KPK OTT ‘ER’, Antara Jebakan Partai dan Realita Korupsi

0
256
Walikota Batu, Eddy Rumpoko (Sumber: Akbar Nugroho Gumay)

Nusantara.news, Kota Batu– Masyarakat Kota Batu digemparkan oleh peristiwa Walikota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko atau ‘ER’ yang terkena  Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  pada pada Sabtu (16/9/2017) pukul 12.31 WIB di Restoran Hotel Amarta Hills setelah makan siang.

KPK menyatakan, suap untuk Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terungkap dari laporan masyarakat yang menyebut akan terjadinya transaksi korupsi. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan pengecekan, dan penyelidikan lebih lanjut.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, kasus ini berawal pada Sabtu pukul 12.30 WIB. Saat itu, pengusaha Filipus Djap (FD) bertemu dengan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Edi Setyawan (ES). Keduanya bertemu di parkiran restoran di hotel milik Filipus, di daerah Batu, Malang, Jawa Timur.

“Saat ini diduga terjadi penyerahan uang atau penyuapan dengan nominal Rp 100 juta dari FHL kepada ES Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, BULP Pemerintah Kota Batu,” kata Syarif, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (17/9/2017) lalu.

Selang 30 menit kemudian, Filipus bergerak menuju rumah dinas wali kota Batu untuk menyerahkan suap Rp 200 juta dalam bentuk pecahan Rp 50.000. Uang suap ini diduga bagian dari total nilai suap Rp 500 juta untuk Eddy. Uang suap tersebut dibungkus kertas koran dalam tas kertas (paper bag).

Tim KPK kemudian mengamankan ER dan FD, serta supirnya yang berinisial Y. “Tim KPK kemudian mengamankan keduanya bersama Y, supir wali kota beserta uang Rp 200 juta, sisanya sekitar Rp 300 juta dari total nilai suap, sudah diterima ER” ujar Syarif.

Pimpinan PT Dailbana Prima, FD kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selain dirinya, KPK menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Edy Setiawan, sebagai tersangka.

Penyelidikan kasus penyuapan ini terus diselidiki dan dilakukan lebih lanjut dan mendalam kepada ER. Kasus ini pun terus berkembang seiring waktu berjalan.

OTT ‘ER’ Jebakan Partai?

Seiring waktu dan penyelidikan kasus OTT KPK yang menimpa Walikota Batu berjalan, kasus tersebut semakin berkembang beberapa pakar dan pengamat politik di Malang Raya memiliki analisis dan pandangan tersendiri mengenai OTT Walikota Batu tersebut.

Ferry Mirza, Pengamat Politik yang juga sebagai asisten presiden direktur PT Fimorako Energy Indonesia (FIE) mengungkapkan pandangannya terkait kasus yang disangkakan terhadap Walikota Batu tersebut.

Dalam analisisnya ia menjelaskan ada indikasi politis, atau jebakan internal partai yang tengah ditempati oleh ER (Walikota Batu). “Seakan ada skenario dan jebakan tersendiri, atas kasus yang menimpa Walikota Batu tersebut.” ujarnya kepada media.

Tuduhan yang disangkakan seperti yang ditulis di media online, bahwa komisioner KPK La Ode M Syarif menyatakan ER menerima uang Rp 200 juta fee dari proyek pengadaan mebelair untuk perkantoran pemerintahan Kota Batu.

Dari rangkaian OTT ER seperti yang dilansir berbagai media , bahwa ER ditangkap yang sebelumnya juga KPK melakukan penangkapkan ES, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, BULP Pemerintah Kota Batu, setelah makan siang bersama FD di Restoran Hotel Amarta Hills. Tak selang beberapa waktu, kemudian FD diamankan di Gazebo Taman Rumah Dinas Walikota Batu. Hal tersebut yang menggambarkan suatu hal yang ganjil dan janggal.

“Tak salah bila ada yang berpendapat ER bukan kena OTT. Tapi, kena jebakkan ‘Batman’ alias peristiwa yang sudah dirancang atau bahasa gaulnya diskenario,” jelasnya.

Konon, ER yang jabatan Walikotanya bakal berakhir Desember mendatang, sudah dibidik sejak Ramadhan (Mei) lalu untuk dijadikan pesakitan.

Dibalik kronologis “OTT” ER, diamankannya ES, PD dan Jebakkan Batman yang terjadi di Rumah Dinas Walikota Batu itu, Ferry FIM mengkaitkan musibah yang menimpa ER dengan internal partainya.

Saat 10 September lalu, Megawati Ketum PDIP datang ke Malang, ER tak terlihat ikut menyambut kedatangan sosok pembesar partai PDIP tersebut. Justru, yang menjemput ditangga pesawat adalah Bupati Banyuwangi Azwar Anas dan Budi ‘Kanang’ Sulistiyono Bupati Ngawi.

Bahkan keduanya juga turut menyambut Megawati, pada Senin 11 September lalu di Bandara Juanda bersama Risma Walikota Surabaya dan Wagub Jatim Gus Ipul. Ketidakhadiran ER tersebut sangat tak lazim. Pasalnya, ER yang juga Ketua DPC PDIP Malang selalu mendampingi Megawati bila berkunjung ke Malang dan Blitar.

