KPK Rencanakan Periksa Sjamsul Nursalim di Singapura

0
154
Sjamsul Nursalim Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)

Nusantara.news, JAKARTA – Untuk menuntaskan kasus Bantuan Likuiditas bank Indonesia (BLBI), penyidik Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah merencanakan meminta keterangan atau memeriksa penerima Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI, Sjamsul Nursalim yang saat ini berada di Singapura.

“Iya, kalau memang dibutuhkan pemeriksaan di luar negeri, kami akan koordinasi dengan pihak-pihak yang punya otoritas di sana (Singapura) atau tempat lainnya,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di KPK, Jakarta, Kamis (25/5/2017).

Pertanyaannya, apakah secara hukum KPK memungknkan meminta keterangan atau memeriksa atau bahkan menjemput Sjamsul Nursalim di Singapura yang selama ini tampaknya sulit ditembus?

Pakar hukum pidana Universitas Borobudur, Faisal Santiago menyatakan optimismenya terhadap rencana KPK yang akan meminta keterangan Sjamsul Nursalim di Singapura atau di tempat lain atau bahkan menjemputnya untuk dibawa ke Indonesia.  Sebab, Singapura termasuk negara yang telah meratifikasi undang-undang tentang treaty on mutual legal assistance in criminal matters (perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana).

“Saya termasuk optimis keinginan KPK untuk meminta keterangan bahkan memulangkan Sjansul Nursalim ke Indonesia bisa terwujud. Karena, Singapura akan mematuhi perjanjian bantuan hukum sesama negara Asean. Itu ada di Undang-undang nomor 15 tahun 2008,” ujarnya kepada Nusantara.news, Jumat (26/5/2017).

Menurutnya, Singapura tentu tak mau dianggap melindungi pelaku kejahatan pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dengan menghalangi KPK untuk memulangkan Sjamsul Nursalim ke Indonesia.

Untuk itu, KPK harus bekerja sama dengan otoritas setempat yang khusus menangani masalah pemberantasan korupsi. Di Singapura lembaga ini itu disebut Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

“Makanya, KPK atau pihak Indonesia harus bisa meyakinkan CPIB bahwa ini murni masalah korupsi dan tidak ada unsur politik atau lainnya. Karena, di perjanjian sesama negara Asean itu disebutkan, pihak yang diminta (Singapura) bisa menolak jika ada unsur lain, misalnya menyangkut politik atau keamanan negara. Dan, saya yakin KPK sudah punya bukti untuk ditunjukkan kepada CPIB,” jelasnya.

Apalagi, KPK dan CPIB selama ini sudah menjalin kerja sama. Seperti, peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) di antaranya melalui pertukaran staf antara kedua institusi tersebut.

Untuk diketahui, dalam UU Nomor 15 tahun 2008 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dijelaskan bahwa, “Untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional, Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam bersepakat mengadakan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dengan membentuk Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Perjanjian ini menjadi landasan hukum bagi para pihak untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas mungkin yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan pidana.

Di bagian lain dalam penjelasan juga disebutkan bahwa perjanjian memuat beberapa hal sebagai berikut:

Ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan berdasarkan perjanjian ini meliputi:

  1. pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang;
  2. pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana;
  3. penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;
  4. tindakan penggeledahan dan penyitaan;
  5. tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat;
  6. penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, dan barang bukti;
  7. identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  8. pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat disita atau dirampas;
  9. perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana;
  10. pencarian dan identifikasi saksi dan tersangka; dan
  11. pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan Pihak Diminta.

 

Terkait Syafruddin Arsyad Temenggung

Rencana memeriksa Sjamsul Nursalim itu terkait dengan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kaitannya dengan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Untuk itu, KPK perlu meminta keterangan Sjamsul Nursalim, selaku pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memperoleh SKL dari BPPN pada April 2004, yang menyebabkan negara mengamali kerugian Rp3,7 triliun.

Oleh sebab itu,  tidak tertutup kemungkinan Sjamsul Nursalim akan dijadikan tersangka oleh KPK? “Sampai saat ini KPK belum masuk situ. Sejauh ini KPK masih terus mengumpulkan bukti. Jika sudah cukup, tentu akan kami proses lebih lanjut,” tegas Febri.

Dalam upaya mengumpulkan bukti itu, penyidik KPK sudah mencari bukti hingga ke Lampung, yakni ke alamat PT Dipasena Citra Darmaja yang merupakan tambak udang milik Sjamsul. Aset Dipasena dijadikat sebagai salah satu alat bayar oleh Syamsul Nursalim untuk menutupi BLBI yang dikucurkan kepadanya.

KPK, kata Febri, sudah ‎menyita sejumlah dokumen Dipasena dari tangan notaris yang ada di Lampung. Tujuannya, penyidik ingin memastikan langsung ke para penambak udang terkait utang mereka ke BDNI. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here