KPPU Harus Cegah Pat Gulipat Perberasan

0
74
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dapat mencegah adanya pat gulipat perberasan, mulai dari impor, distribusi dan penetapan harga.

Nusantara.news, Jakarta – Heboh terkait rencana impor beras sebanyak 500.000 ton telah mengusik kesadaran kita. Terutama kesadaran akan pentingnya pengelolaan manajemen perberasan yang fair, adil, dan berpihak kepada rakyat dan petani.

Setidaknya Ombudsman RI telah menangkap adanya mal-administrasi pada rencana impor beras oleh Kementerian Perdagangan. Ombudsman sengaja memberi peringatan agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana jika dipaksakan. “Ada beberapa gejala mal-administrasi yang kami temukan,” kata anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

Peringatan Ombudsman ini penting karena banyak pihak mensinyalir ada unsur hanky panky atau pat gulipat di balik rencana impor beras tersebut. Terutama sinyalemen yang disampaikan mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli bahwa ada marjin antara US$20 hingga US$30 per ton.

Disamping itu impor beras, menurut Mantan Kepala Bulog itu, akan menghantam hasil panen petani. Sementara pelaksana impor bisa mendapat keuntungan ganda, saat impor dan saat mengambil selisih jual beras premium.

Salah satu yang disorot Ombudsman adalah penunjukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pengimpor beras. Menurut Ombudsman, impor beras seharusnya oleh Bulog. Akhirnya importir beras pun dialihkan dari PT PPI ke Perum Bulog.

“Kami itu rezim administratif. Jadi sepanjang sesuai prosedur yang benar, impor itu urusan pemerintah. Kalau tidak benar, Ombudsman harus mengingatkan karena kami pengawas,” kata Alamsyah.

Untuk memperlancar rencana impor itu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 1/2018 yang mengatur BUMN bisa melakukan impor secara langsung.

Menurut Ombudsman, aturan tersebut dibuat terlalu cepat dan tanpa sosialisasi. Termasuk juga berpotensi mengabaikan prosedur dan mengandung potensi konflik kepentingan.

Harga beras pun turun

Sementara Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyebutkan, usai pengumuman rencana impor beras oleh pemerintah, harga beras di Pasar Induk Cipinang turun sampai Rp600 per kilogram.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, pengumuman impor oleh pemerintah dianggap efektif untuk menekan harga beras di pasaran. Hanya saja, penurunan harga di Pasar Induk Cipinang tetap perlu diwaspadai. Jangan sampai efeknya hanya bertahan beberapa hari saja.

“Memang yang harus diwaspadai jangan sampai efeknya ini hanya sesaat, hanya satu, dua atau tiga hari,” ujarnya dalam Focus Grup Discussion di Kantor KPPU, awal pekan ini.

Menurut dia, impor yang dilakukan pemerintah harus memiliki dampak yang lebih panjang. Hal itu dikarenakan pengumuman impor oleh pemerintah tersebut ditujukan untuk menekan harga beras di pasaran.

“Karena tujuannya (impor) adalah memaksa. Bahkan, yang ada di Indonesia gudang-gudang itu untuk dipasok ke pasar karena semakin lama ditahan kerugian akan besar,” imbuhnya.

Ia berharap, semua pihak terutama satuan tugas (satgas) pangan mengawasi impor yang akan dilakukan pemerintah. Hal itu agar dalam dua pekan ke depan pengumuman impor beras sebanyak 500 ribu ton tersebut dapat benar-benar menjaga harga dan menambah stok beras di pasaran.

Awasi sistem distribusi

Ia membeberkan sejumlah penyebab yang memicu terjadinya berbagai persoalan beras di Tanah Air. Salah satu penyebab permasalahan beras saat ini adalah sistem distribusi.

“Sistem distribusi beras yang buruk karena terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi,” katanya.

Untuk memperbaiki masalah distribusi, banyak cara yang bisa ditempuh. Penyederhanaan rantai distribusi melalui korporatisasi petani, salah satunya, bisa dipilih. Selain itu, juga  bisa dengan mengadopsi sistem pemasaran dalam jaringan sehingga petani bisa langsung menjual berasnya ke konsumen.

Tak hanya menyelesaikan masalah di hilir, diperlukan juga perbaikan di hulu seperti meningkatkan efisiensi kegiatan dan juga memperbaiki tata niaga beras yang adil bagi petani, pedagang, dan konsumen.

