Korupsi Tinggi, Medan Belum Berubah Bung

0
113

Nusantara.news, Jakarta – Indeks persepsi korupsi (IPK) Kota Medan masih sangat buruk. Setidaknya paling buruk di antara 12 kota yang disurvei oleh Transparency International tahun 2017. Indeks kemudahan berusaha di Kota Medan dengan sendirinya juga paling buruk. IPK paling buruk ini, menjadi ancaman bagi keputusan pemerintah yang menetapkan Danau Toba, Sumatera Utara  sebagai salah satu destinasi wisata.

Masih Harus dengan Uang Tunai

Ada 12 kota di Indonesia yang disurvei oleh Transparency International. Yakni, Jakarta Utara Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar dan Medan. Hasilnya adalah indeks persepsi korupsi atau (IPK) Kota Medan berada paling bawah, artinya paling buruk karena paling rendah persepsi korupsinya. Angka-angkanya adalah sebagai berikut. IPK Jakarta utara 66,5, IPK Kota Pontianak 65,5, IPK Kota Balikpapan 64,3, IPK Kota Banjarmasin 63.7, IPK Kota Padang 63.1, IPK Kota Manado 62,8, IPK Kota Surabaya 61.4, IPK Kota Semarang 58.9, IPK Kota Bandung 57.9, IPK Kota Makasar 53.4, dan IPK Kota Medan 37.4.

Indeks persepsi diartikan sebagai persepsi atau opini publik tentang praktik korupsi. Semakin rendah angka IPK dinilai semakin tinggi praktik korupsi.

Dari 12 kota yang disurvei oleh Transparency International tahun 2017, tampak bahwa IPK Kota Medan paling rendah, hanya berada di angka 37,4. Terpaut hampir 30 angka dibandingkan IPK Kota Jakarta Utara. Angka ini hampir sama buruknya dengan IPK Indonesia yang skornya hanya pada angka 37.

Rendahnya IPK Kota Medan ini sesungguhnya bukan suatu yang mengagetkan. Sebab, sejak zaman Opstib (Operasi Tertib) yang dipimpin Sudomo, Sumut sudah mendapat julukan sesuai dengan namanya yakni SUMUT (yang diplesetkan sebagai singkatan dari ‘Semua Urusan Musti Uang Tunai’).

Yang mengagetkan adalah apabila angkanya tiba-tiba tinggi. Kalau angkanya tiba-tiba tinggi, malah aneh, karena pasti ada suatu perubahan mendasar, dan oleh sebab itu perlu diteliti.

Kalau IPK-nya rendah seperti sekarang, berarti Medan atau Sumut belum berubah. Medan atau Sumut masih seperti yang dulu-dulu, masih ‘konsisten’ dengan kejelekannya dengan keburukannya.

Sumut memang tidak identik dengan Kota Medan. Tetapi sebagai Ibukota Sumut, maka pusat korupsi diasumsikan berpusat di Kota Medan. Ibukota itu biasanya dijadikan sebagai barometer untuk daerah di sekitarnya. Maka, kalau Kota Medan sebagai Ibukota Sumut terjadi korupsi yang merajalela, maka di derah otonomi lain di Sumut juga terjadi korupsi, walaupun jumlahnya lebih rendah. Ibarat terminal, bus yang mangkal lebih banyak ketimbang di halte.

IPK Kota Medan yang sangat rendah ini, memang kompatibel dengan prialu dua gubernur yang terakhir yang sama-sama ditangkap Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kerena melakukan tindak pidana korupsi. Bedanya, Gubernur Syamsul Arifin sudah bebas, sedang penggantinya Gubernur Gatot Pujo Nugroho masih mendekam di tahanan KPK.

Destinasi Wisata

Angka IPK yang rendah itu tentu sangat patut menjadi perhatian serius semua kalangan, mulai dari aparat penegak hukum dan seluruh stakeholder Sumut baik yang berdomisili di Sumut atau di luar Sumut.

