KPK Tak Boleh Abaikan BPK

0
144

Nusantara.news, Jakarta – Selama ini, tatkala banyak keberhasilan penindakan korupsi dianggap hasil kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semata, kita lupa ada peran vital lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ibarat kesebelasan sepakbola, penegak hukum (KPK, kejaksaan, dan kepolisian) adalah striker, sedangkan BPK pemain gelandang. Jika berkali-kali KPK berhasil menjebol gawang lawan, sebenarnya BPK-lah yang sering mengoper bola dengan cantik.

Namun, sesuai aturan, BPK tidak bisa memasukkan bola sendiri ke gawang. BPK perlu striker yaitu polisi, jaksa, dan KPK. Begitu pun, striker perlu gelandang sebagai pengumpan bola. Tanpa gelandang, striker akan kesulitan mendapatkan bola. Dengan demikian, jika ingin menang dalam pemberantasan korupsi, perlu kerja sama di antara semuanya.

Soal korupsi, banyak temuan besar BPK yang menjadi bahan bagi KPK untuk menjalankan tugasnya. Contohnya, temuan ribuan rekening liar pemerintah pusat dan daerah bernilai puluhan trilyun rupiah, ataupun grand corruption dalam cost recovery migas, pertambangan, korupsi Hambalang, Century, Pelindo II, hingga kasus e-KTP.

Namun demikian, dalam kasus dugaan korupsi Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, terjadi sebuah anomali: hasil pemeriksaan investigasi BPK ternyata tidak diindahkan oleh KPK. KPK justru menggunakan auditor independen untuk menguji kasus tersebut. Padahal, sebelumnya KPK telah meminta BPK melakukan audit investigasi terkait dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan RS Sumber Waras. Audit dari BPK akan dijadikan landasan bagi KPK untuk melakukan pendalaman terkait dugaan terjadinya korupsi.

Dalam investigasinya itu, BPK kemudian menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan tanah RS Sumber Waras Jakarta seluas 3,64 hektare. Diindikasikan, Pemprov DKI merugi hingga Rp 800 miliar pada APBD 2014. Sayangnya, temuan tersebut ditentang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ketika itu Gubernur DKI Jakarta. Setali tiga uang, KPK pun menyatakan tidak menemukan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

Sontak, publik mulai menyangsikan kredibilitas BPK, apalagi sesaat setelah itu oknum auditor BPK ditangkap KPK karena terjerat kasus suap di Kementerian Desa. Puncak dari kejadian ini, barangkali menjadi ujian terberat bagi citra BPK. Namun terlepas dari apa pun, BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara, posisinya amat penting dan temuannya harus ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. Apalagi, dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15/2006 dikatakan, laporan BPK menjadi dasar penyidikan oleh penyidik yang berwewenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Tak hanya itu, posisi BPK semakin dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4/2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016). Pada Bagian A angka 6 SEMA Nomor 4/2016 disebutkan, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, artinya badan-badan audit lain selain BPK, tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara.

BPK juga berdiri jelas dan tegas dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5. Dan tujuannya pun jelas, mengamankan uang negara dari kebocoran, juga menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ini sebenarnya adalah alat yang dicita-citakan founding father dulu sebagai lembaga anti-korupsi. Sehingga, lembaga mana pun, termasuk KPK, jika mengabaikan temuan BPK tersebut, bisa dipandang mengacaukan sistem ketatanegaraan.

Dalam pidatonya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Rabu (16/8/2017), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengapresiasi kinerja BPK. Menurut Jokowi, kinerja lembaga audit itu tak hanya membaik di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. “Kita juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020,” kata presiden.

Selama lima tahun (2009 s.d. 2013), BPK juga telah menyerahkan 212.750 rekomendasi senilai Rp81,49 triliun kepada pihak yang diperiksa. Selama lima tahun, tindak lanjut berupa penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara berjumlah Rp16,56 triliun. Di antaranya, senilai Rp1,39 triliun dikembalikan selama semester dua 2013. Pengembalian aset dan uang ke kas negara tersebut merupakan jumlah kerugian yang berhasil diselamatkan BPK.

