KPK Mulai Bidik Priyo Dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Al-Quran

0
161
Priyo Budi Santoso

Nusantara.news, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik mantan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso terkait korupsi proyek pengadaan Al-Quran dan pengadaan laboratorium Kementerian Agama (Kemenag).

Untuk menggali informasi lebih jauh, KPK telah memperpanjang masa penahanan tersangka Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq selama 40 hari ke depan terhitung sejak Selasa (16/5).

“Penahanan tersangka Fahd diperpanjang untuk 40 hari ke depan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Selasa (16/5) malam.

Febri mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah menerima banyak informasi seputar kasus tersebut. Termasuk, peran sejumlah pihak.

Karena itu, Febri memastikan jumlah tersangka akan bertambah. Artinya, selain Fahd akan ada lagi tersangka lain yang dibidik lembaga antirasuah itu.

“Memang sudah ada banyak informasi, meskipun itu harus diklarifikasi dulu. Soal tersangka, tentu  KPK tidak akan berhenti pada satu orang (Fahd),” jelas Febri.

Dalam perkara ini, Fahd dijerat pasal 12 huruf b subsidair pasal 5 ayat 2 juncto ayat (1) huruf b, lebih subsidair pasal 11 UU 31/1999 yang telah diubah UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 65 KUHP.

Pernyataan Febri itu dikuatkan oleh Fahd yang telah diperiksa penyidik soal peran Priyo dalam dua kasus tersebut.

Fahd mengaku dipanggil penyidik khusus menanyakan soal peran Priyo dalam kasus tersebut. “Iya, tadi ditanya soal Priyo. Saya sejak awal selalu kooperatif, makanya saya buka semua,” beber Fahd usai diperiksa penyidik KPK.

Peran Priyo dalam kasus ini banyak diungkap oleh Fahd. Termasuk yang terungkap dalam persidangan tentang adanya tulisan tangan Fahd yang menjelaskan pembagian fee dari kedua proyek tersebut kepada Priyo yang kini menjabat anggota dewan pembina DPP Partai Golkar.

Dalam tulisan itu disebutkan, Priyo mendapat jatah 3,5 persen dari proyek pengadaan Alquran tahun 2012 senilai Rp22 miliar dan 1 persen dari proyek laboratorium komputer senilai Rp31,2 miliar.

Namun, Priyo sendiri telah berulangkali membantahnya. Menurut Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini, namanya hanya dicatut oleh pihak lain yang ingin mendapatkan jatah lebih banyak dari proyek tersebut.

Pekan lalu, Priyo justru mengaku telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK mengenai peran Fahd.

“Sebagai warga negara yang baik, karena saya diundang oleh penyidik KPK, ya tentu saya harus datang. Tadi ditanya tentang peran Fahd dan untuk itu saya sudah jelaskan semuanya kepada penyidik. Itu saja,” jelasnya.

Dalam perjalanan kasus yang ditangani KPK sejak 2013 lalu ini, sebenarnya telah terungkap sejumlah nama yang disebut ikut menikmati uang haram dari kedua proyek tersebut.

Seperti disebutkan dalam vonis dua terdakwa Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/5/2013) lalu.

Dalam persidangan itu, hakim anggota Alexander Marwata menyebutkan pembagian fee untuk proyek pengadaan laboratorium komputer Tahun Anggaran (TA) 2011 dengan nilai proyek Rp 31,2 miliar diatur oleh terdakwa Zulkarnaen Djabar (saat itu menjabat anggota komisi VIII/agama Fraksi Golkar DPR RI).

Karena itu, Zulkarnaen mendapat jatah enam persen, Fahd (Ketua Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong/Gema MKGR) 3,2 persen, Dendy (anak Zulkarnen juga kader MKGR) 2,2 persen, dan Priyo Budi Santoso (saat itu menjabat Wakil Ketua DPR yang juga dari Fraksi Golkar) menerima 1 persen.

Sedangkan dalam proyek pengadaan Al-Quran TA 2012 senilai Rp 22 miliar, Priyo juga disebut menerima fee 3,5 persen.

Nama lain yang juga sudah pernah disebut di persidangan kasus ini adalah mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, mantan Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abdul Karim, dan mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan Binmas Islam Mashuri.

Seperti Priyo, semuanya membantah dan berusaha membela diri. Meskipun Karim mengaku menerima suap, namun uang itu telah dikembalikan ke KPK.

“Semua yang saya terima sudah saya serahkan ke KPK,” kata Karim di persidangan kasus itu pada 2013 lalu. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here