan Diah menemui Setya Novanto di Hotel Grand Melia Jakarta. Saat itu juga, Setya menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut.

Setelah pertemuan di Grand Melia, Andi kembali menemui Setya di ruangannya di lantai 12 Gedung DPR. Di situlah Setya meyakinkan Andi untuk mendukung soal kesiapan anggaran proyeknya. Tak hanya itu, Setya juga berjanji akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya.

Andi bertemu Setya beberapa kali, termasuk dengan Anas Urbaningrum (Ketua Fraksi Demokrat DPR), dan Muhammad Nazaruddin (Bendum Demokrat). Karena ketiganya dinilai sebagai representasi Partai Golkar dan Partai Demokrat yang bisa mendorong Komisi II menyetujui anggaran.

Soal jatah untuk Setya Novanto yang kini menjabat Ketua DPR RI, juga terungkap dalam sidang pada Kamis (20/4/2017).  Direktur PT Java Trade Utama Johanes Richard Tanjaya menyebut Setya Novanto mendapatkan jatah 7 persen dari proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Informasi itu ia ketahui dari anak buahnya, Jimmy Iskandar alias Bobi.

Bobi sendiri mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvan Hendra Pambudi yang tak lain keponakan Setya.

Kembali ke peran Andi, untuk mematangkan proyeknya, pada Juni-Desember 2010 sejumlah pertemuan digelar di ruko milik Andi Narogong. Pertemuan Tim Fatmawati ini melibatkan panitia lelang dari Kemendagri. Dalam peremuan itu dibahas sejumlah hal, mulai dari pembentukan beberapa konsorsium untuk ikut dalam tender, pengaturan untuk memenangkan tender hingga mendaftar, termasuk penggelembungan harga sejumlah barang yang akan dibeli terkait proyek.

Alhasll, DPR akhirnya menyetujui proyek e-KTP yang dibiayai APBN sebesar Rp 5,9 triliun. Dari jumlah itu, sebesar 51 persen anggaran, atau sejumlah Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belaja rill proyek. Sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah Rp 2,5 triliun akan dibagikan kepada pejabat Kemendagri 7 persen, dan anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen.

Selain itu, kepada Setya Novanto dan Andi sebesar 11 persen, atau senilai Rp 574.200.000.000. Selain itu, kepada Anas dan Nazaruddin sebesar 11 persen. “Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong mendapat bagian sebesar 11 persen, atau sejumlah Rp 574,2 miliar,” ujar jaksa KPK. Kemudian, sisa 15 persen akan diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Lantas apa peran Gamawan Fauzi lainnya? Dalam dakwaan disebutkan Gamawan yang menetapkan  konsorsium PNRI (korporasi yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo) sebagai pemenang tender proyek e-KTP. Dimana, pemenangan tender sudah diatur sejak awal, indikasinya konsorsium PNRI tetap dimenangkan meskipun sejumlah syarat belum dipenuhi.

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa pada pertengahan Juni 2011, Azmin Aulia yang merupakan adik dari Gamawan Fauzi pernah menerima uang dari Andi Narogong sebesar 2.500.000 dollar AS. Dimana, uang tersebut sebenarnya diperuntukan Gamawan Fauzi. Gamawan sendiri mengaku pernah menerima uang berupa pinjaman dari pengusaha Afdal Noverman.

Dan, Afdal Noverman pernah menerima uang dari Andi Narogong sejumlah 2 juta dollar AS yang diperuntukkan Gamawan. Adapun total dana yang diterima Gamawan sebesar US$4,5 juta dan Rp50 juta.

Bertolak dari fakta persidangan tersebut, jelas tergambar siapa yang berperan besar dalam kasus ini. Disitu disebutkan ada tiga yang berperan besar, yakni pihak pengusaha, eksekutif (pengusul anggaran) dan legislatif (mensahkan anggaran. Namun, sejauh ini KPK terkesan tak serius ‘menggarap’ pihak-pihak dimaksud. Apalagi setelah kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang ikut menangani kasus e-KTP, sepertinya hanya berkutat pada orang-orang yang punya peran kecil.

Apakah sikap KPK itu lantaran adanya kekuatan besar yang ‘menyetir’?

Publik hanya berharap agar kekhawatiran itu tidak benar dan KPK tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga anti-rasuah. KPK jangan sampai terjebak dalam kepentingan kelompok tertentu apalagi sampai ikut bermain politik.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here