KPK Perlu Dikritik Sebab Indonesia Lebih Korup dari Malaysia

0
534

Nusantara.news, Jakarta – Kritik terhadap kinerja KPK selama dilandasi dengan ittikad yang baik, bukan bermaksud melemahkannya, memang perlu. Sebab Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia masih kalah dengan Malaysia yang bahkan tidak memiliki lembaga anti korupsi secara tersendiri.

Sebagai lembaga anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelola anggaran dan pegawai tersendiri. Pada Januari 2017 KPK memiliki 1124 pegawai dan hendak merekrut sekitar 500 pegawai baru. Sayang, anggaran KPK dalam APBN 2017 justru turun menjadi Rp742,2 miliar dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp991,8 miliar.

Diantara 1124 pegawai KPk tercatat 139 tenaga penyelidik, 96 penyidik dan 30 penuntut umum. Serapan anggaran tahun 2016 mencapai Rp843,9 miliar atau 85,09 persen dari pagu anggaran. Terus berapa triliun uang negara yang bisa diselematkan?

Sepanjang 2016 dengan serapan anggaran yang mencapai Rp843,9 miliar, ungkap Komisioner KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, di Jl Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Senin, 9 Januari 2017, hanya berhasil menyita Rp497,6 miliar dari tangan koruptor. Artinya hanya mampu menyelamatkan 58,96 persen dari serapan anggaran KPK pada 2016.

Porsi anggaran yang terserap untuk KPK pada APBN 216 terbesar pada unit sekretariat jenderal sebesar Rp517,5 miliar, disusul unit kerja deputi informasi dan data sebesar Rp202,7 milliar, deputi pencegahan sebesar Rp75,4 miliar, deputi penindakan sebesar Rp44,8 miliar, dan deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat sebesar Rp3,4 miliar.

Sedangkan perkara yang ditangani KPK sepanjang 2016 mencapai 96 kasus yang sudah berada dalam tahap penyelidikan, 99 kasus yang sudah di tahap penyidikan dan 77 kasus yang sudah dalam tahap penuntutan. Sebagian kasus yang ditangani adalah kasus baru ditambah dengan kasus-kasus perkara tindak pidana korupsi yang pernah ditangani KPK periode sebelumnya.

Begitu kecilkah uang yang diselamatkan KPK? Cara berpikirnya mungkin tidak bisa linier seperti itu. Karena kalau tidak ada KPK mungkin uang negara yang masuk ke kantong pribadi akan jauh lebih besar. Dengan demikian potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan patut juga dihitung disamping jumlah sitaan (atau jumlah uang yang dikembalikan ke) KPK.

Dalam hal ini, Komisioner KPK sebelumnya, Adnan Pandu Praja, saat berkunjung ke Ambon pada Kamis, 14 Mei 2015, mengklaim KPK telah mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp294 triliun. Jumlah itu, tandas Adnan, setara dengan seluruh alokasi APBN-P 2015 di sektor pekerjaan umum.

“Kami telah berupaya melakukan pencegahan korupsi uang negara secara optimal dan terintegrasi dan berhasil menyelamatkan mencapai Rp294 triliun, ini berdampak positif bagi masyarakat,” tegas Adnan yang tentunya memiliki penghitungan sendiri tentang berapa jumlah uang negara yang bisa diselamatkan oleh KPK.

Dengan adanya lembaga anti rasuah seperti KPK yang memiliki kewenangan penyadapan, penindakan, penangkapan hingga ke penuntutan, seberapa besar Indeks Persepsi Korupsi (corruption perception index/CPI) Indonesia dibandingkan dengan negara-negara se-kawasan?

Tidak usah muluk-muluk dibandingkan dengan Singapura yang memang sudah lama mengawali pembarantasan korupsi, dibandingkan dengan Malaysia dan Brunei pun kita masih keok.

CPI yang dibuat oleh lembaga Transparansi Internasional memang lazim digunakan untuk mengukur bersih tidaknya suatu negara dari korupsi? Toh demikian yang diukur hanya persepsi publik yang antara satu negara dan negara lainnya ukurannya tidak sama. Ada suatu negara yang memandang pemberian hadiah suatu hal yang biasa tapi diharamkan oleh negara lain, misalnya.

Penilaian Index ada pada rentang 0 hingga 100. Negara dikatakan sempurna korupsi kalau indeksnya 0 dan sebaliknya sempurna bersih kalau indeksnya 100. Posisi negara paling bersih diduduki oleh Denmark dan Selandia Baru dengan nilai indeks 90. Singapura dengan nilai index 84 berada di peringkat 7 dunia.

Pada CPI 2016 nilai indeks Indonesia naik satu peringkat, dari 36 di tahun sebelumnya menjadi  37 tahun 2016. Toh demikian peringkat Indonesia justru turun dari peringkat 88 di tahun 2015 ke peringkat 90 di tahun 2016 dari 176 negara yang disurvei. Indeks dan peringkat Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Brunei dengan indeks 58 dan peringkat 41 dunia dan Malaysia dengan indeks 49 dan peringkat 55 dunia.

Sebagai catatan, Malaysia tidak memiliki lembaga seperti KPK yang memiliki kewenangan penuh membasmi korupsi. Begitu juga dengan Brunei Darussalam. Namun indeks persepsi korupsi di kedua negara itu masih berada di atas Indonesia. Bahkan kalau hitungannya peringkat sangat njomplang, Indonesia berada di peringkat 90 sedangkan Malaysia berada di peringkat ke-55.

Artinya, kinerja KPK yang mendapat kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memang perlu dikritisi, tentu dengan niat yang baik, bukan dengan niat yang buruk misalnya dengan memandulkan kewenangannya. Revisi UU KPK atau pembentukan Pansus Hak Angket KPK, suka tidak suka, sudah dianggap masyarakat luas sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here