‘KPK Sengaja Hambat Proses Hukum Kasus Bank Century’

0
142
Ketua KPK Agus Rahardjo harus membuktikan bahwa lembaganya tidak menghambat proses hukum Bank Century karena semua data dan analisa sudah lengkap terpapar ke publik.

Nusantara.news, Jakarta – Berlarut-larutnya penyelesaian kasus PT Bank Century Tbk selama 6 tahun lebih telah membuat rakyat gemas. Bayangkan, semua data lengekap, tapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani sangat lambat. Ada apakah gerangan?

Tak bisa dipungkiri, kasus korupsi Bank Century terjadi sejak 2008, 10 tahun lalu, dimana diawali oleh kalah kliring sebesar Rp15 miliar. Namun karena telat menangani, dampaknya melonjak menjadi Rp350 miliar. Belakangan diketahui masalah riil Bank Century naik lagi di bawah Rp2 triliun.

Pertanyaannya, mengapa bailout Bank Century bisa mencapai Rp6,7 triliun, lebih dari tiga kali dari nilai seharusnya. Bahkan di tengah perjalanan harus ditambah lagi bailout tambahan modal sebesar Rp1,4 triliun, sehingga total bailout Bank Century mencapai Rp8,1 triliun.

Semua ilustrasi tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Bank Century oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Hasil Rapat Panitia Khusus (Pansus) Century DPR RI. Bahkan yang paling aktual, hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta baru-baru ini dimana KPK diminta menetapkan mantan Gubernur BI Boediono dijadikan tersangka dan segera diproses hukum.

KPK menunda-nunda

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengungkapkan kasus Bank Century meledak tahun 2008, sementara kasus hukumnya sudah diproses pada 2012. Anehnya sampai 2018 tak ada kejelasan penyelesaian hukum dan siapa saja yang harus dihukum di dalamnya.

Laporan kejadian tindak pidana korupsi Bank Century pada 2012 sudah dibuat dengan sebenarnya, ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dakwaan mengatakan kejahatan Bank Century adalah tindakan bersama-sama oleh Boediono dkk, dalam putusan PN masih tertera frase itu. Sampai di Pengadilan Tinggi (PT) frase tindakan bersama-sama juga masih ada, bahkan di Mahkamah Agung (MA) dan kasasinya juga masih disebutkan pula.

Karena itu, menjadi aneh dan tidak adil, kalau berhenti pada kasus Deputi Gubernur Bank Indonesia Budimulya. Secara mekanisme pengambilan keputusan di BI, yakni keputusan diambil secara kolektif kolegial, secara bersama-sama. Jadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab renteng. Kalau anggota DG tidak setuju, bisa menanda tangani disenting opinion.

“Tapi kalau Gubernur BI pada saat itu mengatakan tidak, maka tidak ada yang berani anggota DG yang melakukan bailout. Nyatanya, terjadi bailout, artinya sudah diambil kebijakan secara kolektif kolegial,” jelas Fuad Bawazier pada Indonesia Lawyer Club semalam.

Karena itu, KPK harus jujur, tidak boleh menunda-nunda selama 10 tahun sejak kasus itu meledak. Atau tepatnya 6 tahun setelah proses hukum ditempuh di masa lalu dengan Budimulya sebagai tersangka tunggal.

“Sehingga saya berpikir ada kekuatan tertentu yang menahan KPK tidak meningkatkan tersangka lainnya ke tingkat penyidikan. Keputusan PN ini menerobos kebuntuan KPk selama ini, harus jalan, mendorong proses yang mandeg,” jelas Fuad.

KPK sendiri merespon putusan PN Jaksel dengan meminta pendapat ahli terkait kasus Bank Century. Memang aneh dan agak lucu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan penyidik dan jaksa penuntut umum KPK akan meminta pendapat ahli atas putusan pra peradilan di PN Jaksel. Diperkirakan pekan ini hasilnya akan keluar.

