KPK Harus Serius Gugat Penghalang Proses Hukum Novanto

0
174
Setya Novanto saat ini terbaring di di RS Permata Hijau (Kamis, 16/11)

Nusantara.news, Jakarta –  Setelah sekian lama menghindar, Setya Novanto akhirnya ditahan dan berada sepenuhnya dalam penguasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, Novanto belum tentu menyerah. Novanto adalah tipikal orang yang mampu mengubah kekuasaan menjadi uang dan mengubah uang menjadi kekuasaan. Mengacu pada hambatan-hambatan yang terjadi sebelumnya, ditambah dengan korupsi-KTP yang dilakukan secara beramai ramai atau berkelompok, maka pada tempatnya KPK menggugat orang-orang yang diduga menghalangi proses hukum terhadap Novanto. Menggugat orang-orang yang menghambat proses hukum, tidak hanya muntuk menjerakan mereka, tetapi juga penting untuk pemberantasan korupsi ke depan, karena secara tidak langsung berpengaruh terhadap upaya pencegahan korupsi.

Daftar Dugaan Menghalangi Proses Hukum

Pada umumnya korupsi dilakukan secara beramai ramai atau berkelompok. Oleh sebab itu, dapat dipastikan ada upaya keras saling menutupi satu sama lain. Dalam kasus Novanto yang terjadi bukan hanya upaya saling menutupi, sejumlah wacana yang bernada negatif terhadap KPK sempat berkembang.

Awalnya wacana membubarkan KPK, kemudian turun menjadi upaya memperlemah KPK melalui revisi sejumlah kewenangannya, kemudian berkembang menjadi menghadirkan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor yang diproyeksikan jadi tandingan untuk mengerdilkan KPK. Semua ini dilakukan secara serius oleh DPR baik melalui komisi maupun melalui Panitia Khusus Angket DPR terhadap KPK atau Pansus KPK.

Pembentukan Pansus KPK dengan serangkaian langkah-langkah yang dilakukannya,  sangat layak ditafsirkan sebagai upaya menghambat proses pengusutan terutama terhadap Setya Novanto yang menjadi incaran KPK setelah pejabat Kemendagri.

Cukup banyak waktu KPK yang terbuang untuk menghadapi serangan Pansus KPK itu. Masa kerja Pansus itu sendiri 60 hari kerja. Ditambah berbagai hari libur, mulai dari libur Sabtu dan Minggu, cuti bersama dalam rangka Lebaran dan lainnya, maka jumlah harinya menjadi lebih 60 hari.

Selama itu pula KPK praktis  tidak fokus atau terhalang melakukan proses hukum terhadap Novanto, KPK bahkan dalam posisi terancam

Itu baru dari Pansus KPK. Belum lagi manuver DPR baik resmi maupun tidak resmi. Banyak atau panjang daftar reaksi yang muncul dari Setya Novanto dan atau orang-orang di sekitarnya terutama setelah dicekal tanggal 10 April 2017.

Reaksi pertama yang dilakukan ketika itu adalah membuat nota keberatan. Tidak tanggung-tanggung, nota keberatan rencananya akan mengatasnamakan lembaga DPR. Nota keberatan itu rencanyanya dikirim kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun akhirnya dibatalkan.

Batal mengirim nota keberatan, DPR kembali melakukan reaksi lain, yakni membentuk Pansus Angket KPK.

Setelah mencekal, KPK melanjutkan dengan menetapkan Novanto sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhitung sejak 17 Juli 2017.

Namun, Novanto tidak memenuhi panggilan dengan alasan dirawat di rumah sakit. KPK melayangkan surat panggilan kedua, Novanto diminta datang ke KPK Senin 18 April 2017. Panggilan kedua ini juga tidak dipenuhi.

Reaksi yang muncul antara lain, datangnya surat  dari Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada KPK pada Selasa (22/9/2017). Surat itu ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI DPR Fadli Zon. Isinya permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Novanto.  Surat ini sempat diwacanakan akan dibawa ke Mahkamah Kehormatan DPR karena dikeluarkan tanpa sepengetahuan pimpinan DPR yang lain. Namun sampai saat ini, tidak ada tindak lanjut.

Setelah panggilan kedua, saharusnya KPK memanggil Novanto untuk ketiga kalinya. Tetapi pada 4 September 2017, Novanto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada 29 September 2017, status tersangka Novanto digugurkan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar.

Sebelum status tersangkanya digugurkan oleh hakim Cepi Iskandar, anggota Pansus KPK mengeluarkan pernyataan akan membekukan KPK untuk sementara. Namun dalam rapat paripurna DPR pada 26 September 2017, pansus membatalkan rencana mengeluarkan rekomendasi pembekuan, dan meminta masa kerja pansus diperpanjang. Pembatalan itu tampaknya terkait dengan penegasan Presiden Jokowi yang untuk kesekian kalinya mengatakan tidak akan membiarkan KPK diperlemah.

