Korupsi PLTU Riau Menyeret Orang Terkaya RI dan Bos PLN

0
886
Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan proyek PLTU Riau-1.

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai kasus baru. Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih ditangkap dan kini ditetapkan sebagai tersangka suap. Sebelumnya politisi Partai Golkar itu ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, di kawasan Widyachandra, Jakarta Selatan, Jumat (13/07/2018).

Selain mengamankan Eni Maulani Saragih, KPK juga mengamankan Johannes B. Kotjo, Tahta Maharaya (staf sekaligus Keponakan Eni), Audrey Ratna (staf Johannes), Bupati Temanggung terpilih sekaligus suami Eni, M. Al Khafidz, dan beberapa pihak. Laporan KPK ada 13 orang. Pada OTT disita barang bukti berupa uang Rp500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan tanda terima uang tersebut.

Tidak hanya Eni Saragih yang ditetapkan tersangka. Si pemberi hadiah Johannes B. Kotjo juga ditetapkan tersangka. Adapun uang Rp500 juta diduga merupakan komitmen fee 2,5 persen dari Johannes kepada Eni yang telah memuluskan proses kerja sama dalam proyek pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan suap dilakukan secara bertahap yang dimulai dari bulan Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, dilanjutkan pada bulan Marat 2018 dengan jumlah 2 miliar dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta dan terakhir 500 juta yang terjaring saat OTT. Semua pemberian tersebut diduga melibatkan staf maupun anggota keluarga para tersangka. “Diduga menerima suap dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar,” ungkap Basaria saat konfrensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7/2018).

Basaria menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menelisik aliran dana ke para pimpinan dan anggota Komisi VII DPR lainnya. Seperti diketahui, Komisi VII DPR menaungi lingkup energi, riset, tekhnologi, dan lingkungan hidup. Selain Eni, Komisi VII dipimpin oleh Gus Irawan Pasaribu selaku ketua komisi. Sementara wakil ketua lainnya yakni Herman Khaeron, Syaikhul Islam Ali, dan Tamsil Linrung.

Wajar saja jika KPK menduga ada kemungkinan uang suap sebesar Rp 4,8 miliar yang diterima Eni Maulani Saragih juga masuk ke kantor pimpinan ataupun anggota Komisi VII DPR lainnya.

“Itu sudah pasti. Sementara hari ini belum kami lakukan, mungkin setelah ini akan dilakukan pemanggilan-pemanggilan. Yang lain-lain masih mungkin terjadi, karena kita tahu uang Rp 4,8 miliar secara keseluruhan sementara yang sudah diterima. Apakah ini ke mana, belum bisa kami memberikan informasi itu,” kata Basaria.

Sejauh ini berdasarkan penyelidikan awal, uang sejumlah Rp 4,8 miliar tersebut hanya diterima Eni dari Johannes. Namun bisa saja dalam proses penyidikan nanti KPK akan menemukan pihak lain yang diduga berkaitan.Iitulah yang menjadi ruang bagi pengembangan KPK.

Siapa Johannes Kotjo?

Dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, nama Johannes B. Kotjo menjadi perbincangan. Pasalnya dia juga turut diamankan KPK di ruang kerjanya, Minggu (15/7/2018). Ia disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Siapa Johannes Kotjo?

Usut punya usut, Johannes Kotjo diketahui merupakan orang terkaya di Indonesia. Pada 2016, namanya masuk dalam 150 orang terkaya RI versi majalah Globe Asia. Ia menduduki peringkat 117 dari 150 orang terkaya di Indonesia. Total kekayaannya mencapai USD 267 juta atau setara Rp 3,83 triliun  (asumsi kurs Rp 14.380 per dolar AS) versi Globe Asia pada 2016.

Jejaring bisnisnya beragam di antaranya tekstil di bawah bendera APAC Group. Dikutip dari laman perusahaan, APAC Group adalah perusahaan tekstil raksasa yang berpengalaman selama 20 tahun. Perseroan telah bertransformasi menjadi produsen dan produk tekstil raksasa dengan pabrik tenun dan pemintalan terintegrasi.

Perseroan memiliki pabrik di Bawen, Semarang, Jawa Tengah dengan tenaga kerja 5.000 karyawan. Perseroan memiliki pangsa ekspor sekitar 55 persen dan sisanya domestik. Distrusi produk perseroan ke lebih dari 74 negara.

