Kotak Pandora Setya Novanto

0
470
Setya Novanto, Ketua DPR RI tersangka korupsi e-KTP

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Komisi antirasuah bahkan langsung menahan Novanto, pada Minggu (19/11/2017) setelah melewati drama mangkir, buron, kecelakaan, dan perawatan di rumah sakit.

Hari itu, Novanto berada dalam posisi terendahnya: segala “kesaktian” dan tahta besarnya sebagai orang superkaya, ketua DPR, serta ketua umum Golkar, tampak hina di muka umum dan harus rela mengenakan rompi oranye KPK.

Sebelumnya, tanda-tanda agar ‘kotak pandora’ Novanto dan kroninya tak terbuka mulai terasa. Pencabutan berita acara pemeriksaan yang dilakukan mantan anggota Komisi II DPR, Miryam Haryani, tercium aroma agar megaskandal KTP elektronik tak melebar. Pembentukan Pansus Angket KPK di DPR, juga disinyalir sebagai perlawanan agar KPK tak melanjutkan kasus itu.

Belum lagi teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan di tengah upayanya mengungkap skandal e-KTP, surat penolakan panggilan KPK dari setjen dan wakil ketua DPR atas nama Novanto, serta kematian misterius saksi kunci e-KTP Johannes Marliem, manjadi penanda bahwa ada “orang kuat” yang tak menghendaki korupsi massal tersebut terungkap.

Itulah yang terjadi dalam kasus megaskandal e-KTP yang amat durjana, amat biadab. Tentu pula amat melukai hati kita semua yang memang sudah terluka berkali-kali karena rupa-rupa korupsi. Predikat apa yang paling pantas disematkan kepada mereka yang menggarong uang negara sebesar Rp2,3 triliun selain durjana dan biadab? Jika total anggaran pembuatan KTP elektronik sebesar Rp5,9 triliun, artinya 49% mereka rampok. Inilah bandit anggaran negara yang tidak pernah jera. Bagi mereka, pengungkapan kasus ini merupakan ancaman sehingga harus dilawan. Jika perlu bubarkan KPK, teror para penyidiknya, amputasi kewenangannya.

Saat ini, sebenarnya publik berharap Novanto bisa sedikit memulihkan citranya dengan bersedia bekerja sama dengan KPK guna membongkar secara tuntas modus dan para pelakunya yang diduga berperan dalam korupsi e-KTP. Andai ia mau berkompromi atau menjadi justice collaborator, tentu akan menjadi lonceng kematian bagi para politisi Senayan, pembesar partai, pajabat eksekutif, dan para perampok lainnya yang terlibat.

Itu artinya, bangsa ini bisa segera “cuci gudang” dari segala kotoran yang selama ini menempel di partai politik, parlemen, dan pemerintahan. Di sinilah akan diuji, apakah para ketua partai dan petinggi lainnya akan mendorong penindakan hukum atau justru melindungi para anggotanya yang terlibat?

Namun, jika menilik tingkah polah Novanto yang selama ini kerap melakukan perlawanan hukum terhadap KPK dan berulang kali mangkir, serta dihubungkan juga dengan peran Novanto yang diduga kuat merupakan aktor utama dalam kasus tersebut, maka sangat sulit kemungkinannya bagi tersangka Novanto untuk menjadi justice collaborator. Tampaknya, Novanto masih ingin menutup kotak pandoranya itu. Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan Otto Hasibuan, pengacara yang baru bergabung memperkuat tim kuasa hukum politisi Golkar kelahiran 1955 itu. Otto pernah menanyakan kepada Novanto apakah kliennya itu terus bertahan melawan tuduhan KPK atau mau berkompromi.

Novanto menanyakan apa yang dimaksud dengan kompromi. Otto menjelaskan, kompromi yang dimaksudkannya ialah Novanto mengakui perbuatannya dan untuk meringankan hukuman terhadapnya ia akan bertindak sebagai justice collaborator untuk KPK. Terhadap tawaran yang demikian, Novanto mengatakan bagaimana mungkin ia akan menjadi justice collaboration karena ia sendiri tidak ada melakukan tindakan korupsi dalam pengadaan e- KTP. Pernyataan Novanto ini menunjukkan ia beserta kuasa hukumnya akan terus fight melawan KPK di pengadilan hingga usai.

Mereka yang Disebut Terima Uang e-KTP

Episode awal kasus e-KTP ini telah memunculkan 2 (dua) tedakwa, yaitu Sugiharto, eks Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dan Irman, eks Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dia adalah atasan Sugiharto. Baik Sugiharto maupun Irman, keduanya telah menyatakan diri menjadi justice collabolator, atau dengan kata lain siap bekerja sama dengan KPK untuk membantu mengungkap keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek tersebut.

Selain Irman Sugiharto dan Irman, KPK juga telah menyeret Andi Agustinus atau yang dikenal sebagai Andi Narogong merupakan pengusaha pelaksana proyek e-KTP ke meja hijau. Terakhir, KPK menetapkan tesangka kepada Setya Novanto dan Direktur Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Anang berperan dalam menyerahkan uang kepada Setya Novanto melalui Andi Agustinus yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Penetapan Novanto sebagai tersangka ini diharapkan bisa membuka kotak pandora skandal megakorupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat, dari legislatif hingga eksekutif. Beberapa pejabat yang disebut di antaranya mantan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, hingga Menteri Hukum dan HAM saat ini Yasonna Laoly.

Dalam dakwaan terhadap Sugiharto dan Iman yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis, 9 Maret 2017, tim jaksa KPK menyebutkan Gamawan mendapat 4,5 juta dolar dan Rp 50 juta. Anas Urbaningrum mendapat 5,5 juta dolar dan Rp 20 miliar. Setya Novanto menerima 615.000 dolar dan Rp 25 juta. Yasonna yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR RI mendapat 84.000 dolar.

Selain itu, disebut juga nama Marzuki Alie, mantan Ketua DPR RI 2009-2014 yang mendapat Rp 20 miliar. Ade Komaruddin, mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar menerima 100.000 dolar. Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara, menerima 1,2 juta dolar.

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang saat itu duduk di Komisi II DPR periode 2009-2014 menerima 584.000 dolar dan Rp 26 juta. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI menerima 1,047 juta dolar. Mirwan Amir menerima 1,2 juta dolar. Melchias Markus Mekeng menerima 1,4 juta dolar.

Jaksa KPK juga menyebut aliran dana korupsi proyek e-KTP tak hanya mengalir ke anggota DPR. Diketahui, auditor BPK, staf di Kementerian Keuangan, staf di Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa pihak lainnya pun ikut menikmati uang tersebut. Berdasarkan daftar, ada 12 nama dari lembaga-lembaga tersebut yang menerima uang berkisar antara Rp 10 juta sampai Rp 80 juta.

Namun terlepas dari apa pun, pastilah publik berharap, Novanto dan sejumlah terdakwa yang lebih dulu disidang bisa mempercepat ‘kotak pandora’ itu terbuka dan kita akan melihat jelas siapa para durjana. Karena itu, bisa jadi KPK akan terus dalam bahaya. Sebab, bagi para bandit anggaran, ia punya seribu peluru untuk menembak lembaga antirasuah dan pihak-pihak yang membantu KPK. Kita berharap KPK dan pengadilan Tipikor tak goyah dengan tekanan dan intimidasi apa pun. Kini kita tengah menghadapi kesenjangan ekonomi yang amat lebar antara yang kaya dan miskin; dan salah satu penyebabnya ialah korupsi yang merajalela.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here