Kotak Suara Kardus Keributan Baru

1
132
Kotak suara dari bahan kardus yang didistribusikan rawan rusak dan dimanipulasi.

Nusantara.news, Jakarta – Belum selesai isu penggelembungan Daftar Pemilih Tetap ( DPT) Pemilu 2019 berjumlah 31 juta dan temuan data ganda sebanyak 1,6 juta yang kemudian diklaim sebagian pihak sebagai “DPT siluman”, belum selesai polemik orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dimasukkan dalam kategori disabilitas mental dan ikut memilih Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali membuat aturan baru yang kontroversi. Yakni menggelar Pemilu dengan biaya murah.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, pihaknya ingin menggelar Pemilu berbiaya murah. “Kami memang ingin pemilu ini murah. Murah bagi siapa pun, murah bagi KPU, murah bagi peserta pemilu. Jadi Pemilu ini sebenarnya desainnya itu sudah mengarah ke efektif, efisien, hemat, baik bagi penyelenggara maupun bagi peserta pemilu,” jelas Arief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Pertama, fasilitas iklan kampanye media massa. Pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik, difasilitasi iklan kampanye di media massa 21 hari jelang akhir masa kampanye, yaitu 23 Maret-13 April 2018.

Kedua, peserta pemilu juga difasilitasi alat peraga kampanye (APK). Fasilitasi iklan kampanye dan APK itu dibiayai oleh negara melalui anggaran yang diajukan oleh KPU. Sehingga, peserta pemilu tidak perlu mengeluarkan biaya besar dalam berkampanye.

Ketiga, untuk menekan biaya juga dilakukan dalam pengadaan kotak suara. Kotak suara dibuat berbahan dasar kardus supaya biaya produksinya murah.

Untuk spesifikasi kotak suara tahun 2019, memang berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan bahan aluminium. Kotak suara berbahan aluminium telah dilakukan pengadaan sejak 2003. Kemudian digunakan pada Pemilu 2004. Namun kali ini pengadaan kotak suara berbahan kardus. Dengan satu dari empat sisi itu transparan, jadi bisa dilihat dari luar isinya. Tingginya 60 centimeter kemudian panjang dan lebar 40 centimeter.

Ada empat perusahaan sebagai pemenang tender logistik Pemilu 2019 yang memproduksi kotak dan bilik suara, sebagaimana proses lelang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Keempat perusahan itu yakni, PT Karya Indah Multiguna (PT KIM), Bekasi; PT Cipta Multi Buana Perkasa (PT CMBP), Tangerang; PT Asada Mitra Packindo, Banten; dan PT Intan Ustrix, Jawa Timur.

Jumlah kotak suara yang diproduksi secara keseluruhan mencapai 4 juta lebih, sedangkan untuk bilik suara 2,1 juta sebab sebagian masih menggunakan aluminium. Untuk oplah kotak suara yang diproduksi oleh PT CMBP berjumlah 540.940 unit atau sekitar 13, 32% dari total yang dibutuhkan, sedangkan bilik suara mencapai 811.172 atau 38,34%. Tiga perusahan lainnya yaitu PT KIM 2.399.583 untuk kotak suara, 994.628 bilik suara, PT Asada Mitra Packindo, 132.898 dan PT Intan Ustrix sebesar 986.658 kotak suara dan 310.099 bilik suara.

Logistik kotak suara berbahan kardus diturunkan dari truk menuju gudang penyimpanan.

Dengan pengadaan kotak suara berbahan kardus ini, KPU mengklaim mampu menghemat anggaran hingga Rp600 miliar. Dalam pagu anggaran KPU untuk kotak suara sekitar Rp948.111.800 ribu, sedangkan harga perkiraan sendiri (HPS) sekitar Rp562.508.447.300. Sementara nilai kontraknya hanya sekitar Rp284.185.351.009, Sehingga, jika ditotal nilai penghematan untuk kotak suara berkisar Rp663.926.448.901 atau sebesar 70,03% dari pagu anggaran.

Tidak hanya itu, dalam pengadaan bilik suara pun KPU berhasil menghemat anggaran sebesar Rp136.200.113.880 atau sekitar 69,49% dari total pagu anggaran. Adapun pagu anggaran yang disediakan KPU untuk bilik suara sekitar Rp196.011.304.500, sedangkan realisasinya sebesar Rp59.811.190.620.

Komisioner KPU Ilham Saputra menyebut, untuk harga perkotak kardus dan distribusinya sekitar Rp57.500 sampai Rp62.500. “Sebenarnya sama bagusnya, alumunium kemarin mungkin masih bisa digunakan. Kalau (bahan kardus) ini hanya sekali pakai. tetapi tentu saja harganya berbeda. Kalau menggunakan biilik dan kotak alumunium, butuh banyak (biaya) pemeliharaan dan gudang selama beberapa tahun kami lakukan seperti itu,” sebutnya.

KPU juga mengklaim, keunggulan menggunakan bahan kardus tidak memerlukan banyak perawatan dan gudang penyimpanan. Meski kotak suara terbuat kardus tetapi diklaim kuat menahan beban hingga 107 kilogram. Artinya, kapasitas nanti yang masuk bisa seberat 16 kilogram mulai dari kertas suara, item-item formulir, alat mencoblos, maupun yang lainnya dipastikan kekuatan kotak suara itu tidak diragukan lagi.

Untuk keamanan kotak tetap terjaga meskipun pakai kardus. “Nanti bisa pakai gembok, bisa juga pakai kabel ties, bisa dua-duanya kami gunakan. Ini ada lubang. Tentu nanti pakai stiker segel KPU RI,” ujar Ilham.