Di sisi lain, rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian juga menjadi masalah lainnya. Perlu dilakukan audit data produksi beras di BPS dan Kementan bersama dengan perguruan tinggi sehingga tidak terus menerus menjadi sumber perdebatan.

Tidak sampai di situ, peran Bulog yang belum optimal menopang pasokan beras nasional melalui operasi pasar beras juga menjadi perhatian.

Bulog bersama Kementerian Perdagangan, sambungnya, bisa mengembangkan pasar induk beras nasional di sentra-sentra produksi beras nasional. Beberapa wilayah yang cocok untuk pengembangan pasar induk beras yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara.

“Pasar Induk diharapkan dapat menjadi  sumber referensi ketersediaan atau pasokan dan harga beras nasional,” tutur Syarkawi.

Selama ini disinyalir penyebab naiknya harga beras karena permainan para distributor yang membentuk kartel. Mereka menahan beras, padahal persediaan dan produksi beras sudah lebih dari target, namun harga beras—khususnya premium—terus merangkak naik.

Di sinilah peran KPPU harus bertindak tegas. KPPU dapat memetakan kelompok kartel yang mana saja yang bermain sehingga harga beras melambung. Karena perilaku monopolistik harga oleh kartel itulah membuat rakyat Indonesia susah.

Kredibilitas rendah

Pada bagian lain Syarkawi menilai ada empat faktor penyebab mengapa muncul kenaikan harga jual beras di pasaran dan terjadi ketidakstabilan pasokan beras saat ini.

Dia mengatakan, penyebab pertama adalah tingginya disparitas harga beras internasional dibandingkan dengan harga beras di dalam negeri memberikan dorongan untuk melakukan impor.

Menurut data Food and Agricultur Organization (FAO), pada tahun 2017, harga beras Vietnam sekitar US$0,31 per kg atau setara dengan Rp4.100 per kg (Kurs rupiah per dolar AS sebesar Rp13.225) dan beras Thailand harganya sekitar US$0,34 per kg atau setara dengan Rp4.496 per kg).

Sementara harga beras di Dalam negeri sekitar US$ 0,79 per kg menurut FAO atau sekitar Rp 10.447 per kg secara rata-rata.

Kedua, rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertamian.

“Sistem distribusi beras yang buruk karena terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi,” ungkap Syarkawi.

Faktor keempat, peran Bulog yang belum optimal menopang pasokan beras nasional melalui operasi pasar beras.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, Syarkawi menyatakan ada sejumlah solusi yang bisa dijalankan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Pertama, meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian (tanam, panen dan paska panen) di Hulu dan juga memperbaiki tata niaga beras sehingga adil bagi petani, pedagang dan konsumen.

Kedua, lakukan audit data produksi beras di BPS dan Kementan bersama-sama perguruan tinggi sehingga tidak terus menerus menjadi sumber perdebatan.

Ketiga, lakukan percepatan penyederhanaan rantai distribusi melalui implementasi koorporatisasi petani dengan mengintegrasikan usaha pertanian dari Hulu ke hilir. Langkah ini menjadi tangingjawab kemendag dan Bulog.

Keempat, Pemerintah perlu mengadopsi sistem pemasaran online Dalam pemasaran beras sehingga petani bisa secara langsung menjual beras nya ke konsumen akhir atau retailer Tanpa melalui jalur pemasaran yang panjang.

Kelima, lakukan pengembangan Pasar Induk Beras Nasional di Sentra-Sentra produksi beras Nasional seperti di Sulawesi Selatan, Jatim, Jateng, Jakarta – Jabar dan Sumut.

Pasar Induk diharapkan dapat menjadi sumber referensi ketersediaan Atau pasokan dan harga beras Nasional. Langkah ini Menjadi tanggungjawab Bulog dan Kemendag.

Keenam, lakukan pptimaslisasi peran Bulog dalam operasi pasar melalui peningkatan penyerapan beras petani.

Ketujuh, lakukan penegakan hukum terhadap spekulan yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga. Langkah ini menjadi tanggung jawab KPPU dan kepolisian.

Semoga peran serta KPPU dan Ombudsman seta Polri ke depan dapat menstabilkan harga beras. Dan yang terpenting dapat menghentikan pat gulipat permainan impor beras.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here