KPK Harus Lebih Gencar Selama Pilkada

0
160

PRAKTEK korupsi oleh kepala daerah sudah sangat keterlaluan. Sejumlah media menyebutnya sebagai “darurat”. Tapi mungkin tidak berlebihan jika kita menyebutnya “ekstra darurat” –karena tak ada kata lain yang menunjukkan tingkat kegentingan lebih tinggi selain “darurat”.

Lihat saja, dalam tempo satu setengah bulan ini saja, sudah lima orang kepala daerah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Mereka adalah Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif pada 4 Januari 2018, Gubernur Jambi Zumi Zola pada 2 Februari 2019, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko pada 3 Februari 2018, Bupati Ngada Marinus Sae pada 11 Februari 2018, Bupati Subang Imas Aryumningsih pada 14 Februari dan terakhir Bupati Lampung Tengah Mustafa juga terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Februari 2018.

Mereka tentu akan memperpanjang daftar kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Menurut catatan Mendagri Tjahjo Kumolo, sepanjang tahun 2004-2017 terdapat 392 kepala daerah tersangkut pelanggaran hukum, 313 di antaranya adalah kasus korupsi.

Dari enam kepala daerah yang di-tersangka-kan KPK di atas, tiga di antaranya sebetulnya akan bertarung kembali mempertahankan jabatannya dalam pilkada serentak tahun ini. Mereka adalah Nyono Suharli Wihandoko, Marinus Sae, dan Iman Aryumningsih. Sementara Mustafa hendak mencoba naik kelas sebagai calon gubernur Lampung.

Penangkapan para petahana yang menjadi calon kepala daerah ini ada yang menafsirkan sebagai tindakan politik hitam untuk menjegal mereka kembali berkuasa. Tentang hal ini, sejumlah politisi DPR memang pernah meminta agar KPK menunda penanganan kasus korupsi terhadap calon-calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada.

Kapolri Tito Karnavian sudah memerintahkan anak buahnya agar proses hukum calon kepala daerah ditunda sampai pilkada selesai. Dia mengajak lembaga penegak hukum lain, kejaksaan dan KPK juga melakukan hal yang sama. Tujuannya menurut Tito, supaya lembaga penegak hukum tidak dimanfaatkan untuk kontestasi politik dalam rangka untuk melakukan pembunuhan karakter, kampanye negatif, atau menjatuhkan pasangan calon tertentu.

Langkah yang sama juga dilakukan Kejaksaan. Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan, kejaksaan akan menghentikan sementara proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2018 agar tidak menimbulkan kegaduhan.

Sementara KPK sendiri menyetujui kesepakatan itu. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, KPK tidak akan memeriksa calon kepala daerah menjelang Pilkada, sepanjang kasusnya belum masuk ke tahap penyidikan. Namun, Agus menambahkan, hal itu tak bisa diberlakukan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Bagaimana sebaiknya kita memandang soal ini?

Karena konteksnya adalah pilkada, maka seharusnya yang menjadi referensi utama adalah suksesnya pilkada itu sendiri. Nah, bergantung tingkat selera kita menafsirkan sukses kontestasi kepemimpinan daerah tersebut. Jika ditafsirkan hanya melulu pada ketenangan suasana sosial tanpa pro-kontra atau hanya kemeriahan sesaat, mungkin penundaan proses hukum itu ada gunanya.

Namun, jika sukses pilkada ditafsirkan secara lebih substansial, yakni terpilihnya kepala daerah yang legitimated, tetapi juga hadirnya sosok yang bersih dari segala rupa pelanggaran hukum dan etika, penundaan proses hukum itu justru mendestruksi upaya mensukseskan pilkada.

Sikap kita kurang lebih sama dengan menghadapi kampanye negatif yang tempo hari mengungkap kelancungan moral salah satu kandidat peserta pilkada. Tujuannya agar publik bisa melihat seorang calon pemimpin dari berbagai sisi. Dengan mengetahui sisi baik dan sisi buruk itu, rakyat tidak seperti membeli kucing dalam karung dalam pemilihan pemimpin eksekutif, baik di tingkat kepala daerah, maupun di tingkat kepala negara.

Bahwa kampanye seperti ini bisa diartikan sebagai serangan terhadap calon pemimpin, tidak ada yang perlu dipersoalkan tentang itu. Sejauh serangan itu faktual, punya bukti yang kuat, harus dipandang sebagai bagian dari demokrasi. (Baca: https://nusantara.news/kampanye-negatif-itu-penting/)

Soal kekuatan pembuktian tersebut, berdasarkan pengalaman selama ini, kita percaya, KPK pasti memenuhi persyaratan itu. Kalau disertai bukti yang kuat, tidak bisa dikatakan KPK –seperti istilah Kapolri tadi— dimanfaatkan dalam kontestasi politik untuk melakukan pembunuhan karakter atau menjatuhkan pasangan calon tertentu.

Menunda pemeriksaan terhadap calon kepala daerah yang bukti dugaan korupsinya sangat kuat, justru tak ada gunanya. Sebab, seandainya dia menang, toh akan dicokok KPK juga.

Sebaiknya, biarkan saja KPK memproses siapa pun yang terindikasi korupsi, termasuk calon kepala daerah yang sudah ditetapkan KPU. Toh, sesuai ketentuan yang ada, hak mereka sebagai calon tidak hilang, bahkan partai pengusung pun tidak bisa membatalkan pencalonannya. Para tersangka itu tetap akan ikut dalam Pilkada.

Apakah nanti akan lahir resistensi rakyat pemilih, serahkan saja ke proses di bilik suara. Rakyat berdaulat menentukan pilihannya.

Kalaupun ada yang perlu ditunda KPK selama proses pilkada ini adalah lebih selektif memanggil calon kepala daerah sebagai saksi. Jika hanya sekadar meminta keterangan, sementara indikasi keterlibatannya tidak kuat atau nihil sama sekali, sebaiknya memang diundur sampai setelah pilkada. Sebab, siapa pun yang datang memenuhi panggilan KPK –meski hanya sebagai saksi—memang seolah langsung divonis bersalah oleh publik.

Kalau yang seperti ini memang mudah dipersepsikan sebagai pembunuhan karakter. Tapi, jika yang dipanggil atau bahkan ditangkap berdasarkan bukti kuat, KPK mesti tak mengenal kata berhenti. Bahkan harus lebih gencar, agar rakyat tak salah pilih dalam pilkada.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here