KPK Harus Tindaklanjuti LHP BPK

0
158

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 9.779 temuan yang meliputi 14.997 permasalahan dengan nilai Rp27,39 triliun. Temuan yang disampaikan kepada DPR tersebut merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester I Tahun 2017.

Dalam laporan yang dibacakan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara pada sidang paripurna DPR, Selasa (3/10/2017) lalu, dijelaskan bahwa dari 14.997 permasalahan itu terdiri dari 7.284 permasalahan (49 persen) merupakan kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 7.549 (50 persen), permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun. Sisanya, 164 (1 persen) permasalahan menyangkut ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

“Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) beserta LHP ini sebagian besar merupakan hasil pemeriksaan keuangan, itu sesuai ketentuan BPK yang memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyerahan laporan ke DPR ini merupakan amanah Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” jelas Moermahadi.

Disebutkan bahwa IHSP I Tahun 2017 adalah ringkasan dari 687 LHP, terdiri dari 133 LHP pada pemerintah pusat, 537 pemerintah daerah, 37 LHP Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.

Berdasarkan jenisnya, LHP itu terdiri dari 645 LHP keuangan, Sembilan LHP kinerja, dan 33 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Kesimpulannya, BPK memberikan opini terhadap 469 (73 persen) laporan berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara, hasil pemeriksaan DTT menyimpulkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Sedangkan hasil pemeriksaan kinerja, kesimpulannya cukup efektif.

Menyangkut ketidakpatuhan ditemukan 4.707 permasalahan (62 persen) senilai Rp25,14 triliun, dan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67 persen) permasalahan senilai Rp1,81 triliun. Adapun potensi kerugian sebanyak 484 (10 persen) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23 persen) permasalahan senilai Rp18,44 triliun. Sedangkan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 2.842 (38 persen) permasalahan.

Moermahadi menjelaskan, soal permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan tersebut, ada sejumlah entitas yang telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau setor ke kas daerah atau kas negara senilai Rp509, 61 miliar.

Dari sisi ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, BPK menemukan 164 permasalahan senilai Rp2,25 triliun. Dengan rincian, ketidakhematan 17 (7 persen) permasalahan senilai Rp11,96 miliar, ketidakefisienan 30 (18 persen) permasalahan senilai Rp574,31 miliar, dan ketidakefektifan 122 (75 persen) permasalahan senilai Rp1,67 triliun.

KPK Bisa Tindaklanjuti Temuan BPK

Dari paparan ringkas BPK tersebut, permasalahan akibat ketidakpatuhan yang menimbulkan kerugian negara nilainya sangat besar, yakni Rp1,81 triliun. Sedangkan permasalahan akibat ketidakpatuhan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara  sebesar Rp4,89 triliun.

Dan, BPK juga sudah mengakui bahwa ada entitas tersangkut masalah ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara maupun potensi kerugian negara telah menyerahkan aset maupun menyetor ke kas negara atau kas daerah. Jumlah aset maupun yang disetor ke negara atau kas daerah jumlahnya sebesar Rp509, 61 miliar.

Pertanyaannya, mau diapakan LHP BPK tersebut? Apakah hanya sebatas disampaikan kepada presiden, DPR dan DPD untuk diketahui tanpa ada langkah untuk menyelamatkan keuangan negara dan menghukum aparat atau pihak lain yang diduga korupsi?

Pakar hukum pidana yang juga Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Prof. Faisal Santiago menjelaskan bahwa temuan BPK sebenarnya bisa ditindaklanjuti oleh aparat berwenang dalam hal ini kejaksaan, kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Caranya, pihak BPK melaporkan ke pihak berwenang tentang adanya pelanggaran pidana yang ditemukan dalam laporannya.

Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK khususnya pada pasal 8 ayat 3 bernuyi “Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut”.

Dan, pada ayat 4 menyebutkan “Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

“Di kedua ayat dalam pasal 8 Undang-Undang BPK itu jelas menunjukkan bahwa KPK, kepolisian atau kejaksaan sebegai penegak hukum bisa menindaklanjuti LHP I 2017 BPK tersebut. Caranya, BPK yang menemukan dugaan pidana lapor ke instansi penegak hukum tersebut,” jelasnya kepada Nusantara.news, Minggu (8/10/2017).

Dia mencontohkan kasus korupsi PDAM Makassar yang berawal dari temuan LHP BPK yang kemudian dilaporkan ke KPK. Saat itu, BPK memeriksa keuangan PDAM Makassar tahun 2008-2012. Namun, PDAM Makassar tidak memberikan klarifikasi soal adanya pelanggaran aturan terkait kerjasama PDAM Makassar dengan PT Traya Tirta yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp38 miliar.

Seharusnya, PDAM memberikan klarifikasi kepada BPK selama tenggang waktu 60 hari sesuai pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang itu juga disebutkan bagi yang melanggar diancam pidana penjara 1 tahun 6 bulan atau denda Rp500 juta.

Akhirnya, BPK melaporkan temuannya kepada KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan sehingga KPK berhasil membongkar kasus korupsi yang melibatkan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin.

Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Ilham Arief Sirajuddin penjara 4 tahun pada Senin (29/2/2016). Ilham terbukti menerima suap sebesar Rp5.505 miliar dari Dirut PT Traya Tirta, Hengky Widjaja. Suap diberikan agar PT Traya Tirta bisa menjadi investor pengelolaan IPA II Panaikang, Makassar.

