KPK Geledah Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tanjung Priok

0
377
Gedung Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai yang diam-diam distroni penyidik KPK

Nusantara.news, Jakarta – Diam-diam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (12/5) lalu menggeledah Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tanjungpriok. Ada operasi tangkap tangankah?

Ternyata tidak. Penggeledahan itu, ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Selasa (16/5) malam, terkait kasus suap uji materi UU Peternakan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan tersangka Basuki Hariman dan mantan Hakim MK Patrialis Akbar.

Hasil yang didapat dari penggeledahan itu, lanjut Febri, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen yang terkait seluk beluk impor daging. Sebab KPK sedang mendalami sejumlah informasi terkait sejumlah perusahaan milik Basuki Hariman yang bergerak di bidang impor daging sapi.

“Ini merupakan pengembangan dalam ruang lingkup penanganan perkara, namun tentu masih memiliki hubungan dengan indikasi suap terkait uji materi di MK yang diusul sejak awal,” jelas Febri.

Sebagaimana diberitakan nusantara,news sebelumnya, Hakim MK Patrialis Akbar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar)

Pemberian suap dari Direktur Utama CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman itu terkait permohonan uji materil Perkara No 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014 Peternakan Dan Kesehatan Hewan dengan maksud supaya dikabulkan.

Uji materi itu sendiri diajukan oleh 6 pemohon, masing-masing Teguh Boediyana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhammad Lutfhi Nugraha, Asnawi dan Rachmat Pambudi. Pasal yang dipersoalkan adalah pasal yang menyangkut dibolehkannya impor daging sapi dari negara-negara yang belum terbebas dari penyakit mulut dan kuku.

Akibatnya daging sapi yang semula hanya diimpor dari Australia bisa berdatangan dari berbagai negara yang tentu saja merugikan perusahaan milik Basuki Hariman. Nah, bos importir itu merasa ada kesamaan kepentingan dengan pemohon dan oleh karenanya dia menyuap Patrialis Akbar.

Pemerintah sendiri berkilah, pemberlakuan zona yang bukan berdasarkan asal negara lebih memungkinkan mendapatkan pasokan daging dengan harga yang lebih bersaing. Terlebih daging asal India juga masuk ke sejumlah negara Eropa, karena tidak semua daerah di India terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) meskipun negaranya belum bebas dari PMK.

Tampaknya jejak patgulipat terkait impor daging sapi yang sekarang terus diselidiki KPK tidak berhenti di kasus suap uji materi. Siapa tahu terus melebar ke tata niaga impor yang diduga melibatkan sejumlah lembaga. Ya, kita lihat saja perkembangannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here