Korupsi Massal Anggota Dewan, Buah Kegagalan Parpol

0
60

Nusantara.news, Jakarta – Tragis dan sungguh memalukan. Betapa tidak, 41 dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur, terlibat korupsi massal. Satu per satu mereka mengenakan rompi tahanan. Senin (3/9) petang, sebanyak 22 tersangka digiring ke mobil tahanan. Mereka menyusul 19 anggota DPRD Malang lainnya yang sudah lebih dulu dijebloskan ke rumah tahanan. Status mereka berbeda-beda, dari tersangka hingga terpidana, tapi tuduhannya sama: menerima uang suap dari pemerintah daerah.

Kasus itu terbongkar setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menciduk Ketua DRPD Kota Malang Arief Wicaksono lewat operasi tangkap tangan tahun lalu. Ia diduga menerima suap dari Wali Kota Malang non-aktif Mochamad Anton dalam kaitan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Malang tahun 2015.

Arief dituduh mengambil jatah Rp 100 juta dari total suap Rp 700 juta. Sisa uang sogok itu kemudian dibagikan ke para anggota Dewan. Komisi antikorupsi juga sedang menyelidiki kasus gratifikasi Rp 5,8 miliar untuk anggota DPRD Kota Malang berkaitan dengan dana pengelolaan sampah.

Akibat tindakan lancung anggota Dewan tersebut, aktivitas parlemen di Kota Malang pun terancam lumpuh. Pasalnya, jeratan massal yang disematkan ke gerombolan anggota DPRD itu, tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan rapat paripurna hingga pengambilan keputusan. Apalagi, jumlah kuorum (jumlah minimum anggota) dalam sidang, setidaknya harus dihadiri paling sedikit 30 anggota. Pelantikan Wali Kota Malang, Sutiaji, serta pembahasan APBD-Perubahan 2018, sebentar lagi akan digelar.

Sebab itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera turun tangan. Demi menghindari terjadinya kekosongan pemerintahan, Mendagri memutuskan melakukakn diskresi agar agenda pentig tersebut dapat berjalan dan pelayanan publik Pemkot Malang tidak terhambat. Kewenangan ini sendiri tercantum dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam hal ini, ada tiga opsi yang ditawarkan Tjahjo: pengambilan keputusan dengan melibatkan dan izin dari Gubernur, kebijakan Pemkot harus seizin Kemendagri, dan terakhir, Pemkot dapat mengeluarkan peraturan walikota/bupati atas persetujuan Mendagri.

Tentu saja, pelaksanaan diskresi ini hanyalah jalan keluar instan dan sebenarnya tidak menyelesaikan akar permasalahan, utamanya soal kesadaran moral sebagai wakil rakyat. Begitu pun jika dilakukan pergantian antar-waktu (PAW) untuk mengisi jabatan 41 anggota DPRD yang ditahan KPK: memang aktivitas legislatif berjalan kembali, namun korupsi massal bisa saja tetap berulang. Langkah-lagkah tersebut merupakan penyelesaian jangka pendek. Hal mendasar yang mesti dibenahi adalah lagi-lagi partai politik: mulai dari rekruitmen hingga pencalonan kader.

Tak Hanya di Malang

Apa yang terjadi di DPRD Kota Malang menunjukkan betapa kotornya proses pengesahan anggaran daerah. Anggota Dewan menyalahgunakan fungsi budgeting untuk “memeras” eksekutif.

Kepala daerah pun lebih memilih menyuap ketimbang menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Fungsi pengawasan Dewan akhirnya menjadi kendur karena para wakil rakyat cenderung kongkalikong dengan eksekutif untuk melakukan korupsi bersama-sama.

Praktik kotor itu terjadi di banyak daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Modus yang sama dilakukan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lama ini bekas Ketua DPR Setya Novanto dijebloskan ke penjara karena korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Menurut fakta yang terungkap di pengadilan, puluhan anggota DPR dari berbagai fraksi juga turut menerima uang sogok dari konsorsium pemenang proyek e-KTP.

Kembali ke Korupsi Massal di Malang, kasus tersebut memecah rekor sebelumnya yang menjerat 38 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut). Mereka semua diduga menerima suap sekitar Rp300 juta – Rp500 juta dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, terkait sejumlah hal. Yakni, proses persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut periode 2012-2014, persetujuan perubahan APBD 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada tahun 2015.

Selain Sumut, ada pejabat DPRD lain yang pernah terlibat suap-menyuap. Yakni, 6 anggota DPRD Musi Banyuasin (Muba), dalam kasus Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Muba Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2014.

Atau, pada kasus suap pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012. Dari kasus itu, sebanyak 9 anggota DPRD terseret, bahkan Gubernur Riau kala itu, Rusli Zainal, terbukti menyuap anggota DPRD tersebut melalui para penggarap proyek venue.

Jika dirunut lagi ke belakang, data yang lebih mengejutkan perihal korupsi massal, terjadi di DPRD Sumatera Barat (Sumbar). Saat itu Kejaksaan Tinggi Sumbar di bawah pimpinan Kajati Antasari Azhar (sebelum menjadi Ketua KPK), menetapkan seluruh anggota DPRD Sumber 1999-2004 yag berjumlah 65 orang sebagai tersangka dalam kasus penggunaan APBD.

Anggota Dewan Digelandang KPK

Namun hanya 43 anggota Dewan yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Pada 17 Mei 2005 silam, Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan kepada 43 orang anggota DPRD Sumbar. Mereka dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi APBD 2002 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 4,9 miliar.

Fakta-fakta korupsi massal ini sangat mengerikan. Korupsi yang telah merajalela di tingkat atas (nasional) pada akhirnya menetes juga ke tingkatan yang lebih rendah, dalam hal ini pemerintahan daerah. Otonomi Daerah (desentralisasi) yang diberikan pada daerah guna membangun kemandirian pembangunan dan pemantapan pelayanan publik, ternyata berbanding lurus dengan desentralisasi prilaku korupsi.

Buah Kegagalan Parpol

Korupsi anggota dewan di daerah, selain memang karena benteng moral individu maisng-masing yang rapuh, telunjuk kita juga patut diarahkan pada partai politik sebagai “biang kerok”. Sebab, para legislator tersebut lahir dan dimajukan lewat partai-partai politik yang memang sejak awal bermasalah.

Budaya transaksional di tengah biaya politik yang mahal dari mulai perekrutan hingga pencalonan kader, jadi pemicu politisi dan pemangku kuasa memburu rente. Ironisnya praktik demikian menjadi hal yang lumrah di hampir semua partai.

Adagium bahwa partai politik hanya memproduksi politikus, bukan negarawan, akhirnya terus mendapat konfirmasi dalam kultur politik saat ini. Bahkan lebih parah, alih-alih menciptakan pemimpin-pemimpin negeri yang cemerlang, parpol malah lebih sering diidentikkan sebagai entitas penghasil koruptor. Partai politik di Indonesia gagal menjadi penegak demokrasi, sebaliknya turut andil sebagai perusak demokrasi.

Pada akhirnya, semua berpulang pada rakyat. Sebagai pemilik kedaulatan, kualitas DPR berikutnya sangat ditentukan oleh kualitas pilihan rakyat terhadap wakil-wakilnya itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here