KPK Melunak, Novanto Merasa di Atas Hukum

0
97
Topik ILC: Novanto Bertahan

Nusantara.news – KPK sempat mengatakan batal jemput paksa Setya Novanto yang sudah tiga kali mangkir memenuhi panggilan sebagai saksi.  “Pagi ini surat dari pengacara Novanto kami terima di bagian persuratan KPK. Yang bersangkutan tidak dapat hadir hari ini,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (15/11/2017).

KPK seolah memperlihatkan sikap yang melunak yang sangat berbeda dengan sebelumnya yang menyatakan akan jemput paksa Setya Novanto. Anehnya lagi, ketika ditanya kapan Setya Novanto akan dijemput paksa, Febri Diansyah mengatakan, belum ada rencana. “Terkait panggil paksa sejauh ini belum memiliki rencana itu, karena sejauh ini KPK masih fokus pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga pemanggilan terhadap tersangka,” ujar Febri.

Sempat pula muncul analisa mengapa KPK tiba-tiba melunak? Bukankah pasal imunitas DPR yang dimajukan Novanto, dianggap tidak berlaku untuk kasus yang terkait dengan tindak pidana khusus, seperti korupsi yang disangkakan terhadap Novanto?

Apa yang sedang terjadi sehingga KPK melunak?

Soal Novanto yang menjadi topik pembahasan di Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (14/11/2017) malam, memang terjadi pro kontra. Baik dalam kaitan hukum, maupun terkait keberadaan Novanto sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. “Novanto itu bukan orang sembarangan, hati-hati,” demikian inti yang dikemukakan peserta kepada KPK. Ada juga yang menyebut, bahwa kasus Novanto ini sarat muatan politis jelang Pilpres 2019.

Inikah yang mempengaruhi KPK sehingga melunak?

Setya Novanto memang Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Tetapi apa kaitannya dengan kasus yang sedang dihadapi?

Kasus e-KTP yang membelit Novanto terjadi tahun 2013. Ketika itu Novanto belum Ketua Umum Partai Golkar, juga belum Ketua DPR RI seperti sekarang. Oleh sebab itu, tidak ada kaitan antara kasus yang dihadapi dengan posisi politik Novanto saat ini. Kalau  posisi politik itu dinilai berpengaruh, maka hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Sebab, posisi politik itu akan dijadikan oleh setiap orang sebagai perisai untuk menghindar dari panggilan hukum.

Yang dipersoalkan Novanto sekarang ini adalah hukum acara atau KUHAP. Jika posisi politik bisa melindungi seseorang dari panggilan hukum, maka sama saja posisi politik itu bisa mengkangkangi hukum acara atau KUHAP.

Betul bahwa kasus yang tengah membelit Novanto terkait dengan Pilpres 2019. Apabila KPK menahan Novanto, maka peta politik atau peta koalisi pada Pilpres 2019 mendatang kemungkinan memang akan mengalami perubahan.

Utak atik koalisi saat ini tengah berlangsung.  Partai Golkar pada Pilpres 2014 lalu berhimpun dalam Koalisi Merah Putih (KMP), sekarang lebih dikenal dengan sebutan Poros Hambalang (rumah kediaman Prabowo Subianto), mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa.  Sementara sekarang ini, Partai Golkar beberapa kali mengeluarkan pernyataan akan mengusung Jokowi pada Pilpres 2019.

Tetapi pernyataan mendukung Jokowi dalam hal ini, tidaklah berarti Partai Golkar menyeberang ke kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang pada Pilpres 2014 mengusung pasangan Jokowi – Jusuf Kalla.

Sebab, Jokowi yang disebut oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai petugas partai,  tidak tertutup kemungkinan sedang mencari opsi lain sebagai alternatif kenderaan politik yang mengusungnya maju pada Pilpres 2019. Pada Pilpres mendatang bisa saja Jokowi  memilih maju menjadi calon presiden dengan kenderaan politik lain yang memungkinkannya bergerak secara lebih leluasa, baik dalam hal memilih calon wakil presiden, dalam merumuskan program, maupun dalam hitung-hitungan politik sebagai pengaman keberlangsungan pemerintahan.