Sarat Politik Himbauan Presiden Terkait Laporan BPK 

Berkaca dari kasus Ilham tersebut, seharusnya BPK bisa melaporkan temuannya yang diduga ada pelanggaran pidana kepada KPK. Namun, Presiden Jokowi sempat mengeluarkan himbauan kepada penegak hukum agar tidak serta merta menindaklanjuti laporan BPK. Apalagi, jika menyangkut kebijakan atau diskresi agar penegak hukum berhati-hati.

“Jadi, saya minta kepada semua aparat hukum agar jangan kriminalisasikan kebijakan,” ujar Jokowi, di Istana Bogor, Senin (24/8/2015) lalu.

Menurut presiden, banyak pejabat yang takut mengambil keputusan karena bisa terjerat pidana korupsi. Akibatnya, pembangunan terhambat dan penyerapan anggaran khususnya di daerah sangat minim.

Dalam catatan pemerintah, lanjut Jokowi, terdapat sejumlah pejabat yang sudah dipidana korupsi. Di antaranya, terdapat delapan menteri, 40 anggota DPR, 19 gubernur, dua Gubernur Bank Indonesia (BI), lima deputi Gubernur BI, 200 bupati/walikota, dan 150 anggota DPRD.

Untuk itu, presiden mengeluarkan empat himbauan. Pertama bahwa setiap diskresi keuangan tidak dipidanakan. Apabila ada kesalahan administrasi, maka terlebih dahulu ditindaklanjuti oleh aparat internal pengawasan pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Kedua, setiap ada kerugian dalam tindakan administrasi pemerintah, maka harus dibawa ke ranah perdata dengan membayar ganti rugi atas kesalahannya. Ketiga, aparat penegak hukum agar teliti dalam melihat kerugian negara atas dasar niat mencuri. Keempat, penegak hukum dilarang mengekspos tersangka sebelum dilakukan penuntutan.

Sekedar diketahui, dalam Undang-Undang Administrasi Negara ada beberapa pasal menyangkut kebijakan/diskresi. Yakni,  Pasal 6 ayat (1) huruf I ”Pejabat pemerintah memiliki hak memperoleh perlindungan hukum dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.”

Pasal 24 huruf f “Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus dilakukan dengan iktikad baik.” Pasal 25 ayat (2) “Diskresi harus disetujui atasan bila menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.”

Pasal 70 ayat (3) “Pejabat pemerintah wajib mengembalikan uang kas negara atas keputusan yang mengakibatkan pembayaran negara tidak sah.” Pasal 80 ayat (4) “Pejabat yang membuat keputusan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat (pemecatan).”

Secara terpisah, himbauan presiden saat itu justru dikritik oleh KPK periode lalu. Komisioner KPK (waktu itu), Indriyanto Seno Adji menegaskan bahwa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara dilakukan oleh pejabat negara bisa dibawa ke ranah hukum pidana. “Kalau bisa dibuktikan adanya mens rea (niat jelek pelaku), kickback atau penyuapan dari kebijakan pejabatnya, maka tentu bisa dikenakan pidana korupsi pada pejabatnya,” ujar Indriyanto Seno Adji di Jakarta, (24/8/2015).

Menurutnya, diskresi atau kebijakan seorang pejabat yang jelas menguntungkan pribadi, orang lain atau kelompok tertentu bisa masuk ke ranah pidana korupsi.

Sementara, menanggapi himbauan presiden kepada aparat hukum terkait temuan atau laporan BPK tersebut, Faisal Santiago menilai itu bernuansa politik karena tidak terlepas dari kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang berdasarkan hasil investigasi BPK ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Dimana, pada kasus itu diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang merupakan calon petahana pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017,

“Saya menilai statemen atau himbauan Jokowi saat itu yang meminta agar penegak hukum tidak serta merta tindaklanjuti temuan BPK itu bernuansa politik. Itu juga mensinyalir adanya kedekatan Jokowi dan Ahok yang akan bertarung di Pilgub DKI saat itu,” jelas Faisal.

Menurutnya, jika saat itu KPK langsung menindaklanjuti hasil temuan BPK, maka kemungkinan bisa menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Apalagi, saat yang hampir bersamaan Ahok sedang menghadapi kasus penodaan agama terkait pidatonya di Pulau Seribu, Jakarta yang menyentil Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51.

Karena itu, Jokowi meminta aparat hukum (KPK) agar tidak segera menindaklanjuti atau menahan diri, meskipun laporan BPK itu merupakan hasil investigasi berdasarkan permintaan KPK sendiri.

“Makanya, saya melihat temuan BPK soal RS. Sumber Waras itu posisi KPK wait and see. Temuan BPK bisa menjadi satu alat bukti untuk menetapkan seorang menjadi tersangka tinggal tambah satu alat bukti saja. Jadi menurut hemat saya bahwa kasus RS. Sumber Waras itu sarat nuansa politik yang harusnya tidak terjadi,” imbuhnya.

Faisal juga tak menampik bahwa himbauan Jokowi tersebut tampaknya mempengaruhi keberanian para pihak yang mengusut perkara RS. Sumber Waras. Terbukti, sampai saat ini KPK belum meneruskan kasusnya. Jadi, sikap tegas KPK yang ditunjukkan Indriyanto Seno Adji tersebut sudah tepat. Karena, KPK sebagai lembaga antirasuah yang independen seharusanya  tak terpengaruh dengan segala sesuatu di luar ketentuan hukum.

Sebab, penegakan hukum akan rusak jika dikalahkan oleh kepentingan politik, makanya hukum harus tetap menjadi panglima. “Biar masyarakat menilai bagaimana kinerja dan konsistensi KPK yang saat ini dipimpin Agus Rahardjo dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Karena, hukum itu panglima bila negara ingin benar,” pungkasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here