Ini sangat bertolak belakang dengan kasus BLBI yang sempat berlarut-larut, Fuad Bawazier bertemu Presiden Soeharto dan membisikkan nama-nama pemilik bank dan pejabat BI yang harus dilakukan penegakkan hukum. Maka esok harinya mereka dicekal, para pelaku kejahatan BLBI itu pun ketakutan.

Karena itu, Fuad meminta KPK tegas dan tak perlu takut siapa saja yang terlibat harus diproses secara hukum.

Hal senada diungkapkan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Presiden Richard Nixon dalam kasus Watergate, memang tidak melakukan kejahatan, yang melakukan kejahatan anak buahnya. Tapi  Nixon menutupi kajahatan itu sehingga tak bisa diperiksa. Ini sejarah pertama kali kejahatan ditutup-tutupi oleh penguasa.

“Yang dilakukan KPK adalah menutupi kejahatan Bank Century, sehingga tidak bisa diproses secara tuntas. Jika KPK menghalang-halangi penyelesaian kasus Bank Century, harus di-impeach,” tegasnya.

Dalam konteks yang lebih besar, menurut Rizal, kejahatan Bank Century merupakan kejahatan kerah putih dan prosesnya cukup terang benderang, Tapi mengapa selalu lolos para pelakunya?

Dampak kerugian Bank Century sangat besar, kasus BLBI menimbulkan kerugian negara lebih besar lagi, yakni Rp1.800 triliun. Mengapa bisa meledak begitu besar? Saat Boediono menjadi Menteri Keuangan, obligasi BLBI pada awalnya tidak ada bunga dan tidak bisa diperdagangkan di pasar.

Namun Boediono selaku Menteri Keuangan mengambil kebijakan memberi bunga atas BLBI tersebut, dan bisa diperdagangkan di pasar. Akhirnya kupon BLBI pun ramai diborong oleh investor dalam dan luar negeri.

Hasilnya apa? Pemerintah Indoneisa harus membayar bunga BLBI sebesar Rp60 triliun setiap tahun selama 30 tahun. Sehingga total yang harus dibayar dari pemerintah dari bunga BLBI ini Rp1.800 triliun.

“Ini kejahatan kerah putih, harus ada yang tanggung jawab karena bebannya nanti yang menanggung rakyat. Rakyat harus dipotong subsidinya, harga-harga harus dinaikan karena negara defisit akibat kebijakan ugal-ugalan tersebut,” tegas Rizal di ILC.

Dalam kejatah kerah putih, pelaku utama cenderung lolos, biasanya para pelaku cantik-cantik, tampan, berpenampilan parlente. Di Amerika juga terjadi, dana tabungan orang tua ditilep nyaris lolos karena prosesnya canggih. Akhirnya sang pelaku ditangkap juga.

Sayangnya, belakangan KPK asik ma’syuk mengejar-ngejar kasus kecil-kecil bernilai Rp10  miliar, atau bahkan Rp100 juta, Rp500 juta. Kasus-kasus besar dengan kerugian negara triliunan, sepertinya KPK tidak punya nyali, sehingga secara tidak langsung KPK telah melindungi para penjahat kerah putih tersebut.

Padahal, untuk menyelamatkan bank yang penting membayar dana pihak ketiga, kejahatan pertama dalam kasus Bank Century kebutuhannya cuma hampir Rp2 triliun, ditransfer tidak akan menimbulkan gejolak. Tapi aneh, kebutuhannya Rp2 triliun tapi di-bailout Rp6,7 triliun. “Masa KPK gitu aja tidak ngarti,” kata Rizal.

Kedua, dana pihak ketiga (DPK) ditransfer cukup satu hari. Mengapa untuk urusan Bank Century sampai molor 8 bulan, dananya diecer-ecer sedikit demi sedikit. Jelas ini bukan penyelamatan bank, ini penyelamatan yang lain, yakni dana konglomerat. “Ini juga KPK nggak nangkep,” sindir Rizal.

Ketiga, ada pelanggaran pada waktu DPK mau dibayar. Setiap rekening dijamin maksimum Rp2 miliar. Tapi ada nasabah yang punya uang Rp1,6 triliun, sehingga LPS membayar dengan dipecah-pecah rekeningnya Rp2 miliar. Sehingga ada nama tukang tambal ban, petani, pedagang kelontong, yang muncul direkening itu hingga akhirnya hilang kembali.

