KPK Diuji, Setelah Miryam, Giliran Pengusaha Bantah BAP e-KTP

0
75

Nusantara.news, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar sedang diuji kemampuannya dalam membuktikan adanya korupsi massal dalam kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Setelah Miryam S. Haryani, kini giliran mantan Direktur Utama PT Len Industri, Wahyudin Bagenda yang membantah keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik lembaha antirasuah itu.

Wahyudin membantah keterangannya di BAP saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Ti[ikor), Jakarta, Kamis (4/5).

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Abdul Basir menanyakan kepada Wahyudin soal aliran dana proyek e-KTP yang diterima PT Len Industri.

Hal itu sesuai dakwaan bahwa Wahyudin menerima Rp2 miliar. Sedangkan Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku Direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan Rp1 miliar.

“Di buku keuangan Anda tertulis jelas Rp6 miliar untuk operasional e-KTP, bisa saudara saksi jelaskan?” tanya Jaksa Basir.

Wahyudin pun menjelaskan bahwa uang pemasaran itu totalnya bukan Rp6 miliar tetapi Rp8 miliar termasuk untuk alokasi tunjangan hari raya (THR).

Mendengar itu, majelis hakim Anshori Syaifudin  ikut mencecar Wahyudin soal dana Rp2 miliar yang diterimanya secara bertahap dengan rincian penerimaan sebanyak dua kali masing-masing Rp1 miliar pada Agustus 2012. Hal itu sesuai pengakuannya dalam BAP. Bahkan, dalam BAP Wahyudin juga mengaku uang tersebut telah dikembalikan kepada negara melalui KPK.

Namun, Wahyudin tetap membantah isi BAP tersebut. “Itu tidak benar yang mulia. Saya tidak pernah bilang begitu (mengembalikan uang Rp2 miliar kepada KPK),” jawab Wahyudin.

Wahyidin berdalih, saat diperiksa, penyidik KPK tidak pernah memperlihatkan bukti kalau dana itu sumbernya dari e-KTP.

Wahyudin mengakui, ia memang pernah menerima uang Rp 2 miliar. Begitupun dengan beberapa Direksi PT Len juga mendapat uang masing-masing Rp 1 miliar.

Namun, uang yang dibagi-bagi itu tersebut hanya untuk uang pemasaran yang digunakan untuk berbagai hal, termasuk kegiatan promosi.

Untuk diketahui, dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Wahyudin disebut telah menerima Rp 2 miliar dalam proyek e-KTP.

Sedangkan Direksi PT Len, yakni Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara, masing-masing menerima sebesar Rp1 miliar.

Dalam proyek senilai Rp6 triliun itu, negara mengalami kerugian sebesar Rp2.314.904.234.275.

Kedua terdakwa, Irman dan Sugiharto dijerat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Pasal tersebut mengatur ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman 20 tahun penjara. Pasal ini juga mengatur denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Keduanya juga dijerat pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tipikor. Mereka menyalahgunakan wewenang memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi serta merugikan keuangan negara.

Sebelumnya, mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani juga bersikukuh membantah isi BAP. Meskipun majelis hakim mengkonfrontir bantahan Miryam dengan menghadirkan penyidik KPK, Novel Baswedan.

Dalam BAP, Miryam mengaku adanya pemberian uang ke sejumlah anggota DPR. Namun, belakangan Miryam membantahnya dengan dalih dia diancam penyidik saat diperiksa. Ia mengaku pernyataan Novel Baswedan sejak 2010 bahwa dirinya akan ditangkap itulah yang membuatnya tertekan.

Namun Miryam yang sempat buron dan kini meringkuk di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, dijadikan tersangka memberi keterangan palsu di depan persidangan.

Untuk itu, Miryam dijerat Pasal 22 jo Pasal 35 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 3 hingga 12 tahun penjara.

Akankah Wahyudin bernasib sama dengan Miryam dijerat pasal memberi keterangan palsu? Kita tunggu kemampuan penyidik KPK untuk membuktikan kemampuannya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here