KPK Segera Dilapori, PN Surabaya Diduga Dikuasai Mafia

0
246
Korak mencium aroma dugaan gratifikasi dalam penetapan status tahanan kota yang diberikan Hakim Unggul Mukti Warso pada terdakwa kasus penggelapan dan penipuan sebesar Rp 4,5 milliar, Henry J Gunawan yang digelar di PN Surabaya.

Nusantara.news, Surabaya – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (Korak) mencium aroma dugaan gratifikasi dalam penetapan status tahanan kota yang diberikan Hakim Unggul Mukti Warso pada terdakwa kasus penggelapan dan penipuan sebesar Rp 4,5 milliar, Henry J Gunawan.

Ada empat poin yang dinilai janggal dalam persidangan tersebut. Pertama, pemberian penetapan penangguhan penahanan secara lisan dan dikabulkan oleh Hakim Unggul. Kedua, adanya pembatasan saksi fakta yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketiga,  Hakim Unggul melakukan pembiaran pada terdakwa atas aksi terdakwa Henry J Gunawan yang tidak menghormati saksi fakta, dengan menunjuk-nunjuk saksi dengan nada emosi. Keempat, Hakim Unggul melarang JPU saat ingin membeberkan sejumlah bukti keterangan saksi terkait pembuktian materiil. Hakim Unggul justru memberikan rambu merah pada Jaksa Ali Prakoso dengan melarangnya membaca BAP saat mengkonfirmasi keterangan saksi. Aksi larangan jaksa baca BAP itu dicetuskan Hakim Unggul saat sidang saksi Li You Hin.

Menurut Ketua Umum Korak, Parlindungan Sitorus, SH, dugaan adanya gratifikasi itu sangat nyata dilihat dari persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Parlin menduga gratifikasi tersebut mengalir ke sejumlah pejabat PN Surabaya.

“Hakim Unggul itu hanya pelaksana saja. Saat ini kami masih mengumpulkan sejumlah keterangan adanya aliran dana yang mengalir ke Petinggi PN Surabaya yang diduga diberikan untuk melicinkan penetapan penahanan yang diajukan Henry Gunawan secara lisan,” kata Parlin dalam keterangannya kepada Nusantara.News, Senin (13/11/2017).

Saat disinggung siapa petinggi tersebut dan siapa yang memberikan uang pelincin itu, Parlin tidak mau menyebutkan nama. Namun dia mengklaim telah mengantongi sejumlah nama dan jumlah nominal uang yang diberikan pada petinggi PN Surabaya. Karena itu Korak mengancam akan melaporkan kasus suap hakim dan pejabat PN Surabaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Dalam waktu dekat kami akan segera laporkan temuan indikasi gratifikasi ini ke KPK,” tandasnya.

Korak meminta agar elemen pemantau korupsi di Surabaya ikut mengawal proses persidangan kasus Henry Gunawan yang berjalan tidak netral. Meski ini hanyalah kasus penipuan dan penggelapan, namun dalam sidang tersebut Korak menilai telah terjadi jual beli perkara. Apalagi, sosok Henry Gunawan di mata publik dikenal sebagai mafia tanah yang licin. Dalam perkara tanah sengketa saja, banyak pihak kerap berurusan hukum dengannya (Henry Gunawan). Namun, mereka selalu keok di tingkat pelaporan. Dalam perkara perdata maupun pidana, dia pun selalu menang.

Masuknya Henry dalam persidangan, disebut Korak, merupakan bencana bagi sistem peradilan. Betapa tidak, hakim saja bisa dibuat tidak berkutik. Menurut Korak, sistem peradilan di PN Surabaya sudah dikendalikan oleh mafia. Akibatnya, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saat hukum berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun uang, maka hukum menjadi tumpul.

Karena itu Korak meminta peran masyarakat untuk memantau jalannya persidangan di PN Surabaya. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum, menunjukkan praktik hukum kita sedang bermasalah.

“Bukan hanya Korak, tapi tugas masyarakat dan ormas atau LSM Pemantau korupsi harus ikut mengawasi kasus-kasus Henry, di antaranya kasus yang saat ini sedang disidangkan,” tegas Parlin.

Pantauan Nusantara.News di persidangan kasus penggelapan dan penipuan dengan terdakwa Henry Gunawan, tampak kehadiran Komisi Yudisial Penghubung Jawa Timur. KY mengaku mengaku sudah dua kali memantau persidangan Henry Gunawan. “Sudah dua kali ini kami mengikuti persidangan perkara ini,” kata Ubed selaku KY Penghubung Jatim saat dikonfirmasi di ruang sidang Candra PN Surabaya, Senin (13/11/2017).

Pihaknya menyebut selama ini mendapat banyak laporan dari persidangan perkara Henry Gunawan, terutama terkait peran hakim PN Surabaya, yang dinilai tidak obyektif dan terkesan ‘berat sebelah’ dalam memimpin persidangan.

