KPK Perkuat Argumen, Sebelum Kembali Tersangkakan Setnov

0
199

Nusantara.news, Jakarta – Sudah sebulan berlalu pasca hakim tunggal Cepi Iskandar memutus tidak sah status tersangka Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi e-KTP. Namun, hingga kini KPK masih berkutat memperkuat argumen hukumnya untuk mentersangkakan kembali Ketua DPR itu.

Diketahui, pada Jumat (29/9/2017) lalu, Hakim Cepi dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutus mengabulkan gugatan praperaadilan yang diajukan Setnov. Sejak saat itu, sang Ketua Umum DPP Golkar itu tak lagi menyandang status tersangka atas kasus yang ditaksir merugikan negara sebanyak Rp2,3 triliun.

Pihak KPK yang dikonfirmasi Nusantara.news mengaku masih optimistis bisa mentersangkakan kembali Setnov. Meskipun, lembaga antirasuah itu menyatakan masih ada sejumlah pertimbangan hukum yang sedang dipelajari dan dihitung secara cermat. Khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XV/2017 yang intinya menyebutkan bahwa penyidik dapat menggunakan alat bukti yang dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat tersangka yang menang praperadilan. Hal itu sepanjang sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Setelah putusan praperadilan, ada sejumlah pertimbangan hukum yang kami pelajari dan hitung secara hati-hati. Hal itu harus kami kaitkan dengan Putusan MK No.42 yang telah dibacakan sebelumnya tentang penggunaan bukti setelah putusan praperadilan,” demikian kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesannya di whatssapp kepada Nusantara.news, Senin (30/10/2017).

Febri mengklaim, penyidik tengah memperkuat konstruksi hukum kasus tersebut. Sejauh ini, penyidik telah memproses sejumlah orang dan ditemukan banyak fakta yang berkembang semakin kuat. Dari pengakuan mereka, tentu ada bantahan tapi juga ada pengakuan.

Disisi lain, Febri juga menyatakan pihaknya juga fokus pada pengembalian aset negara (asset recovery). “Yang pasti KPK akan jalan terus menangani kasus e-KTP secara keseluruhan, karena masih banyak pihak yang diduga terlibat yang perlu didalami. Asset recovery merupakan salah satu perhatian KPK. Jadi masih di tahap kajian dan analisis,” pungkasnya.

Soal optimisme KPK untuk menjerat kembali Setnov sebenarnya bukan pertamakali dilontarkan lembara atirasuah itu. Sekitar sebulan lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bahkan sesumbar telah memiliki sedikitnya 200 alat bukti untuk kembali mentersangkakan Setnov.

“Pokoknya dia (Setnov) tidak bisa lari, ini sudah ada 200 lebih bukti,” kata Saut dalam sebuah diskusi di kawasan Rawamangun, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

Pernyataan Saut itu tentu tidak terlepas dari desakan masyarakat terhadap KPK yang dinilai lambat dalam mentersangkakan kembali Setnov. Penilaian masyarakat itu bukannya tanpa dasar, sebab dalam kasus lain, penyidik KPK terlihat begitu sigap dalam menjerat kembali tersangkanya yang menang di praperadilan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda juga meminta KPK agar mempelajari kasus terdahulu, dimana KPK sempat kalah di praperadilan namun akhirnya bisa kembali menjerat tersangkanya. “Dulu kan sudah ada kasus Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Kenapa tidak belajar dari situ saja,” tegas Chairul.

Seperti diketahui, dalam kasus korupsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar, Sulawesi Selatan TA 2008-2012 dengan kerugian negara Rp38,1 miliar yang ditangani KPK menyeret Walikota Makassar,  Ilham Arief Sirajuddin. Namun, Ilham yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 7 Mei 2015 mengajukan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Dan, pada 12 Mei 2015 Hakim praperadilan Yuningtyas Upiek Kartikawati memutus KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Ilham. Sebab, alat bukti yang digunakan hanya berbentuk salinan tanpa disertai bukti asli. Untuk itu, hakim memutus status tersangka Ilham tidak sah sekaligus memerintahkan agar blokir rekening Ilham dicabut.

Namun, tak sampai sebulan tepatnya 10 Juni 2015, KPK kembali menetapkan Ilham sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Ilham pun kembali dijerat Pasal 2 Ayat1 atau pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Ilham tak berhenti sampai di situ. Pada 9 Juli 2015 lagi-lagi dia mengajukan praperadilan kedua. Tapi, kali ini hakim praperadilan pada PN Jakarta Selatan menolaknya. Hingga, akhirnya pada 29 Februari 2016, Ilham divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selain kasus Ilham, KPK juga mungkin bisa belajar dari kasus hukum mantan Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattaliti. Dimana, dalam perjalanan kasus ini Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif juga sempat melakukan pemantauan langsung di persidangan.

Pada 16 Maret 2016, Kejaksaan Tinggi Jatim  menetapkan La Nyalla yang saat itu menjabat Ketum PSSI sebagai tersangka korupsi penggunaan dana hibah pada Kadin periode 2011-2014 untuk pembelian IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim.

Namun, pada 18 Maret 2016, La Nyalla mengajukan gugatan praperadilan di PN Surabaya atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Dan, pada 12 April 2016, hakim tunggal PN Surabaya, Ferdinandus memutus penetapan tersangka La Nyalla tidak sah.

Hebatnya, sehari kemudian tepatnya 13 Februari 2016, penyidik Pidsus Kejati Jatim kembali menetapkan La Nyalla sebagai tersangka dengan menerbitkan sprindik baru. Selain itu, pada 22 April 2016 penyidik juga menetapkan La Nayalla tersangka kasus Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU).

Perlawanan La Nyalla tak berhenti, pada 25 April 2016 dia kembali mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya terkait kasus dana hibah dan TPPU. Hasilnya, pada 23 Mei 2016, hakim Mangapul Girsang mengabulkan kedua gugatan La Nyalla tersebut.

Berselang sepekan, pada 30 Mei 2016, Kejati Jatim kembali menetapkan La Nyalla sebagai tersangka kasus dana hibah Kadin. Kali ini, La Nyalla bisa diseret ke meja hijau, meskipun akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta yang diketuai oleh Sumpeno pada 30 November 2016.

Belajar dari kasus Ilham dan La Nyalla tersebut, seharusnya KPK yang sudah mengantongi 200 alat bukti memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk kembali mentersangkakan Setnov. Apalagi, dengan dikeluarkannya putusan MA Nomor 43 itu, nyaris KPK tak memiliki kendala berarti.

Publik berharap KPK tidak gentar apalagi terjebak dalam perangkap permainan kotor kekuasaan yang bisa jadi ada di balik kasus-kasus besar. Untuk itu, KPK harus buktikan dengan kerja konkret menyeret semua koruptor ke meja hijau untuk diadili.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here