Selain di bidang tekstil, Johannes Kotjo dekat dengan keluarga Cendana. Majalah Tempo pada edisi 19 Juni 2000 pernah menulis, Johannes menjalankan bisnis milik Bambang Trihatmodjo di bidang pakan ternak, tambang dan lain-lain yang tersebar di berbagai negara.

Johannes B. Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources ditetapkan tersangka sebagai pemberi suap fee 2,5 persen atas proyek PLTU Riau-1.

Sebelum tersangkut kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Johannes pernah tersangkut kasus penggelapan dan penipuan pengambilalihan PT Kanindotex milik Robby Tjahjadi pada 2001 lalu. Ia diduga memanipulasi dana sebesar US$70 juta dalam kasus pengambilalihan tersebut. Penipuan tersebut bermula 1995 lalu. Saat itu konsorsium perusahaan Johannes berniat mengambil alih Kanindotex yang tengah terlilit butang Rp936 miliar.

Agar pengambilalihan lancar, konsorsium perusahaannya berjanji menyuntik dana segar Rp539 miliar sebagai modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan Rp170 miliar untuk modal kerja. Tapi, suntikan tersebut tidak dilakukan. Johannes hanya menyetor Rp150 miliar yang bersumber dari dana Kanindotex sendiri. Atas kasus tersebut, Polri menetapkan Johannes sebagai tersangka. Maret 2001 lalu Polri menjebloskan dia ke penjara.

Dalam kasus suap PLN di proyek PLTU Riau-1, Johannes Kotjo adalah pemegang saham Blackgold Natural Resources. Blackgold Natural Resources adalah satu anggota konsorsium proyek PLTU Riau-1.

Saat ini pembangunan PLTU Riau-1 sedang berlangsung. Konsorsium dari proyek tersebut terdiri dari BlackGold Natural Resources, PT Samantaka Batubara (anak perusahaan Blackgold), PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT PLN Batubara (PLN BB) dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC).  Letter of Intent (LoI) ditandatangani pada pertengahan Januari 2018. Target beroperasi komersial hingga 2024. Hal itu seperti dikutip dari pernyataan CEO BlackGold Philipp Rickard yang menyebutkan penandatanganan LoI  adalah yang terbesar sepanjang sejarah perjalanan BlackGold menuju tujuan akhir untuk mengamankan Proyek Riau-1.

“Kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan semua formalitas yang diperlukan menjelang penandatanganan akhir PPA dengan PLN,” katanya saat itu, Rabu (24/1/2018).

Berdasarkan LoI, Konsorsium akan memasukkan PPA definitif dengan PLN setelah dipenuhinya syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana diatur dalam LOI. Setelah diterimanya LOI, konsorsium akan membentuk perusahaan patungan untuk Proyek Riau-1 untuk menyelesaikan sebuah perjanjian offtake tetap jangka panjang dengan anak perusahaan BlackGold, PT Samantaka Batubara untuk memasok batubara ke Proyek Riau-1.

PLTU Riau-1 diketahui berada di Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Peranap. Proyek PLTU Riau-1 memiliki 147 juta ton cadangan Batubara di Indonesia. Perusahaan itu mengembangkan, membangun, mengoperasikan dan memelihara tambang batu bara mulut tambang berukuran 2 x 300 MegaWatt. Anggaran pembangunan ditaksir mencapai Rp 1100 triliun.

Konsorsium membentuk perusahaan patungan untuk Proyek Riau-1 guna menyelesaikan sebuah perjanjian offtake tetap jangka panjang dengan anak perusahaan BlackGold, Cuntuk memasok batubara ke Proyek Riau-1.

Dilansir Straits Times, penelitian dilakukan oleh ahli geofisika memperlihatkan bahwa anak perusahaan BlackGold Natural Resources, PT Samantaka Batubara memiliki 55 juta ton cadangan batubara dan 92 juta ton dari konsesi lain. PT Samantaka Batubara memiliki konsesi batu bara untuk area seluas 15.000 hektar, dan memiliki lebih dari 500 juta ton sumber daya batubara.