Minggu sore (17/9/2017) lalu, ketika media ramai memberitakan ER terkena OTT KPK. Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP seolah menetralisir keadaan untuk membersihkan nama partai. Ia menyatakan ke media dan pers akan menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Walikota Batu, apabila ER terlibat kasus yang kini menimpanya tersebut.

Padahal, terhadap fungsionaris partai dan kadernya yang terkena masalah hukum terkait kasus korupsi, Sekjen DPP PDIP  tersebut sering memberikan bantuan hukum. Semisal seperti yang dialami Arief Wicaksono Ketua DPC PDIP Kota Malang, yang juga Ketua DPRD Kota Malang.

“Namun kenapa untuk ER tidak? Ada apa dan kenapa? Jelas, posisi ER menjabat sebaga Ketua DPC Malang. Ntah, memang ada permasalahan dalam internal partai atau memang jebakan dan skenario dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Wallahualambishawab,” jelas Ferry.

Realita Temuan Kasus Korupsi di Kota Batu

Tertangkapnya Walikota Batu oleh KPK dengan dugaan kasus suap proyek pengadaan mebelair untuk perkantoran pemerintahan Kota Batu, mencuri perhatian masyarakat dan beberapa aktivis anti korupsi di Malang.

Malang Corruption Wacth (MCW) dalam rilisnya mendukung penuh upaya KPK untuk mendalami kasus korupsi yang ada di Kota Batu.

“Kabar adanya OTT KPK terhadap Pejabat Daerah di Kota Batu telah menjadi angin segar di tengah tidak tersentuhnya aktor kunci di balik mengguritanya korupsi di Kota Batu,” ujar Atha Nursasih kepada Nusantara.news, Senin (18/9/2017).

Sejauh ini, MCW mencatat terdapat sejumlah temuan dugaan korupsi yang terjadi di Kota Batu yang berhenti pada aktor lapangan (bukan aktor kunci) dan dugaan korupsi yang belum tertangani.

Temuan Korupsi

Status

Dugaan Korupsi Piutang Pajak Hiburan Jatim Park Group Kota Batu

Proses Advokasi

Korupsi PT BWR dan Pajak Kota Batu

Berhenti pada aktor lapangan

Korupsi Roadshow Kota Batu

Berhenti pada aktor lapangan

Dugaan Korupsi tukar guling tanah Dadaprejo Kota Batu

Proses Advokasi

Dugaan suap terhadap pembangunan sejumlah proyek di Kota Batu.

Proses Advokasi

Dugaan korupsi Block Office Kota Batu

Proses Advokasi

Dugaan korupsi sejumlah perizinan: Korupsi Kebijakan.

Proses Advokasi

Data Olahan Temuan Indikasi Korupsi di Kota Batu
Sumber: Malang Corruption Watch

Berangkat dari hal tersebut, Malang Corruption Watch bersama dengan Masyarakat Kota Batu memberikan sikap bahwa akan mendukung penuh pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK di Kota Batu.

Selain itu, MCW bersama dengan masyarakat kota batu meminta KPK untuk segera menyampaikan informasi terkait kabar adanya OTT tersebut dan segera menetapkan tersangka lanjutan yang memiliki keterkaitan tindak kasus korupsi di Kota Batu.

MCW juga mendesak KPK untuk juga menyelesaikan seluruh dugaan korupsi yang ada di Kota Batu, dan berkomitmen untuk terus memonitoring proses penegakan hukum terhadap korupsi yang di tangani oleh KPK.

Sementara itu, mendengar kabarnya ada scenario politis internal partai yang menyebabkan ER tertangkap KPK. Atha Nursasih, Kepala Divisi MCW mengungkapan pandangannya terkait penangkapan ER.

“Iya terlepas dari hal politis, jangan dicampur adukan dengan konteks penghukuman. Konteks politis apapun yang melatarbelakangi tertangkapnya ER itu terserah, yang terpenting fakta dan realitas secara hukum yang menunjukan bahwa adanya indikasi tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum tersebut,” tandas Atha.

OTT KPK terhadap ER, Walikota Batu merupakan persoalan hukum. “Pastinya KPK memiliki strategi dan jalan tersendiri dalam kerja-kerja investigasi dan penyelidikan terhdap persoalan kasusu korupsi,” imbuhnya.

MCW dan warga Kota Batu punya harapan besar kepada KPK dan penegak hukum lainnya, bahwa OTT tersebut merupakan pintu masuk untuk membongkar dugaan kasus korupsi lainnya dimasa kepemimpinan ER selama dua periode di Kota Batu.

“Publik juga tidak boleh terjebak dan mencampuradukkan isu Politis dibaliknya yang mengaburkan persoalan hukumterkait OTT, karena OTT merupakan upaya hukum,” pungkas Alumnus Universitas Gajayana tersebut.

MCW juga berharap KPK dan lembaga penegak hukum lainnya terus mendalami dan menjerat aktor-aktor lain yang juga terlibat dalam setiap kasus korupsi di Kota Batu, tidak hanya berhenti pada aktor lama. Karna MCW percaya bahwa praktek korupsi yang ada di Kota Batu dilakukan secara sistematis dan berjejaring.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here