Korwil PKH Kemensos Tepis Tudingan Miring Jelang Pilgub Jatim

0
182
Ari “Saya tidak sependapat (jika disebut ada kepentingan politik), apalagi dikaitkan dengan agenda jelang Pilgub Jatim. Karena, acara yang saya gelar itu memang tidak ada hubungannya dengan jelang pemilihan gubernur atau dukung mendukung” (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Tudingan dugaan melakukan black campaign mulai merebak, dan menimpa bakal calon yang akan maju di pemilihan kepala daerah, termasuk terjadi di Jawa Timur. Jelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yang akan di gelar 27 Juni 2018 isu seperti itu juga menimpa Khofifah Indar Parawansa. Sebagian media online memberitakan, kalau di sebuah acara yang digelar oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Jatim 2 di Trawas, Mojokerto 29-30 Januari 2018, dituding ditunggangi untuk kepentingan politik, jelang pemilihan kepala daerah.

Terkait itu, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Jatim 2, Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI, Ari Dwi Prasetyo angkat bicara. Dia meluruskan juga menegaskan, kalau acara yang disebutkan diikuti 200 peserta dari 38 kabupaten/kota se Jatim, serta mengundang Khofifah adalah murni kegiatan koordinasi berkelanjutan dari program Kemensos.

Ari menyebut, kegiatan PKH itu merupakan acara berkelanjutan sebagai program berkesinambungan. Tanpa ada tujuan lain termasuk kegiatan dukung mendukung kepada pasangan bakal calon. Jika muncul kritik atau bahkan kecaman seperti yang dilontarkan Fajar Ramadhan yang disebut sebagai pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang, itu salah besar.

“Saya tidak sependapat (jika disebut ada kepentingan politik), apalagi dikaitkan dengan agenda jelang Pilgub Jatim. Karena, acara yang saya gelar itu memang tidak ada hubungannya dengan pemilihan gubernur atau dukung mendukung,” tegas Ari didepan wartawan di Gedung DPRD Jatim, di Surabaya, Rabu (31/1/2018).

Agus “Kalau saya santai-santai saja menanggapi. Yang namanya kontestasi, orang boleh beranggapan dan mengatakan apa saja. Tidak bisa dihindari, pilar sosial, pekerja sosial itu sangat kuat dan identik dengan Bu Khofifah” (Foto: Tudji)

Pihaknya memang mengundang Khofifah, tetapi tidak sebagai bakal calon gubernur. Sebagai mantan menteri, lanjut Ari di forum tersebut para peserta sangat membutuhkan arahan untuk keberlangsungan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang akan dilaksanakan di tahun 2018.

Baca juga: Ekonomi Digital Cocok untuk Produksi, Pembiayaan dan Pasar

Dibahas di acara itu, adalah PKH serta soal Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tujuannya para koordinator semakin bisa memantapkan langkah mengemban tugas menuju terwujudnya masyarakat produktif dan mandiri. Serta, pemerintah juga semakin banyak melakukan inovasi, termasuk yang gencar dilakukan adalah gerakan nasional non tunai.

Penghargaan dan Apresiasi Sebagai Ibu PKH kepada Khofifah

Tujuan acara itu untuk bekal langkah awal penguatan PKH di Jatim. Prinsipnya, lanjut Ari semata karena para koordinator butuh untuk menyerap dan mendalami ilmu dari Khofifah.

“Untuk itu kami sepakat mengundangnya. Karena kami ingin mendapat ilmu dari beliau, tentang konsep-konsep untuk pelaksanaan PKH di tahun 2018. Dan, sebagai ucapan terima kasih atas kerja beliau, kami memberikan penghargaan karena sejak dipimpin oleh Bu Khofifah (Kemensos) banyak perubahan. Mulai perbaikan kebijakan termasuk perbaikan honor yang kami terima dan lain-lain,” urai Ari yang saat itu ditemani rekannya dari Korwil Jatim I, Agus Sudrajat.

Masih kata Ari, di acara tersebut Khofifah mendapat kesempatan untuk memberikan pencerahan kepada peserta selama 1,5 jam, dilanjutkan dengan tanya jawab, tidak ada bahasan yang bermuatan politik apalagi untuk meminta dukungan.

“Terus kalau hal itu berkembang dan menjadi berita miring, kami memang sempat kaget. Jadi, saya tidak sependapat kalau acara itu dikaitkan dengan politik jelang Pilgub Jatim. Itu murni untuk kepentingan pengentasan kemiskinan sesuai program Kemensos. Jika ada berita yang menyebut Khofifah menunggangi acara tersebut, salah besar, tidak benar itu,” terangnya.

Ari kembali mengulangi pernyataannya kalau tudingan itu tidak tepat. “Jadi, tidak benar jika (acara di Trawas) disangkutkan dengan politik jelang Pilgub Jatim,” tegasnya.