BlackGold Natural Resources sebagai perusahaan pertambangan batubara multinasional. BlackGold Natural Resources fokus pada industri pembangkit listrik di Indonesia dengan fokus khusus pada penyediaan batu bara untuk pembangkit listrik di Riau, Sumatera. Perusahaan memegang hak atas tiga konsesi batubara di Sumatera yang cakup lebih dari 45.550 hektar di areal gabungan. BlackGold Natural Resources memanfaatkan cadangan sebesar 3,5 juta ton batubara per tahun untuk proyek Pembangkit Listrik Ranjau Mulut Riau-1. Cadangan tersebut memberi harapan dilanjutkannya rencana pemasokan batubara ke proyek PLTU Riau-1.

Sementara CHEC adalah perusahaan rekayasa tenaga listrik milik negara di Cina. Bisnis inti CHEC meliputi riset dan pengembangan produk berteknologi tinggi, desain teknik, umum kontrak, serta riset dan layanan teknologi energi. CHEC terlibat dalam proyek konstruksi, investasi, operasi dan pemeliharaan berbagai proyek pembangkit listrik berlokasi di Indonesia.

Dua perusahaan anggota konsorsium lainnya adalah anak usaha PT PLN (Persero). PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) adalah perusahaan pembangkit tenaga listrik yang bertujuan mempromosikan ekonomi Indonesia pengembangan dengan menyediakan pasokan energi berkualitas tinggi, andal dan berkelanjutan. PJB adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PLN. Sedangkan PT PLN Batubara (PLN BB) memberikan dukungan kepada perusahaan induknya, PLN, untuk mendapatkan batu bara untuk pembangkit listrik.

Bukan kasus baru bagi Sofyan

Bicara soal PLN tentu tidak lepas dari sosok yang satu ini, yakni Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Dari kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, kini merembet ke Sofyan Basir. Pasalnya, KPK melakukan penggeledahan dan menyita dokumen penting berikut rekaman CCTV dari kediaman Sofyan Basir di Jalan Jatiluhur II, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu sore, (15/7/2018). Hasil dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa beberapa dokumen penting dengan menggunakan empat koper dan empat kardus berwarna cokelat berukuran sedang. “Ada barang elektronik yang kami sita berupa CCTV dari rumah Dirut PLN,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.

Apakah Sofyan Basir terlibat dalam dugaan suap tersebut? Sejauh ini KPK belum menyebutkan keterlibatan Sofyan Basir. Setelah menemukan sejumlah barang bukti dari rumah Dirut PT PLN, KPK mengatakan bakal mendalami barang bukti tersebut. KPK juga akan membongkar rekaman CCTV untuk mengetahui siapa saja yang pernah membahas proyek PLTU Riau-1 di rumah Sofyan Basir. “Akan kami pelajari lebih lanjut dari penyitaan itu. Jika dibutuhkan klarifikasi lebih lanjut, kita panggil saksi-saksi,” ucapnya.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat‎ PLN, I Made Suprateka mengatakan, PLN menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. “Sofyan Basir sebagai warga negara patuh dan taat pada hukum yang berlaku, sampai dengan adanya pembuktian di persidangan dan mendapatkan putusan pengadilan yang tetap dan mengikat,” kata ‎Made, di Jakarta, Senin (16/7/2018).

Made mengungkapkan, manajemen PLN sampai detik ini belum menerima informasi apa pun mengenai status Sofyan Basyir dari KPK. Namun, manajemen tetap berharap proses penggeledahan di tempat tinggal Sofyan Basir oleh KPK dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku dan transparan. “Kami belum menerima informasi apa pun dari KPK terkait penggeledahan yang dilakukan KPK mengenai perkara apa yang disangkutpautkan kepada Sofyan Basir,” tuturnya.

Rumah Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir digeledah KPK. KPK telah menyita dokumen penting berikut rekaman CCTV proyek PLTU Riau-1.

Adanya penggeledahan rumah Dirut PLN dan dugaan keterlibatan Sofyan Basir dalam proyek PLTU Riau-1, membuat gerah 13 lembaga nonpemerintah dan Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih. Mereka mendesak dilakukan evaluasi karena proyek-proyek tersebut dinilai terlalu dipaksakan.