Rawan rusak dan dimanipulasi

Tentu harapan KPU supaya Pemilu berbiaya murah terutama dalam pengadaan kotak suara berbahan kardus, tidak serta merta diamini oleh masyarakat. Sejumlah netizen menjadikan hal ini sebagai bahan guyonan.

Menurut akun @priyoatto1, “Kalau kardus sama kuat sama aluminium, mungkin BJ Habibie dulu sudah pernah membuat pesawat dari kardus.”

“Yaa Allah… Masa mudaku kok diisi “jungkir balik nalar” yaa??” kata akun @moko_reza.

@KartaJaya9 mengatakan hal senada, “Dear NASA, Indonesia sudah menemukan bahan yang lebih kuat dari alumunium, namanya kardus.”

Politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter @AndiArief__ menulis KPU membuat potensi keributan baru yang bernama kardus.

Pemerhati politik Ustaz Tengku Zulkarnain mengkritisi keras penggunaan kotak suara berbahan dasar kardus. Menurut dia, ini akan menjadi sejarah. ‏”Kepada @DPR_RI dan @KPU_ID dan @jokowi kami mau bertanya.  Apakah kalian semua tidak malu, memakai kotak suara pemilu dari kardus? Masak lebih bagus kotak kerupuk di Warteg dari kotak suara pemilu? Sejarah akan mencatat ini sampai dunia kiamat…! Mohon Dijawab…” tulis @ustadtengkuzul.

Dalam tweet yang lain yang tentu saja isinya kritik, Tengku Zulkarnain usul agar penjara, pagar istana, kursi tamu, kendaraan presiden juga diganti bahan dasarnya ke bahan yang lebih murah.

“Saya usulkan kepada penguasa demi efisiensi jangan hanya kotak pemilu pakai kardus. Penjara diganti jerajak bambu, eksklusif, murah. Pagarnya juga bambu. Pagar Istana Presiden bambu. Kursi tamunya juga bambu. Kendaraan presiden delman. Patwal pakai sepeda. Ferry diganti rakit. Sekalian!” kata dia.

KPU sendiri mengklaim kotak suara berbahan dasar karton sudah dipakai dalam tiga kali pemilu dan penggunaan kotak suara berbahan karton kedap air sudah digunakan sejak Pilkada 2015. Jadi sudah 3 kali pemilu, 2015, 2017, 2018. Hal ini juga sesuai sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan, kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan.

Pekerja sedang memindahkan kotak suara Pemilu 2019 ke gudang penyimpanan.

Apa benar klaim KPU kotak suara kardus kedap air? Yang namanya kardus tentu rawan rusak dan keamanannya sangat diragukan.

Pertama, kardus kotak suara memang permukaannya ada yang sedikit licin dan kalaupun terkena serpihan air tidak langsung menyerap. Sementara di sisi-sisi juga tidak semua tertutupi. Kalau kemudian jatuh ke air tanpa pengaman tentu air akan meresap juga. Jika kotak suara rusak akibat tidak disengaja, maka akan ada protes yang meragukan isi dalam kotak. Meski dalam aturan tidak menjadi penyebab dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun keraguan terhadap hasil bisa berpotensi dilakukannya PSU.

Kedua, kotak suara kardus rawan hewan pengerat seperti tikus dan rayap, apalagi di tengah musim hujan saat ini. Logistik Pemilu yang disimpan di gudang bisa menjadi lembab dan rawan dimakan rayap. Sehingga butuh perawatan ekstra. Tentu metode yang digunakan adalah dengan cara pengendalian hama menggunakan pestisida. Dalam proses ini, sebuah area akan secara menyeluruh dipenuhi oleh gas atau asap, membunuh semua hama di dalamnya. Selain itu salah satu cara mengantisipasi dengan menyiapkan penjaga dalam gudang dan harus mengontrol semuanya. Tapi, apakah KPU sudah memperhitungkan hal itu.

Ketiga, kotak suara kardus sangat rawan dimanipulasi. Ini yang paling berbahaya. Dampaknya pada keamanan dan keselamatan surat suara. Alih-alih melakukan penghematan, yang ada justru terjadi teknik konspirasi kecurangan Pemilu. Sekuat apapun kardus, jelas tidak sekuat aluminium. Kalau kotak suara aluminium saja rawan kecurangan, pembongkaran, apalagi kardus.

Potensi kecurangan kotak suara kardus juga sangat tinggi karena kertas suara yang terkumpul beserta semua data bisa dibakar untuk menghilangkan jejak. Lalu diganti dengan kotak suara ganda beserta seluruh data-datanya yang sudah dipersiapkan. Beda dengan bahan aluminium yang tidak mudah terbakar.

Apalagi Pemilu 2019 digelar serentak. Kerawanan manipulasi tidak hanya terjadi di TPS, melainkan hingga penghitungan di kelurahan dan kecamatan. Jumlah TPS sekarang sekitar 805.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu dibutuhkan waktu yang lama untuk menghitung suara Pileg serta Pilpres. Setidaknya waktu penghitungan mencapai kurang lebih empat hari. Belum lagi untuk calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota, dan DPD. Di sinilah potensi manipulasi itu.

Nasi sudah menjadi bubur. Meski pengadaan kotak suara kardus banyak dikritisi dan tidak layak penggunaannya untuk Pemilu 2019, tapi KPU sudah melakukan pendistribusi ke daerah-daerah. Guna memastikan kotak suara tidak rusak atau dimanipulasi, semua pihak tentu harus ikut menjaga penyelenggaraan Pemilu.

Masyarakat harus ikut andil mengawasi Pemilu dari mulai distribusi logistik sampai pungut hitung dan memastikan kotak suara tidak dimanipulasi serta segel KPU benar-benar terpasang. Sebab bila tidak demikian, penyelenggaraan demokrasi hanya menghasilkan Pemilu yang tidak Jurdil alias demokrasi hoaks.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here