KPK Jangan Cengeng

0
153

DALAM perdebatan tentang Rancangan KUHP yang sedang dibahas di DPR, salah satu topik yang paling mengemuka adalah aturan tentang tindak pidana khusus dan isu pelemahan KPK. Menurut KPK, pasal-pasal korupsi RKUHP berpotensi menjadi celah baru dalam merevisi Undang-Undang tentang KPK ke depannya. KPK rupanya trauma, sebab setiap ada wacana tentang revisi UU KPK selalu mengandung ketentuan yang melemahkan lembaga itu.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, jika pasal korupsi dipaksakan masuk ke dalam RKUHP, akan berisiko besar bagi kinerja KPK, kewenangan KPK, dan agenda pemberantasan korupsi,  Sebelumnya, KPK sudah mengirimkan surat pada Presiden agar pasal-pasal tindak pidana korupsi dikeluarkan dari RKUHP. Presiden diharapkan mendorong pembuatan aturan yang lebih keras pada koruptor, melalui revisi Undang-Undang Tipikor yang ada saat ini. Menurut KPK, tidak ada satu pasal pun dalam RKUHP yang menegaskan KPK masih berwenang sebagai lembaga khusus yang menangani korupsi. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi celah pelemahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tapi menurut pemerintah dan DPR, tidak ada ketentuan di RKUHP yang melemahkan KPK. Misalnya, dalam Pasal 729 disebutkan, pada saat UU ini mulai berlaku, ketentuan bab tentang Tindak Pidana Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam undang-undang masing-masing. Artinya, KPK tidak akan kehilangan kewenangannya dalam menangani kasus korupsi, termasuk menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP.

Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah menegaskan, bahwa pemerintah akan memperkuat KPK. Menko Polhukam Wiranto juga menyatakan hal yang sama.  “Tak ada pasal di RKUHP yang melemahkan KPK,” tegas Wiranto, seusai Rapat Koordinasi terbatas di kantornya, Rabu (6/6/2018).

Entah mana yang harus didengar oleh publik? Perdebatan seperti ini terus terang melelahkan, menguras energi kreatif bangsa ini. Perdebatan tentang suatu produk hukum memang wajar dan harus. Tetapi perdebatan tentang hukum selalu tak berkesudahan. Barangkali benar juga ungkapan bahwa jika dua orang ahli hukum berdebat, akan melahirkan tiga pendapat.

Oleh karena itu, KPK sebaiknya fokus saja bekerja dengan UU yang ada. Sejauh UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK tidak diutak-atik, apa masalahnya?

Coba bandingkan dengan Mahkamah Agung dalam kasus pembatasan Pengajuan Kembali (PK).  Meski Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sehingga PK boleh lebih dari sekali, toh MA bergeming pada pendiriannya bahwa PK hanya satu kali. Alasan MA, putusan MK tentang KUHAP itu tidak menghapus norma hukum yang mengatur permohonan PK yang ada dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA. MA bahkan menganggap putusan MK itu dianggap sebagai putusan nonexecutable atau tidak bisa diimplementasikan dalam praktik. Toh, sampai sekarang tak ada yang bisa menghambat MA untuk menolak PK berkali-kali.

Logika seperti itu bisa diterapkan juga untuk KPK. Tangkap saja semua koruptor, sejauh bukti-buktinya memenuhi syarat. Tegakkan hukum dengan mata tertutup –seperti Dewi Justicia. Abaikan saja semua perdebatan yang terjadi dalam pembentukan UU apa pun, apalagi sampai ikut meronta-ronta seperti sedang berada di tiang pemancungan.

Demikian pula dengan RKUHP ini. Kalaulah benar, RKUHP ini memang untuk melemahkan KPK, apa yang aneh tentang itu? Lembaga antikorupsi di mana pun pasti sarat risiko, penuh intimidasi, bersahabat dengan teror. Pelemahan terhadap lembaga seperti ini terjadi mulai dari tingkat perundang-undangan sampai ke tahap operasional. Tanpa bermaksud  mengecilkan, teror yang ditujukan kepada KPK belum apa-apa dibandingkan dengan teror yang dihadapi para penegak hukum di negara-negara yang mempunyai tradisi sindikat mafia organized crime. Banyak di antara mereka yang mati dalam tugas.

Dalam kondisi negara Indonesia saat ini, rasanya sukar kita mengharapkan sistem hukum yang benar-benar padu. Jika mengikuti teori Lawrence Friedman tentang substansi, struktur dan budaya hukum, kondisi ideal di ketiga hal itu masih terlalu jauh bagi kita. Jangankan untuk membenahi ketiga hal itu sekaligus, soal kebijakan sepele saja bisa menimbulkan pertengkaran panjang di negeri ini.

Tapi, bagaimana pun, penegakan hukum tak bisa menunggu. Sejauh masih ada UU yang menaungi, bekerjalah, tegakkan keadilan. Selemah apa pun UU, tetap lebih baik tanpa ada UU. Sebab pada akhirnya, pasal-pasal UU itu berujung pada penafsiran. Sementara penafsiran adalah wilayah yang tak berujung.

Hakim, sebagai pemutus akhir proses hukum di KPK, juga harus bergerak dengan irama yang sama. UU bukan hambatan untuk menegakkan keadilan. Bismar Siregar, legenda hakim Indonesia, pernah mengatakan, “Jika UU itu bagaikan dinding, dan keadilan berada di balik dinding itu, maka akan saya robohkan dinding itu untuk menegakkan keadilan”.

Jadi, sekali lagi, perjalanan menegakkan hukum itu pasti sangat berat. Rintangan dan ranjau bertebaran di sepanjang jalan. Hanya penegak hukum bermental kuat yang akan sukses melewatinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here