Turunnya KY pada persidangan kasus Henry Gunawan merupakan buntut dari laporan Gerakan Putra Daerah (GPD) Surabaya ke Komisi Yudisial RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) beberapa waktu lalu.

Sayangnya, langkah KY ini bertolak belakang dengan langkah Bawas MA. Jika KY memantau jalannya persidangan, Bawas MA justru terkesan acuh.

Hal ini seperti disampaikan Sekretaris GPD Surabaya, Amiruddin Sidik yang menyesalkan sikap Bawas MA yang terkesan mandul. “Sebagai lembaga pengawasan, semestinya Bawas MA melakukan pemeriksaan maupun tindakan terhadap Hakim Unggul Mukti Warso. Tapi sampai sekarang melempem, ada apa ini?” ujar Amirrudin pada sejumlah awak media.

GPD Surabaya justru mengapresiasi sikap KY yang telah menerjunkan tim untuk memantau jalannya persidangan Henry Gunawan. “KY lebih proaktif menyikapi pengaduan kami, Bawas MA acuh tak acuh,” sindir Amiruddin.

Dari informasi yang dihimpun Nusantara.News, ada puluhan orang dari Bawas MA mendatangi PN Surabaya. Selama tiga hari (sejak Rabu hingga Jum’at 8-10 November) perwakilan Bawas MA dikabarkan akan memeriksa Hakim Unggul. Sayangnya, pemeriksaan Hakim Unggul hanya isu belaka. Sebab Humas PN Surabaya, Sigit Sutriono, membantah kehadiran Bawas MA untuk memeriksa Hakim Unggul.

Menurut Sigit, Bawas MA datang ke PN Surabaya untuk melakukan peninjauan rutin tahunan. Bukan laporan GPD Surabaya terkait kasus Henry J Gunawan. “Bawas MA hanya peninjauan rutin tahunan, bukan terkait pemeriksaan dari laporan,” katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Seperti diketahui, perkara penipuan dan penggelapan ini bermula dari jual beli tanah di Malang antara Henry J Gunawan dengan Hermanto senilai Rp 4,5 miliar. AJB dilakukan tahun 2010 di Notaris Caroline.

Peristiwa jual beli itu akhirnya muncul masalah, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang saat itu dipegang oleh Notaris Caroline C Kalampung untuk dilakukan administrasi proses balik nama, ternyata dibawa oleh Yuli dengan dalih dipinjam sementara untuk dilakukan pengurusan perpanjangan SHGB.

Yuli sendiri diketahui adalah karyawan yang cukup lama bekerja  kepada terdakwa Henry Gunawan dan saat itu tahun 2010 menjabat sebagai legal di perusahaan di PT Gala Bumi Perkasa (GBP). Sebagaimana yang diketahui, sampai kasus ini bergulir di pengadilan negeri Surabaya sertifikat yang dipinjam tersebut belum dikembalikan oleh PT.GBP kepada Hermanto.

Nah, karena SHGB itu belum dibalik nama oleh Hermanto, pihak GBP ternyata memanfaatkan kesempatan itu untuk menjual kembali SHGB No 66 milik Hermanto, tanpa sepengetahuan Hermanto. Kemudian pihak GBP menjual kembali obyek properti SHGB Nomer 66 milik Hermanto itu kepada orang lain dengan harga Rp 10,5 miliar.

Atas semua kejadian itu Notaris Caroline C Kalampung akhirnya melaporkan Henry Gunawan pada Polisi karena dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas transaksi jual beli properti ilegal itu.

Setelah dilakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti Penyidik Polrestabes Surabaya menetapkan Henry J Gunawan sebagai tersangka. Perkara Bos Pasar Turi itu kemudian bergulir ke Pengadilan, JPU menjerat Henry dengan dakwaan melanggar pasal 378 jo 372 tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Henry pun terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Bergabungnya Para Mafia

Mafia peradilan dan mafia tanah, keduanya sangat klop. Mereka bertemu di persidangan, hasilnya sistem peradilan di negeri ini rusak. “Ini para mafia (tanah dan peradilan) bergabung,” tuding Fitradjaja Purnama, Aktivis Pertanahan.

Sudah menjadi rahasia umum, sebut Fitra, persidangan dikuasai mafia. Menyoroti persidangan Henry Gunawan, Fitra tidak kaget jika di dalamnya terdapat peran kedua mafia. “Di mana ada mafia tanah, di situ pasti ada mafia peradilan,” terangnya.

Tidak sedikit mafia tanah yang menggunakan cara-cara kotor di persidangan. Memiliki dana tidak terbatas, membuat mereka bebas melakukan apa saja di persidangan. Bahkan budaya suap menyuap hakim dan jaksa sangat kental.

Kalau yang namanya mafia menang di persidangan, lanjut Fitra, itu hal yang wajar. Sebab hakimnya sudah disuap. “Melawan mafia dengan cara seperti itu, tidak mudah. Cara kerja mafia peradilan sangat rahasia. Kecuali kalau KPK mau turun dan melakukan OTT, itu beda lagi. Tapi baik KPK maupun KY seharusnya tidak perlu menunggu laporan masyarakat. Kalau memang di situ ada indikasi permainan, ya segera saja bereskan. Sebab yang namanya mafia peradilan mereka selalu berada di atas langit, selalu menggelontorkan uang demi memenangkan kasus,” ucapnya.

