KPK Segera Layangkan Panggilan Kedua untuk Sjamsul Nursalim dan Istri

0
245
Arthalita Suryani setelah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan ini

Nusantara.news, Jakarta – Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh jua. Pepatah itu mengingatkan kita pada kasus yang melilit konglomerat Sjamsul Nursalim. Meskipun sempat membantah masih memiliki peninggalan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap saja punya truft untuk menjeratnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, panggilan pertama telah dilayangkan kepada Sjamsul Nursalim dan istrinya Icih Nursalimpada Senin (29/5/2017). Namun yang bersangkutan tidak datang.

Pada Rabu (31/5/2017) Sjamsul Nursalim melalui pengacaranya bahkan memasang iklan di media massa yang berisi penegasan bahwa seluruh utang sudah dilunasi.

Terhadap surat ini KPK melalui juru bicara Febri Diansyah bereaksi dengan mengatakan, sebaiknya hal itu dijelaskan ke penyidik KPK. Febri mengemukakan, penjelasan di media massa seperti dinilai kurang baik.

“Kami akan layangkan panggilan kedua, sebaiknya kuasa hukum menghadirkan kliennya, Sjamsul Nursalim, di KPK jika ingin memperoleh kepastian hukum untuk kliennya. Ini adalah ruang untuk menjelaskan dan mengklarifikasi bagi Sjamsul,” tutur Febri.

terkait kapan surat panggilan kedaua akan dilayangkan, Febri mengemukakan, dalam waktu dekat. Surat panggilan itu, menuut Febri akan ditujukan kepada Sjamsul Nursalim dan istrinya, Icih Nursalimpada

Dibantah Sjamsul

Lewat PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), menurut Febri, Sjamsul Nursalim ditengarai masih menyisakan tunggakan utang sebesar Rp3,7 triliun.

Tentu saja klaim KPK itu dibantah Sjamsul Nursalim dan keluarga. Lewat pengacaranya Maqdir Ismail dan Otto Hasibuan. Maqdir dalam iklan tertulisnya di harian Rakyat Merdeka, 31 Mei 2017, mengatakan terkait sisa utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp3,7 triliun sudah dinyatakan lunas.

“Klien kami sudah menandatangani MSAA, menerima surat Release and Discharge (R&D), akta Letter of Settlement, dan dipertegas dengan Surat Keterangan Lunas (SKL), serta hasil pemeriksaan terakhir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan SKL layak diberikan kepada klien kami,” ungkap Maqdir dalam iklannya.

Dengan demikian, lanjut Maqdir, Sjamsul Nursalim telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dengan tuntas secara tuntas dan bertindak sesuai dengan seluruh peraturan maupun kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan BLBI-BDNI.

Dia menguraikan ihwal utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp3,7 triliun. Sebelum krisis BDNI mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dengan memberikan kredit kepada lebih dari 11.000 petambak plasma. Sebagian besar kredit diberikan dalam mata uang dolar AS, karena hasil ekspor udang yang diterima petambak dalam mata uang dolar AS, plus suku bunga dalam dolar AS yang lebih rendah dari suku bunga rupiah.

Adapun jumlah utang petambak tersebut, lanjutnya, sebelum krisis nilainya sekitar Rp1,3 triliun. Setelah krisis jumlah itu melonjak menjadi Rp4,8 triliun, selisih itu timbul akibat kenaikan nilai dolar AS terhadap rupiah secara drastis ditambah dengan suku bunga dan denda.

Dalam perjanjian penyerahan aset pemegang saham bank yang niliainya dinyatakan mencukupi (Master Settlement and Acquisition Agreement—MSAA), utang petambak telah disepakati dan diperhitungkan sebagai bagian dari aset BDNI. Aset itu telah dialihkan ke BPPN pada 1999.

Pada 2004, Maqdir menambahkan, berdasarkan keputusa Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) No. KEP.02/K.KKSK/02/2004 butir 3 (a), utang petambak direstrukturisasi dan ditetapkan setinggi-tingginya Rp100 juta per petambak. Atau secara total menjadi Rp1,1 triliun, dan sisanya Rp3,7 triliun dihapuskan.

“Mengingat utang petambak telah dimiliki BPPN sejak 1999 dan telah direstrukturisasi berdasarkan keputusan KKSK pada 2004, jumlah yang dihapuskan tersebut merupakan hasil dari keputusan pemerintah, sehingga jelas bukan merupakan kewajiban klien kami,” demikian Maqdir.

Truft Ayin

Tentu saja KPK tidak bodoh. Menurut Febri, pihaknya akan tetap menjerat Sjamsul lewat pidana korporasi. Disamping KPK juga punya kartu truft yang cukup terang benderang, yakni orang suruhan Sjamsul Nurslaim, yaitu Arthalita Suryani alias Ayin.

Pemilik PT Bukit Alam Surya itu telah dimintakan keterangan terkait tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung. Syafruddin diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas kepada pemegang saham pengendali BDNI pada 2004.

Truftnya adalah, Ayin. Ia pernah dipidana lima tahun penjara karena terbukti menyuap Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI Uri Tri Gunawan sebesar US$600.000 pada 2008.

Selain untuk mendalami hubungan dengan Sjamsul, Ayin juga dimintai keterangan KPK terkait proses pencetakan tambak udang milik PT Dipasena Citra Darmaja. Saat itu suami Ayin, yaitu Surya Dharma, diketahui sebagai pihak yang membangun tambak.

Perusahaan itu juga menjadi salah satu aset utama (core asset) yang diserahkan Sjamsul ke BPPN sebagai bentuk settlement asset atas utang BLBI. Ketika itu BPPN dipimpin oleh Syafruddin. Penyerahan Dipasena dilakukan sebagai bentuk penyelesaian kewajibannya sebagai salah satu obligor penerima dana BLBI.

“Keterangan Ayin dibutuhkan untuk mengklarifikasi nilai aset dan memastikan apakah benar utang itu sudah dibayarkan sesuai dengan informasi yang diterima,” kata Febri.

Lewat penggalian informasi dari Ayin inilah KPK akan menjerat Sjamsul Nursalim, sebab biar bagaimana penahanan ayin selama 5 tahun merupakan keputusan hukum yang sudah incracht. Sudah berkekuatan hukum tetap, dan Ayin sudah definitif menjalani hukuman sebagai terpidana.

Kesalahan Ayin tak terbantahkan, artinya kasus suap Ayin kepada Jaksa Urip Tri Gunawan adalah dalam rangka meringankan kasus Sjamsul Nursalim. Pertanyaan awam, kalau tidak bersalah, mengapa menyuap Jaksa hingga US$600.000 atau ekuivalen dengan Rp7,98 miliar?

Inilah pintu masuk yang terang benderang bagi pengungkapan kasus Sjamsul Nursalim. Biar bagaimana tak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Apakah KPK akan mampu mengungkapnya? Kita ikuti saja drama kasus Sjamsul Nursalim selanjutnya…!

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here