KPK Tetapkan Politikus Golkar Markus Nari Tersangka Baru Kasus e-KTP

0
229

Nusantara.news, Jakarta – Kasus megaproyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP) Tahun Anggaran (TA) 2010-2012 terus bergulir. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan anggota DPR RI periode 2014-2019, Markus Nari (MN) sebagai tersangka. MN juga dicegah ke luar negeri sejak 30 Mei 2017 sampai 30 hari ke depan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi  Golkar ini dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“MN ditetapkan tersangka karena  diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan penuntutan di pengadilan terkait perkara e-KTP,” jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Febri membeberkan, Markus diduga memengaruhi dua terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yakni, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto

Tak hanya itu, Markus juga diduga mempengaruhi mantan anggota DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani agar memberikan keterangan palsu saat bersaksi di pengadilan.

Namun begitu, KPK belum mau membeberkan modus yang dilakukan Markus mempengaruhi kedua terdakwa dan Miryam.

Seperti diketahui, Miryam telah ditetapkan sebagai tersangka memberi keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP untuk terdakwa Irman dan Sugiharto pada Kamis (23/3/2017).

Di hadapan majelis hakim pengadilan Tipikor, sambil menangis Miryam tiba-tiba membatalkan seluruh keterangan yang ia sebutkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Bahkan Miryam yang mengaku ditekan penyidik KPK saat memberikan BAP, menyatakan tidak ada pembagian uang kepada anggota DPR dalam proyek e-KTP.

Namun, setelah JPU menghadirkan penyidik KPK, diantaranya Novel Baswedan, akhirnya terungkap bahwa Miryam telah memberikan keterangan palsu di persidengan.

Untuk itu, Miryam dijerat Pasal 22 Juncto Pasal 35 Undang-Undang Tipikor. Pasal ini menyebutkan bahwa siapa yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

Untuk mengembangkan dugaan adanya pihak yang penaruhi Miryam, penyidik lantas menggeledah dua rumah Markus pada 10 Mei 2017 lalu. Yakni, rumah pribadi Markus di daerah Pancoran, Jakarta Selatan dan rumah dinas di Kompleks perumahan anggota DPR Kalibata, Jakarta Selatan.

Dari dua rumah itu, penyidik menyita salinan BAP atas nama Markus, telepon gengam dan flash disc.

Nama Markus muncul dalam dakwaan Irman dan Sugiharto . Dalam dakwaan disebutkan untuk memuluskan pembahasan APBN-P tahun 2012 tersebut, sekitar pertengahan Maret 2012 Irman dimintai uang sejumlah Rp 5 miliar oleh Markus selaku anggota Komisi II DPR.

Selanjutnya, Irman memerintahkan Suharto untuk meminta uang tersebut kepada Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S Sudiharjo yang merupakan anggota konsorsium PNRI.

Anang pun menyerahkan Rp 4 miliar kepada Sugiharto di ruang kerjanya. Selanjutnya Sugiharto menyerahkan uang tersebut kepada Markus Nari di restoran Bebek Senayan, Jakarta Selatan.

Namun Markus yang menjadi saksi dalam sidang 6 April 2017 lalu membantah semuanya. Kini Markus ditetapkan sebagai tersangka. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here