Cara-cara mafia yang demikian, tidak seharusnya dilawan dengan cara mafia. Fitra mengatakan, perlawanan yang harus dilakukan masyarakat adalah dengan melakukan perlawanan secara terbuka (perang terbuka).

“Masyarakat harus turut memantau jalannya persidangan. Kalau ada indikasi permainan hakim, jaksa dan terdakwa, silahkan lapor ke lembaga yang berwenang, apakah itu KPK, KY, atau Bawas MA,” tuturnya.

Masalah pertanahan di kota-kota besar seperti Surabaya, tambah Fitra, merupakan permasalahan pelik. Ada banyak mafia tanah yang turut meramaikan jagat pertanahan. Sayangnya, persoalan mafia tanah kelas kakap hingga kini belum tersentuh Satgas Antimafia Tanah.

Fitra menilai langkah Polda Jatim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) membentuk Satgas Antimafia Tanah sejak 1 Agustus lalu, sebenarnya sudah benar. Akan tetapi geregetnya belum ada. Padahal selama ini banyak laporan tentang masalah pertanahan.

“Ada banyak kasus pertanahan di kota-kota besar Jawa Timur khususnya Surabaya yang pernah penanganan serius. Polda Jatim jangan menunggu laporan, tapi harus menjemput bola. Satgas Antimafia Tanah sebenarnya langkah maju Polda Jatim. Namun penanganannya harus dilakukan secara serius pula,” tutup Fitra.

Baca juga: Berantas Mafia Tanah, Polda Jatim dan BPN Bentuk Satgas

Sementara itu Polda Jatim menyebut, sampai saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan sejumlah data yang dijadikan sebagai target operasi (TO). “Kami masih mengumpulkan beberapa TO. Sudah ada 10 TO berupa kasus konflik tanah yang ada di Jatim. Sudah kami ajukan ke tim dari BPN Jatim, tinggal menunggu jawaban dari mereka. Setelah itu kita langsung adakan gelar perkara. Menentukan kasus mana yang bisa dilanjutkan atau tidak,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin dalam suatu kesempatan.

Dibentuknya satgas ini, kata Machfud, mendapat respons positif dari masyarakat. Selama Agustus ada 25 laporan untuk satu bagian saja dari empat bagian yang ada. Angka pelaporan permasalahan tanah cenderung meningkat jika dibandingkan dengan sebelum dibentuk satgas. Terlebih, saat ini sudah dibuka pos pengaduan dan konsultasi di Ditreskrimum. Ada juga hotline melalui SMS. Masyarakat bisa mengakses kapan saja.

Menurut Kapolda, menangani masalah tanah memang harus sabar. Tidak seperti melakukan operasi tangkap tangan (OTT). “Penyelidikan dan penyidikan, terutama terkait berkas-berkas yang ada, perlu dilakukan dengan jeli. Penentuan unsur-unsur kepidanaan atau keperdataannya juga perlu dipastikan. Intinya, kami ingin penanganan masalah tanah ini berjalan matang. Jangan sampai ketika nanti sudah masuk penuntutan dan pembuktian, terjadi kesulitan,” ujarnya.

Mayoritas masalah tanah berada di Surabaya. Machfud menyebut, ada masalah tanah yang mangkrak hingga belasan tahun. Tanah jadi tidak produktif. Padahal, posisinya berada di tengah kota. “Yang seperti itu akan kami selesaikan secepatnya agar pembangunan tidak terhambat. Masalah banyak di perkotaan karena memang secara ekonomi, nilai objek tanah semakin meroket. Tanah jadi hal yang berharga. Sehingga, siapa pun berusaha sekuat tenaga untuk memperebutkan tanah,” sebutnya.

Adapun masalah yang paling sering muncul, lanjut Kapolda, adalah kepemilikan ganda. Masing-masing pihak punya bukti-bukti yang sama kuatnya. Nah, untuk membuktikan ini, pihaknya perlu data yang dimiliki BPN. Sebab, orang yang memiliki sertifikat tanah pun belum tentu menjadi pihak yang paling berhak atas kepemilikan tanah.

Pihak Polda Jatim saat ini tidak ada target khusus. Namun, pihaknya akan memprioritaskan mafia-mafia tanah kelas kakap. Dengan begitu, efeknya akan lebih terasa. Mafia yang kecil pun akan keder. Yang perlu diperhatikan tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas perkara.

“Kami mengedepankan kepentingan pembangunan nasional. Jangan sampai masalah tanah jadi penghambat pembangunan. Otomatis masalah harus diselesaikan secepat mungkin. Kalau bisa berdamai, kenapa tidak? Ada juga jalur konsinyasi. Yang penting, tanah tersebut bisa segera dimanfaatkan. Jangan sampai jadi objek mati,” urainya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here