Kemudian, soal penghargaan yang diberikan oleh para koordinator PKH kepada Khofifah sebagai mantan menteri sosial, lantaran sosok Khofifah dinilai berhasil mengemban tugas sebagai menteri. “Karena, beliau berhasil menjalankan tugasnya mengentas kemiskinan,” lanjut Ari.

Agus “Wajar jika teman-teman PKH memberikan penghargaan kepada Bu Khofifah, yang dinilai berhasil. Reaksi yang muncul menurut saya sebagai bentuk kepanikan”

Sementara, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim, Agus Maimun menyebut perkembangan yang terjadi, termasuk menimpa bakal calon Gubernur Jatim, Khofifah adalah wajar di era kontestasi jelang pemilihan kepala daerah, seperti saat ini.

“Kalau saya santai-santai saja menanggapi itu. Yang namanya kontestasi, orang boleh beranggapan dan mengatakan apa saja, seperti yang pernah ditudingkan kepada karang taruna. Tidak bisa dihindari, pilar sosial, pekerja sosial itu sangat kuat dan identik dengan Bu Khofifah. Termasuk wajar jika teman-teman PKH memberikan penghargaan kepada Bu Khofifah, yang dikatakan oleh mereka berhasil. Teman-teman PKH ini terlalu santun, dan mereka sangat cinta kepada Bu Khofifah, wajar itu,” terang Agus Maimun.

Sebaliknya, Agus menyebut reaksi yang muncul sebagai bentuk kepanikan. Dan pihaknya sebagai salah satu partai pengusung pasangan Khofifah-Emil akan terus melakukan dan fokus pada program dan kegiatan untuk masa depan Jawa Timur dengan program Nawa Bhakti Satya, yakni kerja bersama untuk Jatim Sejahtera sesuai semangat Nawa Cita.

Sebelumnya, Dalam sebuah berita media online, muncul komentar bernada minor dilontarkan pengamat politik yang disebutkan dari Universitas Brawijaya (UB), yakni Fajar Ramadhan. Oleh Fajar, Khofifah dinilai kurang etis menghadiri acara Kemensos, karena Ketua Umum Muslimat itu sudah tidak menjabat sebagai Menteri Sosial.

“Kalau Khofifah hadir di acara Kemensos, justru ini akan menjadi conflict of interest. Khofifah kan sudah tidak lagi jadi Mensos,” urai Fajar seperti di tulis media online yang baru hitungan bulan berdiri itu.

Paragraf berikutnya, Fajar mengingatkan agar Khofifah tidak menjadikan PKH sebagai kendaraan politik guna meraih suara di Pilgub Jatim 2018. Sebab, program tersebut merupakan program pemerintah. Dia menambahkan siapa pun yang menjabat sebagai Mensos, wajib menjalankan program pengentasan kemiskinan.

“Bahkan, Idrus Marham yang sekarang jadi Mensos, juga wajib menjalankan PKH, itu kan program pemerintah, bukan programnya Khofifah. Khofifah saat menjabat Mensos hanya menjalankan program pemerintah saja,” paparnya.

Tak hanya dilontarkan Fajar, komentar senada juga dilontarkan oleh pakar politik dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya DR Novri Susan. Berita yang ditulis oleh media online yang sama, Susan mengkritisi kehadiran Khofifah di acara yang disebut sebagai Rapat Koordinasi Pendamping PKH 2018, Provinsi Jatim.

Ditulis, kehadiran mantan Menteri Sosial di acara itu seharusnya tidak boleh di lakukan. Susan menilai, seharusnya Khofifah mampu mengendalikan diri untuk tidak hadir pada acara program Kemensos, yaitu rapat pendamping PKH.

“Sekalipun dia di undang dengan kapasitas sebagai mantan Menteri Sosial. Seharusnya Bu Khofifah bisa menahan diri dan menyadari karena posisinya saat ini sebagai calon gubernur. Kalau kapasitasnya itu sebagai menteri sosial tidak masalah itu memang tugas, tapi dia kan sebagai calon gubernur,” ujar Susan, seperti ditulis media tersebut, Rabu (31/1/2018).

Dia menyebut kehadiran Khofifah menciptakan distorsi terhadap pemahaman masyarakat, bahwa Khofifah sebagai cagub berhasil memberikan program bantuan ketika menjabat sebagai menteri sosial.

“Itu sebagai distorsi praktek berdemokrasi. Jadi, secara etika politik itu tidak benar, tidak etis. Tidak ada edukasi politik dari figur,” ungkapnya.

Titip PKH ke Mensos Baru, Idrus Marham 

“Jujur, saya harus belajar banyak kepada Ibu Khofifah yang sudah bekerja sedemikian rupa dan menentukan langkah mana yang perlu diakselerasi dan ditingkatkan”

Sementara, seperti diberitakan banyak media, setelah resmi mengundurkan diri dari jabatan menteri sosial, kepada penggantinya Khofifah menitipkan PKH dan bantuan Beras Untuk Rakyat Sejahtera (Rastra), dilanjutkan oleh penggantinya, Idrus Marham.

