KPK Harus Proses 34 Calon Kepala Daerah

0
253

SEMUA penegak hukum di seantero jagat ini pasti tahu sosok patung  Dewi Justicia, atau Lady of Justice atau Dewi Themis dalam cerita mitologi Yunani. Patung yang kerap dipajang di kantor-kantor penegak hukum itu adalah simbol keadilan. Sang Dewi dengan mata tertutup, timbangan yang menggantung dari tangan kiri, serta tangan kanannya menggenggam pedang. Ikonografi semacam itu melambangkan bahwa keadilan dan penegakan hukum itu buta, blind justice dan blind equality.

Semua penegak hukum juga hafal di luar kepala ucapan negarawan Romawi, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, bahwa fiat justitia ruat caelum, keadilan harus ditegakkan, walaupun langit runtuh. Atau fiat justitia ne pereat mundus, keadilan harus ditegakkan agar dunia tidak runtuh. Ada perdebatan filosofis di kalangan ahli hukum, manakah di antara dua kredo itu yang mesti dipedomani. Tetapi, tak ada yang membantah substansi dari dua kaedah yang diakui sebagai asas hukum universal tersebut.

Dari sisi itu kita mencoba melihat KPK saat ini, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di kalangan peserta kontestasi Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilakukan serentak tahun 2018 ini.

Selasa (6 Maret 2018) kemarin, KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertemu di kantor KPK. Dalam pertemuan tersebut, kata Ketua KPK Agus Rahardjo, pihaknya telah mendapatkan hasil analisis PPATK tentang adanya 368 dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Dari 368 laporan tersebut, KPK dan PPATK telah mengkaji dan menemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi dari 34 calon kepala daerah. Agus pun berjanji akan mengusut dugaan korupsi 34 calon kepala daerah itu.

Di hari yang sama, Ketua KPK hadir dalam dalam Rakernis Polri di Jakarta Utara. Usai acara Agus Rahardjo kembali mengungkapkan hasil analisis tersebut. Tetapi, ada kalimat menarik Ketua KPK yang dikutip oleh media. “Apakah tidak sebaiknya kita umumkan tersangkanya sebelum pemilihan? Jadi supaya masyarakat ada info supaya ini tidak usah dipilih. Nanti akan kita bicarakan,” kata Agus.

Kalimat ini kita sebut menarik jika dikaitkan dengan kredo Lucius Calpurnius di atas, terutama pada frasa “supaya masyarakat ada info supaya ini tidak usah dipilih”.  Dalam pandangan kita, hal itu tidak perlu diucapkan dalam penegakan hukum. Sebab, itu mengesankan ada pertimbangan politis dalam pengambilan keputusan KPK. Kalimat tersebut membuka peluang pembenaran syak wasangka sejumlah bahwa penangkapan para calon kepala daerah ini sebagai tindakan politik hitam untuk menjegal mereka kembali berkuasa.

Seyogianya pertimbangan tersebut tidak ada dalam penegakan hukum. Jika merujuk pada pendapat Begawan Hukum Sudikno Mertosukarto, yang selalu harus diperhatikan dalam menegakkan hukum adalah kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechttigkeit). Nah, kalau memasukkan pertimbangan “supaya yang ditersangkakan tidak dipilih”, maka semangat like and dislike menjadi mengemuka. Padahal, like and dislike itu jauh dari keadilan.

Menurut pendapat kita, sejauh didukung bukti yang kuat dan sahih, KPK tidak mempunyai pilihan lain kecuali meningkatkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Bukan ranah KPK untuk memberi bahan pertimbangan ke publik pemilih di pilkada untuk memilih atau tidak memilih calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Rakyat  berdaulat menentukan pilihannya. Apakah pengumuman KPK terhadap status hukum seorang calon kepala daerah akan melahirkan resistensi rakyat pemilih, serahkan saja ke proses di bilik suara. Kita pernah mengulas masalah ini, bahwa kalaupun ada yang perlu dipertimbangkan  KPK selama proses pilkada ini adalah lebih selektif memanggil saksi dari calon kepala daerah. Jika hanya sekadar dimintai keterangan, sementara indikasi keterlibatannya tidak terlalu kuat, apalagi dipanggil sebagai saksi untuk kasus tersangka lain, sebaiknya memang diundur sampai setelah pilkada. Sebab, siapa pun yang datang memenuhi panggilan KPK –meski hanya sebagai saksi—memang seolah langsung divonis bersalah oleh publik.

Tugas KPK adalah menegakkan hukum di bidang korupsi. Bahwa aturan hukum itu merupakan keputusan politik, memang demikian kenyataannya. Tetapi ketika hukum sudah dibuat dan disahkan, maka tak ada yang dapat menghentikan. Lex dura sed tamen scripta, hukum itu kejam tetapi begitulah yang tertulis. Hukum, jika mau dihargai sebagai penjamin tegaknya keadilan, tidak boleh mempunyai fleksibilitas yang membuatnya bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ketika hendak diberlakukan. KPK tentunya paham soal itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here