Aksi yang dilakukan KPk setelah Novanto tak lagi jadi tersangka adalah, mengeluarkan surat pencekalan baru atau memperpanjang masa pencekalan yang pernah dikeluarkan sebelumnya. Perpanjangan itu berlaku sejak 2 Oktober 2017.

Surat cekal baru itu direspon Novanto dengan mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ia menggugat soal pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Dalam gugatan yang terdaftar tanggal 20 Oktober 2017 itu Novanto meminta PTUN Jakarta memerintahkan Dirjen Imigrasi mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor IMI.5.GR.02.05-3.0656 tertanggal 2 Oktober 2017 perihal Pencegahan ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI a.n. Setya Novanto. Novanto juga meminta PTUN menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa itu.

Setelah mencekal, KPK kembali menetapkan Novanto tersangka dengan mengeluarkan sprindik baru atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Setya Novanto tertanggal 31 Oktober 2017 yang salinannya beredar di kalangan wartawan tanggal 4 Nopember 2017.

Orang-orang di sekitar Novanto kembali memberikan reaksi. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR  Fahri Hamzah. Fahri mengaku kesal mendengar kabar kembali terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Setya Novanto.

“Jadi kisah kelakuan KPK ini yang selama ini sudah membuat keadaan jadi kacau,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2017). Fahri juga menilai sprindik baru itu menghancurkan karir Novanto.

Pada 6 Nopember 2017, KPK sedianya memeriksa Novanto. Namun aksi KPK ini direspon oleh Sekretariat Jenderal DPR dengan mengirimkan surat ke KPK dengan isi mengutip putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa untuk memeriksa Ketua DPR harus ada izin presiden.

Menurut pakar tata negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, putusan MK tersebut berlaku untuk pidana umum, bukan untuk pidana khusus seperti kasus korupsi. Reaksi Sekjen DPR tersebut juga sempat ditanggapi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Novanto taat hukum.

Reaksi lain datang dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum, ditandatangani Dittipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rudolf Nahak.

Surat tertanggal 7 Nopember 2017 tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo. Surat tersebut dikatakan bermula dari laporan advokad Sandy Kurniawan dari Firma hukum Yunadi & Assosiate pada 9 Oktober 2017. Surat tersebut disebut-sebut membidik dua pimpinan KPK yakni Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Sitomurang terkait dugaan pemalsuan surat. Berkembang opini, surat bareskrim ini akan memicu munculnya kasus cicak-buaya.

Setelah dijemput paksa, Novanto menghilang. Keesokan harinya Novanto mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Pengacaranya menggambarkan kecelakaan terjadi sedemikian rupa sehingga Novanto dikatakan tidak sadarkan diri karena ada masalah di bagian kepalanya. Bahkan sempat terlontar pernyataan ada benjolan sebesar bakpao di bagian kepala Novanto.

KPK Harus Serius Menggugat

Pertanyaannya, apakah berbagai reaksi dari Novanto, pengacara dan orang-orang sekitarnya itu tidak dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi proses hukum atau proses peradilan terhadap Novanto?

Pengertian menghalangi dikemukakan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima)juta rupiah.

Rumusan Pasal 29  ini adalah, a. Barangsiapa; b. dengan sengaja, c. menghalangi, mempersulit secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan dalam Pasal 21 dinyatakan pula bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Rumusan Pasal 21 ini adalah, a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. mencegah, merintangi, atau menggagalkan; d. secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan e. terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Subjek delik Pasal 21 bisa siapa saja karena makna setiap orang tidak menunjuk kepada pelaku tertentu seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, anggota DPR, Presiden, Menteri, Pegawai Swasta dan pihak-pihak lain.

Perbuatan dan objek yang dilarang berupa “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” baik secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Seluruh reaksi atau manuver, mulai dari surat sekretariat DPR, menghilang saat dijemput, dan pernyataan tidak sadarkan diri akibat benjolan sebesar bakpao, dan lain sebagainya, sangat patut dikaji apakah dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi KPK dalam melakukan proses hukum terhadap Novanto.

KPK dinilai perlu serius mengkaji hal itu, dan kalau memenuhi syarat harus digugat dengan tudingan mengalangi proses hukum.

Gugatan tersebut perlu dilakukan karena jangan KPK, rakyat saja lelah mengikuti alotnya KPK sampai bisa menahan Novanto.

Gugatan itu perlu dilakukan karena jika tidak didugat akan merendahkan kewibawaan KPK dan menjadi preseden bagi koruptor yang lain.

Korupsi masih merajalela. Jika KPK tidak menggugat pihak-pihak yang menghalangi proses hukum terhadap Novanto itu, maka hal sama akan terjadi di kemudian hari. Hal ini akan membuat langkah KPK semakin berat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Menggugat pihak yang diduga menghambat proses hukum juga penting karena akan berdampak pada upaya pencegahan korupsi yang juga menjadi salah satu misi KPK. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here