“Ini jelas pelanggaran hukum, membuat rekening palsu demi menyelamatkan rekening nasabah besar. Semua ini dibawah pengawasan Departemen dan LPS,” tegas Rizal.

Keempat, CAR Bank Century saat ditetapkan akan di-bailout hanya 2,3%, bahkan k ketika bailout direalisaikan CAR-nya sudah minus. Aturannya sederhanya, kalau bank mau di-bailout CAR-nya minimum 8%, “Ini kejahtan lagi. Aturannya kemudian diubah biar masuk.”

Pada tahun 2000, Rizal Ramli mengaku berhasil menyelamatkan PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Pada awalnya Rizal mendapat rekomendasi dari IMF dan WB dua opsi. Pertama, kalau mau mem-bailout BII senilai Rp5 triliun, lalu opsi kedua kalau mau menutup BII senilai Rp5,5 triliun.

Rizal sama sekali tidak mau menggunakan resep IMF maupun Bank Dunia. Dia bertemu dengan Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution, lalu dibuatlah resep. PT Bank Mandiri Tbk mengambil over BII supaya ada payung kepercayaan (unbrella confidence).

Lalu minggu depannya rencana itu diumumkan di televisi dan radio bahwa BII sudah diambil alih Bank Mandiri. Dalam waktu 6 minggu dana nasabah BII ternyata kembali. Maka pada minggu berikutnya, diumumkan bahwa Bank Mandiri batal mengambilalih BII sambil mencari berbagai alasan batal.

“Akhirnya BII sembuh tanpa sepeser pun uang mengalir,” jelas Rizal.

Rizal menduga dalam kasus-kasus yang menyangkut Gubernur BI, harusnya BI independen dan bisa menolaks permintaan yang aneh-aneh. Kok KPK bisa memberesiin kasus Bea Cukai walaupun dengan cara melanggar hukum, ini pasti selain ada perintah dari orang kuta, tentu ada yang namanya gratifikasi jabatan.

“Dalam kasus Gubernur BI Sjahril Sabirin, Burhanuddin Abdullah, dan Boediono memang tidak ada korupsi uang. Tapi gratifikasi jabatan, Sjahril dikasih jabatan lagi, Burhan pakai duit LPPI Rp100 miliar agar jabatannya aman, sama dengan Boediono, gratifikasinya adalah sebagai Wapres,” ungkap Rizal.

Karena, Rizal berpendapat, Sekretaris Panitia untuk Memilih Capres dan  Cawapres, alm Mayjen Kurdi, menyatakan Boediono namanya tidak ada saat pencapresan. “Tapi last minute namanya nongol. Ini bukan kejahatan merampok seratus juta. Ini kejahatan gratifikasi,” jelasnya.

Itu sebabnya, KPK harus tahu dan harus bisa memulai penanganan hukum para penjahat korupsi Bank Century ini dari mana.  KPK bisa meminta BPK melakukan audit investigatif atas aliran dana Bank Century. BI juga bisa mengumumkan aliran dana sampai tiga level biar penjahatnya diketemukan.

“Sama dengan kasus Bank Century, ini kok KPK tidak minta audit investigatif aliran dana. KPK takut sama yang kuasa,” tuding Rizal.

Dari uraian di atas sangat jelas, faktor utama mengapa kasus Bank Century ini berlarut-larut dan tidak kunjung selesai, karena sikap KPK yang tidak lugas, lambat dan bertele-tele.

Walaupun pimpinan KPK Saut Situmorang mengaku KPK tidak mendiamkan kasus Bank Century, bahkan dia mengatakan penanganan hukum Bank Century tak perlu digesa-gesa dengan keputusan PN Jaksel. Tapi nyatanya kasus ini berlarut-larut lebih dari 10 tahun.

Berhentilah KPK berjanji, lakukan saja dengan benar agar para penjahat dan koruptor pada Bank Century bisa segera ditangkap. Jangan berhenti hanya pada Budimulya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here