Dikatakan anggota Jejaring Sumatera untuk Energi Bersih, Ali Akbar di Bengkulu, “Proyek yang terlalu dipaksakan sangat patut dicurigai praktik korupsinya, seperti proyek PLTU Riau yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Ali, Senin, (16/7/2018).

Ditambahkan Ali, Pulau Sumatera dan daerah lain di Indonesia tidak membutuhkan PLTU berbahan bakar batubara sebagai sumber energi. Sebab kondisi saat ini khususnya di Sumatera, jumlah daya yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

Ali menjelaskan, hal itu didasarkan pada data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027 menyebutkan daya listrik yang tersedia di Pulau Sumatera sebanyak 8.000 Megawatt (MW) dengan daya terpakai sebesar 5.500 MW. Dengan kata lain, saat ini Sumatera mengalami kelebihan daya listrik atau surplus sebesar 2.500 MW. Sehingga tidak membutuhkan penambahan daya dari batubara karena kondisinya sudah surplus daya.

Sementara anggota jejaring lain, Aditia Bagus Santoso yang merupakan Direktur LBH Pekanbaru menyoroti proyek PLTU Riau-1 dan Riau-2 berbahan batubara terlalu dipaksakan karena dapat mengancam lingkungan dan kesehatan manusia. Menurutnya, batubara merupakan industri destruktif yang merusak lingkungan, menyisakan lubang tambang, air dan udara tercemar yang memicu penyakit mematikan. Karena itu banyak yang mendesak pemerintah untuk segera meninggalkan energi kotor batubara dan berpindah ke energi bersih berkelanjutan seperti pembangkit listrik tenaga bayu atau angin di Sulawesi Selatan.

Kasus dugaan korupsi yang membelit PLN terutama sang Dirut Sofyan Basir, sebenarnya bukan ini saja. Sejak awal PLN bermasalah pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  pada 19 September 2017. Sri diketahui mengirim surat kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Kepresidenan, Dirut PLN, dan Dewan Komisaris PLN. Surat bernomor S-781/MK.08/2017 itu menyoroti adanya risiko dalam keuangan PLN.

Ada satu skandal megakorupsi korupsi di tubuh PLN yang disorot publik. Dimana Sofyan Basir diduga terlibat mark up atas proyek pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang merugikan negara Rp130 triliun terkait proyek sewa 5 kapal turbin asal Turki.

Dugaan korupsi proyek sewa 5 kapal turbin asal Turki, PLN memaksakan pengadaan listrik dengan sewa kapal sehingga terjadi pemborosan per unit mencapai Rp7,9 triliun dibandingkan dengan PLTD darat. Pemborosan lain diduga terjadi mark up, faktanya bahan bakar yang digunakan selisih Rp450 per kwh. Jika memakai bahan bakar diesel darat Rp400 per kwhr, untuk kapal Turki angkanya melambung menjadi Rp885.

Biaya BBM diduga terjadi mark up. Per tahun untuk kebutuhan maximum 0,024 dengan kwh 14 juta liter, seharusnya kilo kwh-nya 15 juta liter, maka total menghabiskan 41,64 juta liter. Faktanya, laporan keuangan Tahun 2016 tertulis angka pemakaian BBM 42 juta liter. Kalau harga BBM Rp6.780 per liter, dalam laporan keuangan muncullah biaya menguap Rp759 miliar per 1 unit kapal dalam setahun. Adanya pemborosan biaya BBM impor untuk bahan pembangkit kapal Turki, jika dibanding diesel darat yang pakai batubara, kerugian negara mencapai Rp75 triliun.

Keputusan Dirut PLN menyewa 5 kapal pembangkit listrik Turki itu dinilai sangat janggal. PLN memaksakan Marine Vessel Power Plant (MPVV) Zyenep Sultan sebagai pemenang tender pada 2015. Lelang tender saat itu diikuti 29 perusahaan. Ironisnya, Zeynep Turki yang dipilih punya rekam jejak buruk akibat proyek serupa dengan Lebanon, Ghana, dan bermasalah.

Pembangkit listrik Kapal Turki itu dioperasionalkan di laut lima provinsi, yaitu Waai Maluku Tengah (kapasitas 120 megawatt), Sumatera Utara (250 megawatt), Sulawesi Selatan (200 megawatt), Kalimantan Tengah (200 megawatt), Sulawesi bagian Utara (120 megawatt).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here