KPK tak Berdaya

0
218

KINERJA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi sorotan, khususnya dalam menangani kasus-kasus besar. Putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu yang memerintahkan KPK untuk menetapkan Boediono dan kawan-kawan sebagai tersangka kasus bailout Bank Century, menjadi pembuka “kotak pandora” KPK. Bahwa ternyata KPK kesulitan menangani kasus-kasus besar. Lihat saja, kasus raksasa seperti Bank Century, BLBI, Pelindo II dan sebagainya.

Kasus-kasus tersebut tak berkesudahan proses hukumnya. Puluhan atau mungkin ratusan saksi sudah dimintai keterangan, namun toh kasusnya tetap saja berada di kegelapan.

Kasus raksasa itu tidak hanya nilai kerugian negaranya yang luar biasa, tetapi juga ada faktor-faktor nonhukum di baliknya yang juga raksasa. Sebab, kasus raksasa pasti melibatkan aktor-aktor raksasa dan berjejaring raksasa pula. Karena kasus korupsi selalu melibatkan kekuatan politik, maka logikanya kekuatan politik yang terkait dengan kasus raksasa, tentunya kekuatan politik yang bisa memerah-birukan negara.

Dari sisi ini, sebetulnya, publik paham mengapa KPK terseok-seok menguliti kasus korupsi besar. Sebab, harus diakui, KPK hanya besar dalam opini publik, dan kekuatannya nyaris sepenuhnya bertumpu di situ.

Secara kelembagaan, komisi antirasuah ini terlalu kecil dibanding tantangan tugasnya. Soal eksistensi, misalnya, hingga sekarang belum tuntas perdebatan apakah KPK ini lembaga sementara (ad hoc) atau lembaga permanen. Karena KPK dibentuk karena kepolisian dan kejaksaan dianggap kurang serius memberantas korupsi yang sudah menjadi wabah. Oleh sebab itu, wacana reposisi KPK tidak pernah berhenti.

Belum lagi dari kelengkapan lembaga. Anggaran mereka terbatas. Tak sampai Rp1 triliun setahun, itu pun lebih dari separuh untuk biaya kegiatan sekretariat jenderal. Pos terkecil justru untuk penindakan. Tahun lalu, dengan anggaran Rp734,2 miliar, hanya Rp44,8 miliar untuk penindakan.

Jumlah pegawai hanya  1.124 orang, termasuk 139 penyelidik, 96 penyidik dan 80 penuntut umum. Penyidik dan penuntut itu pun “pinjaman” dari kepolisian dan kejaksaan.

Jadi, dari segi apa pun, KPK lembaga kecil dan ringkih. Dengan postur seperti itu tentu saja geraknya terbatas.

Seperti dikatakan tadi, kekuatan lembaga ini bertumpu pada opini publik semata. Ketika lembaga ini diganggu, publik berteriak membela. Masalahnya, para punggawa KPK merasa kuat pula dengan dukungan opini itu. Apalagi kinerja KPK bisa dikatakan dramatis (kalaulah tidak didramatisasi) dengan serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang nyaris tak berhenti.

Padahal OTT pasti hanya menangkap pemain kecil, karena menyasar korupsi dengan pola transaksi langsung tunai. Sementara pemain besar dalam kasus megakorupsi tidak lagi menggunakan cara-cara transaksi primitif itu.

Dalam kasus Bank Century, KPK mengatakan penanganannya tidak berhenti. Wakil Ketua  KPK Saut Situmorang menjamin KPK akan menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Tapi, “KPK  banyak kerjaan, jadi itu agak tertinggal sedikit,” ujarnya.

Namun, ini bukan “agak tertinggal sedikit”, tapi terabaikan selama empat tahun lebih. Karena kasus Budi Mulya dilimpahkan ke pengadilan pada tanggal 24 Februari 2014, dan sampai kini tidak ada satu pun tersangka baru.

Kemarin, dalam ruangan ini, dari sisi KPK, kita menyarankan agar lembaga itu bekerja berdasarkan skala prioritas. Kalau perlu tunda dulu kasus-kasus lain dan kerahkan semua penyidik terbaik untuk menangani skandal bailout ini.

Kondisi KPK yang ringkih dan tertatih-tatih itu mestinya menjadi kepedulian negara. Tampilan yang ada saat ini, belum semua tugas pokok dan fungsi KPK bisa dijalankan. Tugas yang sudah berjalan baru penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Itu pun belum sempurna betul. Karena tak mampu menyentuh kasus besar sampai tuntas. Tugas lain, seperti melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, praktis masih amat jauh dari seharusnya.

Pemerintah dan DPR, jika memang serius memberantas korupsi, harus bertolak dari sini. Perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif mengapa pelaksanaan tugas KPK belum bisa menyeluruh. Setelah ditemukan sumber masalahnya, atasi masalah itu. Jika persoalannya terletak di kualitas dan kuantitas SDM, ya penuhi kebutuhan itu sesuai ukuran. Kalau bersumber di peraturan perundang-undangan, perbaiki peraturan itu.

Kapasitas kelembagaan KPK harus disempurnakan. Hanya dengan cara itu, lembaga ini bisa lebih bertenaga, independen, berkompeten dan profesional dalam urusan pemberantasan korupsi.

Di atas semua itu, yang lebih krusial, keberpihakan dan pembelaan pemerintah terhadap KPK juga mesti konkret. Pembelaan lisan saja jelas tak cukup, malah cenderung menjadi basa-basi belaka.

Dalam soal ini, harus dikatakan, sikap pemerintah jauh dari seharusnya. Tidak terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Novel Baswedan adalah bukti nyata bahwa keberpihakan pemerintah terhadap KPK hanyalah basa-basi. Selama pemerintah tidak pernah membela KPK, aktor-aktor raksasa di balik kasus korupsi raksasa akan leluasa menekan KPK. Itu artinya, “penelantaran” kasus-kasus besar akan terus terjadi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here