Dikatakan demikian karena Danau Toba yang berada di Sumut, merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata yang tengah dikembangkan pemerintah Indonesia. Danau Toba akan dikembangkan menjadi ‘Bali Baru.’ Sembilan destinasi lainnya adalah Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Borobudur, Mandalika, Morotai dan Labuan Bajo.

Keberadaan Danau Toba yang dikembangkan menjadi Bali Baru itu sudah ditawarkan kepada New Destinations Network oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Pariwisata dalam Regional Investment Forum di Padang belum lama ini.  New Destinations Network adalah perusahaan yang berkantor di Liverpool yang mengumpulkan berbagai organisasi dan perusahaan dari seluruh dunia yang ingin melakukan investasi di bidang wisata.

Gayung bersambut, Mike Black, pendiri New Destinations Network mengatakan, Investasi pariwisata di Indonesia sebagai tempat berikutnya di mana akan terjadi boom atau lonjakan besar pariwisata karena besarnya potensi yang belum dilirik oleh berbagai perusahaan.

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong dalam forum di Padang mengatakan tiga destinasi di antaranya telah memiliki proyek-proyek yang ready to offer (siap ditawarkan). Salah satunya dalah Danau Toba. Ada lima proyek yang akan dibangun untuk menjadi danau Toba sebagai Bali Baru. Nilai ekonomi lima proyek itu di estimasi senilai US$2,3 miliar atau sekitar Rp27 triliun. Sebuah angka  yang sangta tinggi mencapai lebih dua tahun APBD Sumut tahun 2017 yang mencapai Rp12 triliun lebih.

Angka estimasi untuk menjadikan Danau Toba jadi Bali Baru jauh lebih tinggi ketimbang angka untuk pengembangan Borobudur yang hamnya memperoleh proyek senilai US$562 juta.

Mengapa angka investasi ke Danau Toba sangat tinggi? Menurut Hengky Manurung, Kasubdit Investasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, karena akses dan fasilitas ke kawasan Danau Toba sangat belum memadai.

“Untuk ke Toba, yang selama ini harus ditempuh antara enam sampai delapan jam (dari Kota Medan, saat ini dengan (penerbangan) Singapura-Silangit, atau Jakarta-Silangit, cuma 2,5 jam. Aksesibilitas ini termasuk jalan tol, dan di Toba juga belum banyak hotel bintang,” kata Hengky.

Menurut Hengky angka besar itu untuk investasi di berbagai bidang, termasuk pembangunan hotel dan resor.

Dengan investasi sebesar itu, pemerintah menargetkan akan terjadi lonjakan wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada 2019, ataui naik dari sekitar 12 juta pada 2016.  Ketua BKPM Thomas Lembong menambahkan, sektor pariwisata diasumsikan tumbuh sekitar 35-40%, di atas angka pertumbuhan investasi nasional pada level 12-14% per tahun

Pertanyaannya, apakah rencana-rencana itu akan terealisasi dengan mudah mengingat rendahnya IPK Kota Medan sebagai Ibukota Sumut?

Hasil survey Tranparency International membuktikan bahwa Kota Medan menyimpan semua keburukan terkait dunia usaha. Dalam hal daya saing misalnya, skornya sangat rendah hanya 50.1, paling rendah di antara 12 kota yang disurvei.

Dari segi kemudahan berusaha, Kota Medan juga buruk dengan skor hanya 41.1, atau paling rendah di antara 12 kota yang disurvei.

Instansi terdampak korupsi adalah legislatif, peradilan, dan kepolisian. Namun Sektor paling terdampak korupsi adalah perizinan, pengadaan, dan penerbitan kuota perdagangan. Semua ini berpotensi membuat calon investor kabur dalam kunjungan pertama. Danau Toba sebagai destinasi wisata yang tengah dikembangkan dengan sendirinya terancam layu sebelum berkembang. Oleh sebab itu harus ada langkah-langkah serius untuk melakukan perbaikan. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here