KPK Menantang Jokowi

0
83

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melempar tantangan kepada Presiden Joko Widodo. Ketua KPK Agus Rahardjo meminta pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sebab, menurut Agus Rahardjo, ada beberapa persoalan korupsi yang belum diatur dalam UU tersebut. Agus menjelaskan, selama ini KPK hanya menangani korupsi yang dilakukan penyelenggara negara.

Selain untuk melengkapi UU Tipikor yang ada saat ini, revisi itu juga untuk mengadopsi sejumlah usulan dan rekomendasi Konvensi PBB di bidang pemberantasan korupsi (United Nations Convention against Corruption, UNCAC). “Perlu UU Tipikor yang mengakomodasi gap kita dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), antara lain ada korupsi di private sector dan asset recovery,” ujar Agus dalam diskusi publik bertema Hasil Review Konvensi PBB Antikorupsi di Gedung KPK Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Karena itu, menurut Agus, diperlukan UU yang mengatur pengembalian aset negara, memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri dengan cara tidak sah dan pengungkapan tindak pidana yang melibatkan beneficial owner.

Semua itu belum diatur dalam UU Tipikor, sehingga pengaturannya memiliki nilai urgensi dalam pemberantasan korupsi. Bagi KPK pengaturan soal ini sudah sangat mendesak. Itu sebabnya Agus mengusulkan agar Pemerintah mengeluarkan Perppu. “Kalau membuat perppu, kan bisa jalan lebih cepat. DPR tinggal lihat, lalu mengesahkan atau tidak,” kata Agus.

Ketua KPK menegaskan, revisi UU Tipikor akan menjadi landasan bagi pemberantasan korupsi bagi pemerintahan mendatang, siapa pun presiden yang terpilih dalam Pemilu nanti.

Menerbitkan Perppu memang hak presiden. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 ditentukan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Langkah berikutnya, menurut ayat (2), Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Apabila DPR menolak mengesahkan menjadi UU, berdasarkan ayat (3), Perppu harus dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

Berdasarkan Keputusan MK Nomor 139/PUU-VII/2009, ada tiga syarat yang harus terpenuhi agar Presiden bisa mengeluarkan Perppu. Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua, Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai. Dan ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama.

Penafsiran “kebutuhan mendesak” atau  “hal ihwal kegentingan yang memaksa” itu memang berdasarkan subjektivitas presiden, sehingga untuk mendapatkan objektivitasnya dilakukan dalam sidang DPR.

Nah, kalau begitu, Perppu-lah jalan keluarnya. Sebab, syarat “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” secara faktual sudah terpenuhi, seperti dijelaskan Ketua KPK di atas. UU yang ada pun belum mampu menjangkau hal-hal yang menjadi “gap” dengan UNCAC. Kalau hendak membuat UU baru pun, prosedurnya akan memakan waktu yang panjang.

Usulan penerbitan Perppu ini oleh Ketua KPK ini adalah tantangan yang cerdas terhadap Presiden Joko Widodo. Presiden harus membuktikan komitmennya memaksimalkan pemberantasan korupsi dengan melengkapi jangkauan perundang-undangan.

Menurut hemat kita, momentum ini harus diambil Jokowi dengan menerbitkan Perppu. Sebab itu akan menunjukkan bahwa Presiden memandang soal ini dengan tingkat urgensi tertinggi. Presiden mesti memerintahkan kementeriannya yang terkait untuk bekerjasama dengan KPK merumuskan draft Perppu dimaksud.

Perintah itu penting, agar revisi UU Tipikor yang sudah sangat mendesak itu tidak melalui jalur Program Legislasi Nasional. Sebab, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly ketika mengomentasi usulan KPK itu mengatakan, pihaknya secepatnya akan membuat rancangan undang-undang untuk dimasukan dalam Program Legislasi Nasional, dan meminta KPK segera menyiapkan draft revisi UU Tipikor.

Jika perubahan UU Tipikor ditempuh melalui Program Legislasi Nasional, setidak ada dua risiko. Pertama,  prosesnya akan memakan waktu lama. Kedua, efek urgensinya menjadi hilang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here