Soal itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Idrus agar pelaksanaan PKH dan Rastra agar dijalankan tepat waktu.

“Saya sudah telepon Pak Idrus, karena janjinya 1 Februari 2018, PKH sudah cair dan untuk 25 Januari 2018 nanti Bansos Rastra pun cair,” ujar Khofifah saat itu.

Sebaliknya, Idrus mengaku akan terus menjalin komunikasi dengan Khofifah untuk mengkaji berbagai program Kementerian Sosial. Idrus menilai, sebagai pemerintah harus sigap dalam menjalankan tugas, termasuk tugas menurunkan tingkat kemiskinan ke level 10 persen untuk 2018, sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

“Saya harus jujur mengatakan, saya harus belajar banyak kepada Ibu Khofifah yang sudah bekerja sedemikian rupa dan menentukan langkah mana yang perlu diakselerasi dan ditingkatkan. Setelah itu, kami akan berkoordinasi dengan aparat di Kemensos,” terang Idrus.

Tugas Kemensos, lanjut Idrus melakukan pengentasan kemiskinan, meski untuk pelaksanaannya dia mengaku tidak bisa berdiri sendiri. Akan dilakukan kerjasama dengan lembaga dan kementerian lain.

Baca juga: Pemuda Dorong UMKM Melek Teknologi Hadapi Persaingan Global

Untuk diketahui, tercantum di APBN 2018, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp283,7 triliun untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan tahun 2018. Bantuan itu terdiri, pelaksanaan PKH bagi 10 juta Kepala Keluarga (KK), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 10 juta KK. Kemudian, kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan bagi 92,4 juta jiwa, serta Pendidikan Program Indonesia Pintar bagi 401.500 mahasiswa.

Untuk PKH dan bantuan pangan, pemerintah menganggarkan Rp38,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga masih akan menyalurkan Bansos Rastra kepada 5,7 juta KK yang tidak memperoleh bantuan BPNT di tahun 2018 ini.

Bansos PKH Cair Februari 2018

Masih terkait PKH, Presiden Joko Widodo saat di Pekalongan dan menyalurkan bantuan sosial, menyebut kepastian pencairan Bansos PKH tahap pertama akan dilaksanakan Februari 2018. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapat Rp500 ribu di pencairan tahap pertama. Adapun total Bansos PKH yang diberikan pemerintah senilai Rp1.890.000 yang diberikan empat tahap.

Saat itu, Joko Widodo berpesan agar bantuan yang diterima oleh si penerima digunakan untuk keperluan anak sekolah serta untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak dan ibu hamil.

“Pesan saya, uang tersebut digunakan untuk keperluan anak sekolah dan tambahan gizi anak serta ibu hamil. Jangan dipakai untuk membeli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan, maka akan langsung dicabut,” ungkapnya.

“Pencairan Bansos PKH tahap pertama, akan dilaksanakan Februari 2018. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat akan mendapat Rp500 ribu di pencairan pertama. Total bantuan yang diberikan pemerintah senilai Rp1.890 ribu, diberikan empat tahap”

Tahun 2017, Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial PKH senilai Rp40,2 miliar untuk 21.282 KPM di Kabupaten Pekalongan dari total bantuan yang diperuntukkan bagi Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp1,8 Trilun. Tahun 2018, jumlah KPM bertambah sebanyak 15.440 sehingga total KPM yang berhak menerima bansos PKH sebanyak 36.772.

Sebelumnya, saat menjabat Menteri Sosial Khofifah berharap pemerintah daerah ikut berpartisipasi aktif melakukan pengawasan pelaksanaan program PKH, bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Bansos Pangan.

Khofifah meminta, untuk bantuan pangan di e-Warong kualitas barang pasokan dilakukan dengan baik untuk menghindari komplain dari keluarga penerima manfaat. Utamanya beras, yang layak dikonsumsi, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat jumlah.

“Bantuan Pangan Non Tunai sebagai konversi beras untuk keluarga sejahtera bagi penerima manfaat harus dapat dijaga kualitasnya. Keluarga penerima manfaat harus dapat menikmati beras yang berkualitas, pastikan mereka punya pilihan jenis dan kualitas beras melalui e – Warong dengan menggunakan KKS,” pinta Khofifah, saat itu.

Tahun 2018, BPNT yang disalurkan hanya dibatasi beras dan telur. Itu sesuai pedoman umum bantuan pangan non tunai yang di terbitkan Kemenko PMK. Sebagai upaya pemenuhan kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh keluarga miskin.

Nah, jika melihat perkembangan seperti ini, khususnya jelang Pilgub Jatim, masyarakat bisa menilai sendiri. Termasuk harus cermat dan santun saat memberikan penilaian apalagi untuk menentukan pilihan di Pilkada Jatim.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here