KPK: Dana Subsidi Biodiesel Konglomerat Sawit Mencurigakan

0
499
Dana subsidi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada lima perusahaan sawit berlebihan, sehingga mengundang kecurigaan KPK.

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kelebihan dana subsidi biodiesel yang merupakan insentif kepada lima perusahaan sawit berskala besar (konglomerat) senilai Rp4,84 triliun dari Rp7,5 triliun yang disalurkan sepanjang Januari—September 2017.

Temuan KPK ini sunggauh sangat memprihatinkan, karena di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat cekak, sehingga rakyat harus menanggung defisit APBN 2017 sebesar Rp397,2 triliun, kok para konglomerat sawit itu justru mendapat dana subsidi biodiesel yang berlebihan. Siapa saja mereka?

Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Dari kelima konglomerat sawit yang memperoleh subsidi biodiesel tersebut, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp4,16 triliun. Padahal, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp1,32 triliun.

Nilai subsidi untuk perusahaan sawit lainnya adalah Darmex Agro Group sebesar Rp915 miliar dengan setoran Rp27,58 miliar, Musim Mas mendapat subsidi Rp1,54 triliun dengan setoran Rp1,11 triliun, First Resources memperoleh subsidi Rp479 miliar dengan setoran Rp86,95 miliar dan LDC mendapat subsidi Rp410 miliar dengan setoran sebesar Rp100,30 miliar.

Dengan demikian terdapat selisih nilai yang relatif besar untuk para konglomerat sawit tersebut, kelebihan Wilmar Group sebesar Rp2,84 triliun, Darmex Group sebesar Rp887,64 miliar, Musim Mas  sebesar Rp421,56 miliar, First Resources sebesar Rp392,61 miliar dan LDC  sebesar Rp309,83 miliar.

Adapun pemberi subsidi adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS resmi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan penetapan organisasi dan tata kerja badan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 11 juni 2015 dengan salah satu maksud melaksanakan amanat pasal 93 Undang-Undang Nomor 39/2014 tentang Perkebunan, yakni menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Suppoting Fund (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan memiliki beberapa tujuan, yakni mendorong penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, mendorong promosi usaha perkebunan kelapa sawit, meningkatkan sarana prasarana di dalam pengembangan industri kelapa sawit, pengembangan biodiesel, mendorong proses peremajaan replanting kelapa sawit, mendorong peningkatan jumlah mitra usaha dan penambahan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24/2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi itu, diatur tentang penggunaan dana tersebut.

Pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa dana yang dihimpun adalah untuk pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan perkebunan sawit; promosi perkebunan kelapa sawit; peremajaan tanaman perkebunan; serta prasarana perkebunan sawit.

Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan dana itu juga dipakai untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Ayat selanjutnya menyatakan BPDPKS dapat menentukan prioritas penggunaan dana berdasarkan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Terkait hal tersebut, kajian soal sawit milik KPK pada 2016 menemukan bahwa penggunaan dana yang berlebihan bagi perusahaan biodiesel bisa menimbulkan ketimpangan dalam pengembangan usaha perkebunan sawit.

BPDPKS pada 2015 menyatakan penggunaan dana terbesar masih dialokasikan untuk biodiesel, yakni mencapai 89%. Sedangkan untuk peremajaan sawit, pengembangan SDM hingga perencanaan-pengelolaan masing-masing hanya 1%.

BPDPKS sendiri dibentuk dalam wujud Badan Layanan Umum sejak 11 Juni 2015 di bawah kendali Kementerian Keuangan. Badan tersebut didirikan untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Investasi pun ditujukan untuk perusahaan perkebunan negara atau PTPN dengan komoditas pertanian yang beragam. Namun, fokus investasi juga akhirnya melibatkan swasta karena meningkatnya permintaan minyak sawit dunia dan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Dari 1968 hingga 1994, CPO yang dihasilkan umumnya dari perkebunan sawit negara, namun setelah 1990-an ada perubahan kebijakan yaitu mendorong mekanisme pasar dalam investasi perkebunan,” demikian riset tersebut seperti dikutip CNNIndonesia.

Wilmar menampik temuan KPK

Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MP Tumanggor menampik kabar tersebut. Sebab, subsidi yang didapat tetap berdasarkan jumlah penjualan produk turunan minyak sawit yang digunakan sebagai campuran solar (fatty acid methyl este–FAME) ke PT Pertamina (Persero).

Wilmar mendapat bayaran sejumlah FAME yang dijual ke BPDP. Bahkan bisa terjadi nilai dana pungutan yang kami bayarkan ke BPDP lebih besar dari dana yang kami dapatkan dari penjualan Fame ke Pertamina.

Kendati demikian, ia melihat, kondisi lebih besarnya subsidi dari BPDP ke perusahaan dibandingkan dengan jumlah pungutan ekspor yang dibayarkan perusahaan memang bisa terjadi pada perusahaan lain.

“Harus bisa bedakan perusahaan eksportir CPO dan turunannya dengan perusahaan produsen biodiesel,” katanya.

Sebab, sebagai eksportir, bisa saja setoran yang diberikan perusahaan lebih besar dibandingkan subsidi atas FAME yang dijual. Sebaliknya, sebagai produsen biodiesel bisa saja jumlah setoran lebih sedikit dari subsidi yang diterima.

Namun, secara akumulasi tidak membuat jumlah subsidi yang diberikan BPDP lebih tinggi dibandingkan pungutan ekspor yang didapat. “Kalau begitu berarti defisit dong uang BPDP,” imbuhnya mengonfirmasi kepada CNNIndonesia.

Disayangkan

Tentu saja temuan KPK atas kelebihan pemberian subsidi kepada lima konglomerat sawit ini sangat disayangkan. Di tenah defisit APBN yang terus membengkak, sehingga pemerintah harus menerbitkan surat utang yang semakin menggunung, ternyata ada yang menikmati subsidi berlebihan.

Kelebihan subsidi Rp4,84 triliun ini bahkan sangat keterlaluan, karena subsidi itu diberikan kepada para konglomerat sawit. Yang apabila tanpa adanya subsidi dana BPDPKS mereka sebenarnya dengan dana pribadi mereka bisa menajalankan amanah itu.

Tapi inilah zaman ironi, di tengah ada 524 korban akibat wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, dimana 57 anak diantaranya meninggal, kok ada konglomerat menikmati kelebihan subsidi dana BPDPKS. Dalam kondisi moral yang standar saja, mestinya lima konglomerat sawit itu menolak menerima dana itu untuk kepentingan saudara-saudara kita yang menderita. Apalagi pemberian subsidi itu sangat berlebihan.

Dikhawatirkan dalam kondisi Pilkada serentak di 171 titik dan menjelang Pilpres 2019, pemberian subsidi dana sawit yang berlebihan itu menimbulkan kecurigaan yang serius. Karena itu sebelum kecurigaan itu terjadi, ada baiknya pemberian subsidi dana BPDPKS itu ditinjau ulang.

Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara harus tampil paling depan untuk mencegah hal itu terjadi. Tapi apa boleh buat, semua sudah terjadi. Paling tidak Presiden Jokowi dapat memimpin agar konglomerat sawit itu mengembalikan kelebihan subsidi dana BPDPKS itu, sebab jika tidak dilakukan akan memberi pencitraan yang buruk tentang tata kelola dana BPDPKS.

Disamping itu, pemberian dana subsidi berlebihan itu kepada lima konglomerat juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi perusahaan sawit lainnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here