KPK Akan Jemput Paksa Setnov

0
343
Wakil Ketua KPK Laode_M_Syarif

Nusantara.news, Jakarta – KPK tak memiliki pilihan lain kecuali menjemput paksa Ketua Umum DPP Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov. Pasalnya, sudah tiga kali Setnov mangkir dari panggilan penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo terkait kasus megakorupsi e-KTP yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun.

Adalah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang menegaskan akan menjemput Setnov yang telah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik. “Memanggil secara paksa itu diatur kewenangannya dalam perundang-undangan,” tegas Laode di Gedung KPK, Senin (13/11/2017).

Untuk diketahui, pemanggilan secara paksa oleh penyidik terhadap saksi atau tersangka yang mangkir diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yakni dalam Pasal 112 ayat (1) menyebutkan “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.”

Dan, pada Pasal 112 ayat (2) menyetakan “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

Atas dasar itu, kata Laode, penyidik akan menjemput paksa Setnov yang sudah tiga kali mangkir dari panggilan sebagai saksi. Pertama, pada Senin (30/10/2017), Setnov tak hadir dengan alasan sedang mengunjungi konstituen saat reses.

Panggilan kedua, pada Senin (6/11/2017), Setnov kembali tak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan harus ada izin tertulis dari presiden.

Dan, hari ini Senin (13/11/2017), Setnov tetap mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan yang sama, yakni harus ada izin tertulis dari Presiden Jokowi.

Pengacara Setnov berdalih, izin tertulis dari presiden untuk memeriksa kliennya sebagai saksi sesuai  putusan MK 76/PUU-XII/2014 bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR terkait kasus hukum atau penyidikan harus melalui izin tertulis presiden. Dikatakannya, persetujuan presiden dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan baik terhadap anggota DPR, DPD maupun MPR.

Soal putusan MK tersebut, sudah dijelaskan secara terang benderang oleh Jubir MK Fajar Laksono bahwa pemanggilan Setnov sebagai saksi memang harus seizin presiden. Kecuali, Setnov sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka izin presiden sudah tidak diperlukan penyidik.

“Kalau SN sebagai saksi, tentunya haris izin tertulis presiden. Kecuali sebagai tersangka itu berbeda,” kata Fajar di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Nah, pada Rabu (15/11/2017) pekan ini, penyidik akan memanggil Setnov sebagai tersangka. Hal itu diungkapkan Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Senin (13/11/2017).

Menurutnya, surat panggilan sebagai tersangka sudah disampaikan kepada Setnov. Untuk itu, KPK meminta Setnov taat hukum dengan memenuhi panggilan penyidik tersebut. Apalagi, Setnov sebagai pejabat negara wajib memberi contoh yang baik dengan mematuhi hukum.

Dalam perkara ini, Setnov yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun dari total nilai proyek e-KTP sebesar Rp5,9 triliun. Untuk itu, Setnov kembali dijerat Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun, tampaknya Setnov tetap tak akan memenuhi panggilan KPK tersebut. Kali ini, Setnov menggunakan jurus lain, yakni menggugat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada dua pasal dalam UU tentang KPK yang digugat Setnov, yakni Pasal 46 Ayat 1 dan 2, di mana kedua pasal itu pada intinya menyangkut kewenangan KPK meminta imigrasi untuk mencegah seseorang berpergian ke luar negeri maupun pencekalan terhadap seseorang.

Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi menyatakan alasan menggugat kedua pasal itu karena dianggap melanggar UUD 1945. Sebab, itu bertentangan dengan Keputusan MK yang menyatakan wewenang atas imigrasi untuk mencegah seorang yang masih dalam penyelidikan ke luar negeri adalah inkonstitusional.

Dan, sebelum ada putusan MK tentang judicial review, maka kliennya tidak akan memenuhi panggilan penyidik KPK. Selain itu, Fredrich berdalih sikapnya itu hanya mencontoh sikap KPK yang mengabaikan panggilan Pansus KPK DPR.

“Klien kami tidak akan datang untuk penuhi panggilan KPK sebelum ada putusan MK soal uji materi yang kami ajukan. Sikap ini kan sama seperti KPK yang menguji kewenangan Pansus KPK DPR dengan menolak menghadiri undangan Pansus KPK,” kata Fredrich.

Jika Setnov benar-benar mangkir panggilan penyidik sebagai tersangka, maka tentu penyidik harus mengambil langkah tegas dengan menjemput paksa. Hal itu didasarkan pada putusan MK 76/PUU-XII/2014, sebagaimana penjelasan Jubir MK Fajar Laksono bahwa pemanggilan Setnov sebagai saksi memang harus seizin presiden. Kecuali, Setnov sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka izin presiden sudah tidak diperlukan penyidik. Dengan begitu, KPK juga bisa segera menahan Setnov dengan alasan memperusilit atau menghambat proses penyidikan.

Kini, publik menanti apakah KPK yang sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjemput paksa Setnov, benar-benar akan menjalankan tugas dengan baik, tegas dan adil.

Dalam hukum ada prinsip, fiat justitia ruat coelum atau fiat justitia pereat mundus (sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here