Apabila Setya Novanto ditahan oleh KPK, maka peta politik di internal Partai Golkar memang akan mengalami perubahan. Perubahan itu dengan sendirinya juga akan mempengaruhi peta politik atau peta koalisi di tingkat yang lebih luas. Seperti apa kemungkinan perubahannya, tergantung pada siapa atau faksi siapa yang akan menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

Tetapi bukankah Presiden Jokowi melalui pernyataannya yang tidak ingin ada kegaduhan antara KPK dengan Polri dibaca sebagai sinyal bahwa Jokowi tidak menggunakan pengaruhnya untuk membela Novanto?

Secara umum memang demikian. Tetapi berdasarkan isu-isu yang berkembang, Jokowi ingin Partai Golkar, tetapi tidak ingin ada pengendali selain dirinya. Jokowi ingin mengendalikan Partai Golkar melalui orang-orang kepercayaannya, agar dengan demikian, setidaknya, tidak ada lagi yang “mengatainya” sebagai petugas partai.

Apakah ini yang mempengaruhi KPK sehingga melunak seperti sekarang ini?  Tampaknya juga tidak. Sebab, peta politik masih cair.  Dua tahun jelang Pilpres 2019, masih terbuka sejumlah kemungkinan.

Selain itu, Jokowi juga masih dalam posisi politik aman dalam hal kendaraan politik, mengingat elektabilitasnya yang paling tinggi dibanding bakal calon lainya. Sebagai incumbent, partai-partai lain diperkirakan juga akan tertarik mengusung Jokowi.

Walau ada kait mengkait antara Novanto dan peta politik, tetapi kait-kaitan itu tidaklah kait-kaitan yang sudah terikat. Oleh sebab itu, sinyal bahwa istana tidak menggunakan pengaruhnya untuk membela Novanto, masih berlaku.

Lalu mengapa KPK melunak?

Ada beberapa kemungkinan dalam hal ini. Pertama, KPK tampaknya tidak ingin ada  kegaduhan, dan oleh sebab itu memilih bersabar dan berbesar hati menunggu hasil  uji materi yang diajukan Novanto ke MK terkait Pasal 12 dan Pasal 46 ayat 1 dan 2 UU KPK.

Pasal 12 UU KPK, terkait kewenangan KPK yang dapat memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pencegahan ke luar negeri maupun pencekalan.

Menurut pengacara Novanto, Frederich Yunadi, pasal itu bertentangan dengan putusan MK tentang gugatan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sementara Pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KPK menyatakan (1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. Dan ayat (2) berbunyi Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

Menurut Frederich, Pasal 46 mengenai penyidikan bertentangan dan terkesan mengabaikan UUD 1945. Pasal itu, menurutnya, bisa diartikan KPK bisa memanggil orang yang diselidiki atau disidik dengan mengesampingkan undang-undang.

Dalam acara ILC, Frederich Yunadi memang mengemukakan agak KPK bersabar menunggu putusan MK.

Kedua, tidak tertutup kemungkinan, KPK menunggu sampai Novanto dipanggil sebagai tersangka untuk yang ketiga kalinya. Sampai saat ini, KPK baru sekali melayangkan surat panggilan kepada Novanto sebagai tersangka.

Ketiga, tidak tertutup kemungkinan ada permainan uang.

Keempat, sikap melunak itu merupakan strategi KPK.

Apapun alasannya, bagi kita, kasus Novanto ini merupakan tantangan bagi KPK, tidak saja tantangan bagi Komisoner KPK. Tidak saja tantangan bagi independesi KPK, tetapi juga bagi keberadaan KPK sebagai motor pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus

Novanto ini adalah indikator bagi komisioner KPK, apakah mampu membawa KPK ke arah yang lebih baik atau justru lebih terburuk untuk selanjutnya secara perlahan bubar.

Tetapi komisoner KPK perlu diingatkan, bahwa sikap KPK yang melunak itu memiliki konsekuensi, yakni membuat Novanto merasa berada di atas hukum. Konsekuensi lain, Novanto leluasa melakukan manuver, termasuk memperkuat penetrasi kepada pihak-pihak berpengaruh. Jika MK mengabulkan gugatannya tentang pencegahan ke luar negeri, maka Novanto bisa melarikan diri.

Tetapi ternyata KPK tidak melunak. Pernyataan Febry yang mengatakan belum berencana jemput paksa Novanto adalah strategi, mungkin untuk memberikan kesempatan bagi Novanto memimpin pembukaan masa sidang DPR. Terbukti, Rabu (15/11/2017), KPK menjemput Novanto ke kediamannya, walaupun Novanto tidak berada di rumah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here