Kota Malang Masuk 10 Besar Terkorup di Jawa Timur

0
449
Tugu Balaikota Malang

Nusantara.news, Malang Raya – Kota Malang masuk dalam 10 besar terkorup dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. “Malang peringkat sembilan terbesar kasus korupsinya,” kata Wakil Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Hayyi Ali Muntaha di sela acara Diskusi Publik di Universitas Islam Malang (28/12/16).

Menurut Hayyi Ali, kasus korupsi di Kota Malang terjadi di berbagai sektor mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Sepanjang 2016, MCW mencatat ada 4 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan. Kasus tersebut diungkap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sementara Kejaksaan Negeri Malang hanya mengungkap kasus dengan potensi kerugian negara yang tidak lebih dari Rp1 miliar.

Rentetatan kasus yang diungkap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Kota Malang di antaranya, korupsi kredit Bank Jatim Rp1,5 miliar, korupsi Dana DAK SMK Negeri 10 Kota Malang Rp309 juta, korupsi pemberian kredit Rp3,5 miliar, korupsi penyewaan tanah aset daerah Rp165 juta.

Berdasarkan aduan yang diterima MCW, dua sektor yang masih menjadi perhatian publik saat ini adalah sektor pendidikan terkait pungutan liar sekolah dan kesehatan terkait BPJS dan layanan fasilitas kesehatan.

Anggota MCW Atha Ginarsa kepada NUSANTARA.NEWS, Rabu (18/1/2017), mengatakan, seharusnya ada skala prioritas penanganan kasus korupsi. “Kasus korupsi yang menjadi perhatian publik seharusnya segera ditangani. Beberapa kasus seperti pungutan liar dan layanan kesehatan itu sudah menjadi pusat perhatian masyarakat, tapi sayangnya tidak ditangani dengan baik,” ujarnya.

Mencuat juga kasus korupsi Roadshow Shinning Batu dan korupsi PT BWR, dugaan korupsi jembatan Kedungkandang, dugaan maladministrasi pada penerbitan izin tambang di Kabupaten Malang, proyek pembangunan drainase di Jalan Tidar Bondowoso-Kalimetro, dugaan korupsi penggandaan buku Kurikulum 2013 di PPPTK BOE, kasus buruh PT Indonesia Tobacco, legalitas Perda Retribusi, penggusuran PKL Mondoroko dan Pasar Sayur Karangploso.

Berdasarkan data awal yang dimilki, MCW juga menduga terjadi dugaan penyimpangan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Malang Raya yang melingkupi Kabupaten dan Kota Malang serta Kota Batu. Pasalnya, PAD sangat minim, tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, target PAD tidak terealisasi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here