KPK dalam Bahaya

0
355

KETIKA ada teror bom di rumah dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif, pada 9 Januari lalu, di Tajuk Nusantara ini kita sudah mengingatkan, bahwa itu hanya uji coba untuk sasaran yang lebih tinggi. Maksudnya, jika aksi teror ini lolos begitu saja, tanpa bisa menangkap dan menghukum pelakunya, maka ancaman terhadap petugas KPK tidak akan pernah berhenti, dan akan terus bereskalasi.

Kita mengaitkannya dengan teori Broken Windows dalam kriminologi. Teori yang lahir dari uji coba Philip Zimbardo pada akhir dasawarsa 1960-an di California dan New York itu berawal dari tindakan Philip memecahkan kaca beberapa mobil. Polisi sengaja tidak menindak aksi itu, seolah-olah membiarkan. Akibatnya, banyak orang ikut-ikutan merusak mobil di sekitar mereka.

Pesan kurang lebih bahwa kalau kejahatan kecil tidak ditindak maka kejahatan besar akan mengikutinya dengan mudah. Pesan sebaliknya, jika polisi sigap dan tegas menindak, maka itu akan terbaca bahwa kejahatan sekecil apa pun tidak akan ditoleransi.

Karena itu kita mendesak dengan sangat agar kasus teror bom di rumah pimpinan KPK itu segera diungkap agar pelakunya bisa ditindak secara hukum.

Entah terkait entah tidak, yang jelas  lagi-lagi personil KPK mengalami tindak kekerasan. Hari Minggu sore kemarin, dua orang penyelidik KPK dianiaya ketika sedang melakukan tugasnya di Hotel Borobudur Jakarta. Penganiayaan itu terjadi setelah rapat antara Pemprov Papua dengan DPRD Papua di hotel tersebut.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kejadian berawal ketika pegawai KPK ditugaskan untuk melakukan pengecekan di lapangan terhadap informasi masyarakat tentang adanya indikasi korupsi. Namun, mereka dianiaya oleh sekelompok orang sehingga mengalami wajahnya mengalami luka robek dan retak pada bagian hidung. Selain dianiaya, pelaku juga merampas barang-barang yang dibawa korban.

KPK sudah melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya. Menurut polisi, kejadian diduga karena penyelidik KPK mengambil foto tanpa izin, lalu terjadi keributan yang berujung pada pemukulan terhadap dua petugas KPK itu. Padahal, kata Febri, petugas KPK itu sudah menunjukkan identitas resmi mereka.

“Kami memandang penganiayaan yang dilakukan terhadap dua pegawai KPK dan perampasan barang-barang yang ada pada pegawai tersebut merupakan tindakan serangan terhadap penegak hukum yang sedang menjalankan tugas,” ujar Febri.

Namun,  Pemerintah Provinsi Papua membantah adanya kekerasan itu. Menurut mereka yang terjadi hanya saling dorong dalam suasana emosional. Pemprov Papua bahkan melaporkan balik anggota KPK itu ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, polisi tengah menyelidiki kasus ini.  Hasil penyelidikan polisi ini sangat ditunggu. Sebab kalau benar ini terjadi seperti yang dilaporkan KPK, tindakan tegas kepolisian benar-benar sangat diperlukan.

Sebab –sekali lagi, kalau memang peristiwa pemukulan itu terjadi—ini adalah “window” ke sekian yang dipecahkan terkait KPK. Sebelumnya, sudah ada kasus Novel Baswedan, penyidik KPK yang disiram air keras hampir dua tahun silam. Hingga kini, siapa pelakunya belum kunjung diketahui. Peristiwa teror bom di rumah dua pimpinan KPK juga masih gelap hingga kini. Meskipun Polri sudah meminta bantuan London Metropolitan Police untuk mengolah rekaman CCTV, hasilnya masih nihil.

Menurut catatan Wadah Pegawai KPK, sudah banyak pegawai KPK yang menjadi korban kekerasan atau ancaman dalam pekerjaan mereka. Ada yang ditabrak di tengah jalan, ada yang ban mobilnya ditusuk, diculik dan macam-macam tindakan kekerasan lain.

Ini adalah deretan “window” KPK yang dipecahkan. Inilah yang sejak lama kita ingatkan, kalau pengungkapan masalah ini terlalu lama, risikonya terlalu banyak. Risiko pertama, setidaknya Polri –sebagai penanggungjawab keamanan dalam negeri—akan dianggap tidak mampu mengungkap kasus itu. Padahal, seperti sering kita kemukakan, kasus seperti ini secara teknis tergolong “kecil” menurut ukuran kemampuan reserse Polri. Kontradiksi antara tingkat kesulitan kasus dan kemampuan Polri yang sebenarnya mumpuni, akan memunculkan persepsi negatif terhadap polisi.

Risiko kedua, KPK sendiri terancam. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, KPK penting artinya bagi pemberantasan korupsi. Padahal lembaga ini terlalu ringkih dibanding tantangan tugasnya. Jumlah pegawai KPK pada tahun 2018 hanya 1.652 orang, dengan 119 penyelidik, 106 penyidik, dan 78 penuntut. Sementara korupsi bagaikan hutan belantara yang gelap dan nyaris tak bertepi.

Kondisi KPK yang ringkih itu mestinya menjadi kepedulian negara. Jika penguatan kelembagaan belum bisa dilakukan, karena berbagai alasan kemampuan keuangan negara dan sebagainya, setidaknya negara dapat meningkatkan perlindungan kepada personil KPK dalam bertugas.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here