KPK Dukung Risma Pertahankan Aset Pemkot

0
51
Walikota Surabaya Tri Rismaharini

Nusantara.news, Surabaya – Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sedih dan capek dalam upaya penyelamatan aset-aset kota Surabaya. Terutama dalam kasus skandal hilangnya dua dari sebelas aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yakni Waduk Wiyung dan Jalan Upa Jiwa yang kini dikuasai supermall Marvell City.

Upaya maksimal penyelamatan aset dimulai sejak gugatan Pemkot Surabaya terhadap Pasar Turi yang kemudian ditolak PN Surabaya. Sebelumnya Risma sudah berkirim surat ke 22 instansi negara termasuk KPK, Kejagung dan Presiden. Selama menjabat walikota periode 2009-2014, Risma berhasil menyelamatkan 23 aset yang sebelumnya dikuasai perseorangan maupun perusahaan.

Risma berupaya untuk mempertahankan sejumlah aset milik Pemkot Surabaya. Sengketa sejumlah aset itu terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai walikota, sayang, beberapa kali upaya hukum Pemkot selalu kalah di pengadilan. “Aku gak mau dituduh banyak aset yang hilang setelah nanti tidak lagi menjawab. Aku gak mau disebut seperti itu,” pungkas Risma.

Ketua Satgas Korsup Pencegahan KPK Tri Gamarefa mengungkapkan, apa yang dilakukan Risma dengan menggandeng semua elemen untuk mempertahankan aset kota Surabaya sudah benar dan harus mendapat dukungan penuh. Terutama beberapa aset yang dinilai mengandung dugaan korupsi.

“Cara seperti ini perlu agar semua pihak aware, waspada terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya. Dengan begitu upaya ini akan dikawal oleh masyarakat. Harapan kami semua pihak lebih berhati-hati mengatasi masalah aset seperti di Pemkot Surabaya. Kalau dikawal sedemikiana rupa, maka tidak akan ada pihak yang berani main-main. Apalagi masyarakat juga ikut mengawasi,” jelas Tri, Senin (4/4/2017) di Surabaya.

Tak hanya itu saja, lanjut Tri, bahwa upaya Risma sangat luar biasa dalam mempertahankan aset kota sejak awal menjabat 2009. Saat itu Risma mengajukan bantuan ke KPK agar bisa melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN). Risma ingin melakukan sertifikasi terhadap sejumlah aset milik Pemkot yang telah dimiliki oleh Pemkot Surabaya.

“Bu Risma merasa kesulitan dalam melakukan sertifikasi aset Pemkot. Dengan kita (KPK) melakukan koordiniasi dengan BPN, maka bisa dipermudah untuk mengurus sertifikasi aset Pemkot. Jadi ada beberapa persyaratan yang diajukan BPN dan itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh Pemkot Surabaya. Tentu saja upaya ini mempermudah tapi tidak sama sekali melanggar aturan. Dan itu bisa dicek. Dan hasilnya banyak aset milik Pemkot saat ini telah banyak yang bisa disertifikasi,” tegasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here