Koruptor Dana Gempa Lombok Harus Dihukum Mati

0
102
HM, Ketua Komisi IV DPRD Mataram ini terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh kejaksaan setempat.

Nusantara.news, Jakarta – Anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Golkar berinisial HM layak disebut raja tega. Bagaimana tidak, dana kemanusiaan bencana gempa bumi di Lombok bisa dikorupsi.  Ini membuktikan bahwa kejahatan korupsi sudah tidak pandang bulu.

Seperti diberitakan, HM yang juga Ketua Komisi IV DPRD Mataram ini terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh kejaksaan setempat karena diduga menilep dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok.

Dalam OTT tersebut, pihak kejaksaan mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp 30 juta dari tangan tersangka. HM ditangkap saat melakukan transaksi bersama kepala dinas pendidikan kota Mataram dan seorang kontraktor dalam proyek rehabilitasi gedung pendidikan terdampak gempa.

Atas perbuatannya tersebut, tersangka HM hanya dikenakan Pasal 12e UU Tipikor. Pasal ini berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Tentu dalam pasal ini tidak bisa semua digeneralisir, harus dilihat case by case seperti apa. Pelaku pungli dan koruptor kelas kakap tentu harus dibedakan. Namun kenyataannya, pasal ini tidak berlaku bagi koruptor kelas kakap. Buktinya hukuman yang diterima koruptor selama ini tergolong ringan.

Padahal bila negara mengacu pada aturan perundang-undangan, tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan kemanusiaan bisa dijerat hukuman pencabutan nyawa. Sebab kejahatan korupsi yang dilakukannya sudah masuk kategori ‘luar biasa’.

Praktisi Hukum Universitas Airlangga (Unair) Wayan Titip Sulaksana mengatakan, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada terdakwa kejahatan korupsi yang dilakukan dalam ‘keadaan darurat’ seperti korupsi dana kemanusiaan seperti bencana gempa bumi di Lombok.

“Sanksi pidana mati diatur bagi pelaku korupsi dana kemanusiaan diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan diperbarui dengan UU  No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor,” jelas Wayan kepada Nusantara.News, Sabtu (15/9/2018).

Pasal 2 ayat 1 berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 2 ayat 2 berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Wayan menyebut, di ayat 1 aturannya cukup jelas mengatur perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Sedangkan ayat 2 dijelaskan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Wayan melanjutkan, meskipun gempa bumi Lombok tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, namun keadaannya sangat darurat. “Keadaan darurat terjadi pasca gempa Lombok. Meskipun negara tidak hadir, tapi kondisi di sana butuh pemulihan kondisi fisik dan psikis dengan cepat. Tidak perlu ada penetapan secara nasional keadaan darurat di Lombok. Cukup dilihat kondisi di lapangan yang sangat parah kerusakannya. Kondisi seperti ini masuk dalam kondisi darurat,” ujarnya.

Karena itu Wayan mengingatkan, bahwa kejahatan terkait dengan gempa, krisis, dan bencana alam bisa dipidana mati. Menurutnya, Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor sudah jelas menyatakan dalam ‘keadaan tertentu’ seperti bencana alam atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, masuk kriteria dalam pasal ini.

Tapi semua itu kembali ke penegak hukumnya. Wayan pesimis Indonesia dapat menerapkan hukuman mati bagi para koruptor.  Selain komitmen pemerintah yang rendah dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum juga masih setengah hati dalam menindak para koruptor.

“Ya, semua itu kembali lagi bagaimana jaksa mengarahkan dakwaan dan tuntutannya nanti, apakah dikenakan Pasal 2 Ayat 2 atau sebaliknya. Ya tunggu saja karena masih dalam proses hukum,” sebut Wayan.

Sejauh ini, penanganan hukuman bagi terpidana korupsi memang terkesan tidak serius. Indonesia Corruption Watch ( ICW) mencatat, mayoritas putusan perkara korupsi masih terkategori ringan. Data tersebut didasarkan pada studi ICW sepanjang 2017.

ICW menyebut, ada perbedaan sebaran vonis pada penanganan perkara oleh KPK dan Kejagung. Namun demikian, pada dasarnya mayoritas vonis perkara korupsi yang ditangani kedua lembaga itu sama: ringan.

Pada 2017, ICW mencatat total kasus korupsi yang ditangani KPK dan Kejagung sebanyak 1.249 perkara dengan 1.381 terdakwa.

Dari jumlah itu, pada perkara yang ditangani KPK, sebanyak 60 persen divonis ringan atau 1-4 tahun, 33,33 persen divonis sedang (lebih dari 4 tahun-10 tahun) dan berat (lebih dari 10 tahun 1,96 persen.

Adapun vonis bebas dan lepas masing-masing 0 persen dan tidak teridentifikasi 3,92 persen. Sementara pada perkara yang ditangani Kejagung, 82,40 persen divonis ringan, sedang 11,20 persen, bebas 2,46 persen, lepas 0,41 persen, tidak teridentifikasi 0,82 persen, dan di bawah pidana minimal 2,56 persen. Adapun N.O atau cacat formil mencapai 0,10 persen.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani, rata-rata vonis pengadilan yang penuntutannya dilakukan KPK adalah 4 tahun. Sementara jaksa pada Kejagung rata-rata menuntut terdakwa koruptor selama 2 tahun 1 bulan. Dengan demikian, rata-rata vonis tiap pengadilan tidak lebih tinggi dari 2 tahun 2 bulan.

Sehingga, jangan harap bisa melihat koruptor dihukum mati di negeri ini. Majelis hakim juga kesulitan mengetok palu karena akan berdalih hukuman mati bertentangan dengan HAM, UUD 1945, dan Pancasila.

Padahal kalau mau jujur, korupsi dalam kondisi apapun sudah dikategorikan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Tidak sedikit yang mengenalnya sebagai kejahatan tak berprikemanusian atau melanggar hak asasi manusia (HAM). Pasalnya perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain, telah disepakati secara internasional sebagai pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridiksi International Criminal Court dan Statuta Roma. Sehingga wajib diterapkan (penegakan) hukum yang luar biasa pula. Para pelaku korupsi harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati.

Dikatakan korupsi kejahatan HAM, tapi penegakan hukum tidak sesuai dengan kejahatan HAM yang telah dilakukan. Sejauh ini ancaman hukuman mati dalam Pasal 2 ayat 2 belum pernah didakwakan ataupun menjadi landasan vonis hakim. Hukuman maksimal untuk pelaku korupsi sampai saat ini baru hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada Akil Mochtar dan Adrian Waworuntu.

Pada akhirnya koruptor di negeri ini benar-benar mendapat angin surga. Mulai dari divonis ringan, penjara berfasilitas mewah, hingga bebas pun tetap bisa kembali berpolitik yang kemungkinan membuka peluang kembali untuk korupsi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here