KPK, Mau Diapakan Nama-Nama Itu?

0
165

Nusantara.news, Jakarta – Pernyataan terdakwa Novanto di persidangan mengenai adanya aliran dana proyek e-KTP kepada dua politikus PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dan Pramono Anung, sempat menghebohkan publik. Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), dan Pramono Anung (Menteri Sekretaris Kabinet), disebut masing-masing menerima uang sebesar 500 ribu dolar AS. Ketika proyek bergulir, Puan menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR. Sedangkan Pramono menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

Pernyataan Novanto soal keterlibatan Puan dan Pramono memang tidak diketahuinya secara langsung. Dalam persidangan, Novanto mengaku mengetahui hal itu dari keterangan Made Oka Masagung, saat berkunjung ke rumahnya pada sekitar 2012 lalu. Made Oka disebut sebagai pengelola uang Novanto dalam kasus e-KTP ini. Made Oka sendiri saat ini sudah berstatus tersangka. Oka diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pihak, sehingga merugikan keuangan negara dalam kasus e-KTP sebesar Rp2,3 triliun. Meski telah berstatus sebagai tersangka, Made Oka belum ditahan oleh penyidik KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya masih mempelajari fakta yang terungkap dalam persidangan termasuk mengenai munculnya nama Pramono dan Puan Maharani. Apalagi, pernyataan Novanto mengenai adanya aliran dana kepada kedua nama itu bukan diketahuinya sendiri, melainkan mendengar dari keterangan pihak lain yakni Made Oka.

Sudah banyak nama yang disebut dalam kasus korupsi e-KTP. Sebagian besar dari mereka sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi seperti Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, Mirwan Amir, Ade Komarudin, Jafar Hafsah, Gamawan Fauzi, Tamsil Linrung, Agun Gunandjar, hingga Chairuman Harahap.

Sementara nama lain seperti Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri dalam kasus korupsi e-KTP, telah dijatuhi hukuman. Selebihnya, sejumlah anggota DPR lintas fraksi yang menurut surat dakwaan Irman dan Sugiarto mencapai 63 orang menerima uang haram itu, belum jelas nasibnya.

Tentu saja, penyebutan nama Puan, Pramono, dan nama-nama anggota dewan, memperburuk citra lembaga dan “men-downgrade“ mereka sebagai politisi. Menurut pendiri Lembaga Survei Indonesia, Denny JA, meski mereka yang disebut namanya belum tentu bersalah secara hukum, namun pengadilan politik punya dunia yang berbeda dengan pengadilan hukum. Walau belum tentu bersalah, ini bencana bagi mereka, terlebih karena kasus ini terjadi di tahun politik.

Dari banyak nama tersebut, sebagian besar membantah keterlibatannya. Bantahan itu ada yang masuk akal, membuat kening berkerut, ada pula yang membuat kita tersenyum simpul. Tapi, apalah artinya bantahan kalau tidak dibuktikan di forum persidangan? Benar-salahnya ada di meja hakim, bukan di media atau forum lain.

Karena itu, jalan paling lurus, KPK perlu segera memproses nama-nama yang disebut dalam persidangan untuk membuktikan apakah mereka terlibat atau tidak. Hal ini penting supaya tak ada sak wasangka publik dan pembunuhan karakter bagi mereka yang disebut. Jangan sampai mereka “dihakimi” opini yang efeknya sangat berat bagi nama baik dan karier politiknya. Sebaliknya, jika ada bukti-bukti kuat keterlibatan mereka, KPK tak perlu ragu apalagi tebang pilih untuk menjeratnya dengan sanksi hukum.

Sayangnya, hingga kini, sudah banyak nama yang disebut: ada nama yang sudah bertahun-tahun disebut, baik berpotensi sebagai tersangka maupun saksi biasa, bahkan sudah ada tersangka, tapi kasusnya seolah-olah mandek. Belum ada penghitung berapa nama yang disebut dalam kasus-kasus yang ditangani KPK namun hilang begitu saja.

Pertanyaannya: mau diapakan nama-nama itu? Bagaimana nasib mereka? Mestinya, nama-nama itu harus segera dituntaskan dan diputuskan. Kalau tidak, mereka akan menjadi manusia 50:50, manusia setengah jahat atau manusia setengah bersih yang terus menyandang status “pernah mampir di KPK” atau pernah menjadi “pasien KPK”. Ini tentu tidak mengenakan.

Bagaimana kalau ternyata nama-nama tersebut bersalah, dia bisa berkeliaran semaunya dan mengulangi aksi-aksinya? Bahkan, dia bisa lolos menjadi pejabat publik dan menguasai segala sektor di pemerintahan. Bukankah ini ancaman dan aib bagi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum? Sebaliknya, kalau dia tidak bersalah, tapi namanya sudah telanjur disebut, bukan hanya dia yang tersiksa, keluarganya pun akan terganggu dan menanggung malu. Statusnya sebagai “pasien KPK” membuat dia dan keluarganya tercoreng seumur hidup. Dia akhirnya menjadi objek fitnah yang tidak pernah terklarifikasi.

Dalam kasus e-KTP misalnya, banyak nama yang disebut. Publik bisa menilai dan merasakan, apakah mereka terlibat atau tidak. Sebenarnya, bukan hanya kasus e-KTP, banyak kasus lain yang melibatkan banyak nama, tapi tidak jelas, mau diapakan nama-nama itu. Bagaimana kelanjutannya. Belum jelas.

Memang, pujian dan sanjungan kerap dialamatkan kepada KPK. Gelombang dukungan dari publik mulai dari masyarakat umum, akademisi, dan public figure, seringkali berlabuh di kantor KPK jika lembaga itu didera persoalan serius. Namun kiprah lembaga antirasuah itu juga perlu dikritik jika ada kelemahan, termasuk jika KPK masih terkesan gemar menggantung perkara dan “status” mereka yang disebut, diduga, bahkan sudah ditetapkan tersangka.

Dalam beberapa kasus, KPK memang begitu cepat dan sigap menetapkan seseorang menjadi tersangka, tetapi terkadang berlama-lama menuntaskannya. Ada banyak contoh perkara yang menggantung di KPK. Pada kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane di PT Pelindo II, misalnya, KPK telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka pada Desember 2015, tetapi hingga kini tak jelas ujungnya. Pun beberapa perkara lainya seperti kasus Bailout Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),  nasib tersangka eks-Dirut Garuda Emisyah Satar, dan perkara Rumah Sakit Sumber Waras, masih tetap menggantung.

Sampai kapan nama-nama itu dibiarkan “terbengkalai”? Menunggu sampai datangnya pimpinan KPK berikutnya? Lalu KPK yang berikutnya, juga menunggu, dan seterusnya, sampai menumpuk? KPK perlu mencari terobosan dan mencari jawaban pasti: mau diapakan nama-nama itu. KPK bisa berdalih macam-macam, kekurangan ini dan itu, tapi jalan keluar harus diupayakan seoptimal dan secepat mungkin. Jangan sampai nama-nama itu menumpuk lalu membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap ke mana-mana. Sebab itu, berikan kepastian hukum pada mereka.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here