Untuk tahun 2016, rincian temuan BPK dapat dilihat pada table berikut:

Sedangkan untuk Tahun 2016 semester II, BPK menemukan 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP tersebut meliputi 81 LHP (13 persen) pada pemerintah pusat, 489 LHP (81 persen) pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 34 LHP (6 persen) pada BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, LHP dimaksud terdiri atas 9 LHP (1 persen) keuangan, 316 LHP (53 persen) kinerja, dan 279 LHP (46 persen) dengan tujuan tertentu (PDTT).

Tetapi pada kenyataannya, laporan BPK tersebut banyak yang kurang bergaung, karena tidak ditindaklanjuti oleh lembaga terkait dan perangkat hukum lain kurang mendalaminya.

Kembali ke kasus Sumber Waras, perbedaan antara BPK dan KPK, tidak boleh memicu ketidakharmonisan, apalagi melemahkan asa pemberantasan korupsi. Tak perlu juga saling menegasikan satu sama lain, yang dampaknya dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

KPK Akan Garap Kembali Kasus Sumber Waras

Setelah tekatung-katung cukup lama, penelusuran kasus Sumber Waras akhirnya kembali mencuat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta (Selasa, 12/9/2017).

KPK akan segera ‎membongkar temuan baru terkait penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pembelian lahan pembangunan RS Sumber Waras‎. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dalam waktu dekat‎ rencana pertemuan dengan BPK akan segera diagendakan. Mengingat, BPK telah mengantongi data terbaru soal penyimpangan pembelian lahan RS Sumber Waras.

Seperti diketahui, BPK mengaku telah menemui temuan baru terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. KPK sendiri memang belum menghentikan penyelidikan kasus yang menyeret Ahok. Dulu, entah karena timing-nya tidak tepat (dikhawatirkan mengganggu elektabilitas Ahok pada Pilkada), faktor ‘orang kuat’ yang berusaha menekan KPK (saat itu pimpinannya masih baru menjabat), atau memang KPK masih perlu data tambahan dari BPK, menjadikan kasus tersebut mandek. Dampaknya, BPK dan KPK dalam posisi ‘berhadap-hadapan’ karena masing-masing berkeras dengan argumentasinya, dan publik riuh berspekulasi: KPK dituding tak percaya BPK, sebaliknya BPK dianggap kurang kredibel.

Namun demikian, menganggap KPK sebagai sepenuhnya malaikat, apalagi membenturkannya dengan BPK bukan hanya tidak perlu, bahkan berbahaya. Sebab, dua lembaga ini punya kewenangan sangat strategis dalam upaya memerangi penyakit korupsi. Setidaknya KPK dan BPK adalah dua lembaga yang masih dipercayai oleh publik, terlebih laporan akuntabilitas kinerja kedua lembaga tersebut mendapatkan penilaian tinggi dari Kemenpan RB, dengan nilai A setidaknya untuk tiga tahun terakhir.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (tengah, baju putih) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua dari kiri)

Ke depan, dalam perang melawan korupsi diperlukan sinergi kedua lembaga ini. Tak perlu saling menggunting dalam lipatan. KPK tak boleh abai dengan temuan KPK, pun BPK tak perlu surut menyuplai data yang diperlukan KPK. Keunggulan strategis BPK, seperti kedudukan hukumnya yang sangat kuat dalam konstitusi dan pengerahan pasukan “auditor” di 34 ibukota provinsi dengan kemampuan ”penguasaan teritorial”-nya, perlu digandeng lebih erat oleh KPK sebagai eksekutor. Tentu saja didukung pula oleh penegak hukum lainnya: kejaksaan dan kepolisian.

Harus diingat,  bahwa KPK, (sebagaimana BPK, kepolisian, kejaksaan) akan ditinggalkan oleh masyarakat, jika mereka bekerja di bawah bayang-bayang penguasa, atau bahkan terlibat dalam permainan politik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here