Korupsi Kepala Daerah, Partai Lepas Tangan

1
47

KOMISI Pemberantasan Korupsi seperti menggilir saja para kepada daerah untuk diringkus dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini giliran jatuh kepada Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu yang  diduga menerima  suap ratusan juta dalam proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten yang dipimpinnya.

Disebut menggilir, ya, karena para kepala daerah seperti berturut-turut masuk sel KPK karena kasus korupsi. Belum lagi selesai pemeriksaan yang satu, sudah masuk pula yang lain. Lihat saja sepanjang Oktober kemarin. Tanggal 4 Oktober, Wali Kota Pasuruan Setiyono ditangkap KPK, 15 Oktober disusul oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan 24 Oktober 2018 giliran Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang dipakaikan rompi oranye KPK.

Di tahun ini saja sudah 27 kepala daerah yang dicokok KPK. Mungkin daftarnya akan bertambah sampai akhir tahun. Sebab, Ketua KPK Agus Rahardjo dalam pertemuan dengan PPATK, awal Maret lalu, mengatakan ada 34 calon kepala daerah terindikasi kuat terlibat tindak pidana korupsi. Dan 90 persen dari jumlah itu, dipastikan jadi tersangka.

Satu hal yang selalu menyusul pada setiap penangkapan kepala daerah itu adalah pemecatan oleh partai mereka masing-masing. Partai Demokrat memecat Remigo Yolanda Berutu, Partai Golkar me-nonaktif-kan Neneng dan Setiyono, dan PDIP memecat Sunjaya. Bersalah atau tidak bersalah, pokoknya dipecat dulu –meski faktanya setiap tersangka KPK tidak ada yang lolos dari penjara.

Partai seperti ingin segera memutus keterkaitannya dengan para tersangka korupsi itu. Wajar saja, setidaknya partai ingin menabur kesan bahwa mereka bersikap tegas terhadap pelaku korupsi. Padahal dulu partai-partai itu mati-matian berusaha memenangkan anggotanya itu untuk meraih kursi kepala daerah.

Kita ingin menyoroti hubungan partai pengusung dengan kepala daerah yang dijagokannya. Jika merujuk pada Pasal 42 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon kepala daerah yang didaftarkan ke KPU setempat harus berdasarkan persetujuan tertulis dari DPP masing-masing partai.

Kita tidak tahu, apakah sebelum memberikan persetujuan itu, DPP masing-masing partai melakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap calon yang hendak diusung. Namun melihat gejala dalam pilkada selama ini, partai politik tidak terlalu memerlukan klarifikasi politis, ideologis dan platform kebijakan dalam memberikan dukungan terhadap seseorang untuk menjadi kepala daerah.

Partai nyaris tak pernah menilai apakah calon yang hendak diusung mempunyai konsepsi, strategi dan rencana kerja yang baik dan tepat untuk daerah yang bakal dipimpinnya. Tidak terlalu dihitung, apakah sang kandidat punya kemampuan memimpin atau tidak. Jika hal-hal yang terukur itu saja kerap diabaikan, maka bisa dilihat urgensinya untuk menilai hal-hal yang bersifat tak berwujud (intangible).

Alasan dukungan partai terhadap calon kepala daerah amat sangat pragmatis: Elektabilitas, dan tentu saja likuiditas.  Likuiditas ini penting, karena pilkada adalah kontestasi politik yang amat sangat mahal. Maraknya isu “mahar politik” yang seolah selalu melekat pada partai politik di setiap pencalonan kepala daerah, adalah indikasi kuat pentingnya likuiditas calon. Fenomena ini memberikan cap sangat rendah lagi kepada partai: sekadar jasa “penyewaan” kendaraan politik belaka.

Hubungan antara DPP partai dengan kepala daerah pun berakhir setelah surat persetujuan diberikan. Paling banter, sang calon dipaksa menandatangani pakta integritas –yang seperti sudah terbukti selama ini, hanya sekadar seremonial basa-basi.

Kontrol terhadap kepala daerah yang sudah terpilih hanya diserahkan kepada mekanisme formal melalui fraksi mereka di DPRD. Padahal, sangat kecil kemungkinan, fraksi partai pengusung akan mengkritisi sepenuhnya kebijakan kepala daerah. Yang terjadi justru sebaliknya. Fraksi partai pengusung akan membela mati-matian kepala daerah yang didukungnya.

DPP partai bukannya tidak tahu bahwa kontrol terhadap kepala daerah yang diusungnya itu tidak akan maksimal jika hanya dilakukan fraksi mereka di DPRD. Tetapi mereka membiarkan. Entah karena tidak mempunyai perangkat kontrol sampai ke bawah, lantaran lemahnya infrastruktur partai, atau karena pola hubungan yang murni transaksional.

Harapan kita, DPP partai politik yang mengusung kepala daerah ikut bertanggungjawab mengawasi kinerja kepala daerah. Partai harus membangun mekanisme internal untuk mengawasi kepala daerah yang setiap saat bisa mengirimkan sinyal alert jika terjadi penyimpangan. Jika ada indikasi penyimpangan, DPP harus memerintahkan DPC setempat agar fraksinya di DPRD tidak tinggal diam.

Hanya dengan begitu, peluang korupsi kepala daerah bisa diperkecil. Memecat kepala daerah dari keanggotaan partai sudah tak ada gunanya ketika mereka sudah diterungku KPK.

Masalahnya, ini mustahil diwujudkan jika hubungan transaksional tidak dikikis habis dalam memberikan persetujuan dan dukungan terhadap calon kepala daerah.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here