Korupsi, Parpol, dan Demokrasi Kapitalis

0
103
Para Koruptor Tahanan KPK

Nusantara.news, Surabaya – Tak ingin roda pemerintahan di Kota Malang, Jawa Timur terganggu lantaran 41 anggota DPRD-nya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dalam pembahasan APBD Perubahan 2015, Gubernur Jatim Soekarwo menggelar rapat. Rapat tersebut dihadiriPlt Wali Kota Malang, para pimpinan partai politik di provinsi, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (5/9/2018).

Soekarwo menegaskan, Senin depan segera tuntas dan memastikan penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang selesai, untuk lancarnya jalan pemerintahan Kota Malang. “Senin depan, segera dilakukan (PAW), itu untuk kelancaran roda pemerintahan di Kota Malang,” ujar Pakde Karwo sapaan Gubernur Jatim Soekarwo.

“Menurut KPU problemnya ada pada administrasi pergantian. Dan pertemuan hari ini disepakati pimpinan partai menyatakan siap untuk melakukan pendampingan di Kota Malang sehingga pelantikan anggota DPRD di penggantian antar waktu dapat dilakukan Senin depan,” tegasnya.

Sebelumnya, 41 orang dari jumlah keseluruhan 45 orang para wakil rakyat di DPRD Kota Malang periode jabatan 2014-2019, ditangkap KPK. Mereka dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan menerima suap atau pungli dari mantan Wali Kota Malang, Mochamad Anton dalam pembahasan APBD Perubahan 2015. Para wakil rakyat itu terlibat menerima suap dengan total uang sebanyak Rp700 juta dan sebanyak Rp5,8 miliar untuk dugaan gratifikasi.

Parpol dalam Jerat Kapitalisme

Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menulis, tujuan demokrasi di Indonesia tercoreng oleh kelompok kapitalis yang bersembunyi di partai politik. Dia menyebut, pasca reformasi tak satupun partai politik yang murni berdemokrasi, seluruhnya telah bercampur dengan faham kapitalisme. Pemodal berada dibelakang layar dan sangat berperan merusak partai politik.

Kelompok kapitalis dengan modalnya yang telah memasuki ranah partai politik ikut mempengaruhi aktivitas dan keputusan politik. Bahkan, justru partai politik yang dinakhodai elit partai justru terjebak korupsi dan partai politik pun dijadikan sebagai media untuk melakukan korupsi.

Tak heran, temuan Global Corruption Barometer (GCB) yang dilakukan Gallup International (2005), menyebut partai politik di Indonesia merupakan lembaga terkorup dengan nilai 4,2. Citra partai politik selama reformasi tersebut berada di titik nadir atau sangat jelek. Hasil survei itu juga sama dengan hasil riset yang dirilis Transparancy International Indonesia (TII) yang mengungkap partai politik termasuk lembaga yang paling korup, karena diisi para elite yang haus kekuasaan dan ingin memperkaya diri sendiri.

Dalam konteks itu, kepentingan partai politik adalah cerminan dari kepentingan kelompok kapitalis. Hal ini misalnya terlihat manakala elie hendak mencalonkan sebagai ketua partai politik, tak lepas dari sokongan kelompok kapitalis. Mereka secara diam-diam atau terang-terangan menawarkan kepada calon ketua berupa talangan dana yang menggiurkan. ujungnya, proses tersebut tak gratis: ada imbal balik si calon ketika memenangkan kontestasi. Fenomena ini juga teradi pada saat kandidasi kepala daerah. Akibatnya, pemangku kuasa tersander oleh kepantingan pemodal dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Kondisi tak sehat ini, tak perlu dibiarkan begitu saja. Seburuk apa pun citranya, secara generik, partai politik tetap berfungsi menjadi penyangga demokrasi negara ini. Demokratisasi sulit berjalan tanpa parpol. Karena itu, pembenahan parpol mendesak dilakukan. Jika perlu, korupsi kader partai yang disebabkan ada campur tangan dan unruk kepentingan partai secara lembaga, harus dibubarkan. Karena itu, proses dan aturan pembubabaran parpol yang berbelit dan tak jelas, selayaknya dipertegas.

Partai Politik dan Ladang Korupsi

Lantas pertanyaannya, mengapa partai politik menjadi ladang korupsi? Pertama, karena para kapitalis di negeri ini muncul, ingin merebut kekuasaan dari internal partai politik. Mereka ingin menguasai Indonesia di setiap lini, khu­susnya dalam politik kekuasaan. Artinya, jika ketua partai politik yang menjadi pemimpin, sejatinya itu hanya boneka, dan di baliknya adalah para kapitalis. Dengan menguasai partai politik, jalan menguasai sumber daya material bagi pemodal lebih mudah.

Kedua, menguatnya gejala materialistik. Pikiran elit partai politik dalam benaknya tidak lain, hanya mencari uang. Ada sejumlah fakta yang menun­jukkan bahwa partai politik bukan dianggap sebagai sarana, melainkan se­bagai tujuan segala aktivitas politik untuk mencari uang dan kekuasaan.

Ketiga, kecenderungan berparpol atau mendirikan parpol merupakan profesi alternatif untuk mengais rezeki. Keempat, masih banyak partai politik yang menjalin kontrak dukungan terhadap elite politik dengan imbalan uang.

Kelima, tak jarang partai politik dijadikan sebagai mesin cuci oleh para kapitalis kroni dan elite militer yang memiliki sejarah tukang memeras atau menumpahkan darah rakyat. Umumnya, partai politik di Indonesia, bukan menumbuhkan ruang demokrasi, malah menjadi sarana konflik. Banyak aspirasi rakyat kandas untuk direalisasikan partai politik gara-gara kepentingan para kapitalis.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here