KPPU Telusuri Dugaan Praktik Kartel Cabai Rawit di Jatim

0
133
Aru Armando, Kepala KPPU Surabaya

Nusantara.news, Surabaya – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Surabaya, meminta petani tidak menetapkan harga jual cabai sembarangan atau terlalu tinggi. Untuk mengawasinya, KPPU Surabaya juga terus melakukan pengawasan serta pemantauan langsung ke sejumlah wilayah, sentra penghasil cabai di Jawa Timur.

Kepala KPPU Surabaya, Aru Armando mengatakan, hasil pantauan yang dilakukan di antaranya didapati petani menjual cabai hingga harga Rp110 ribu. Menurutnya, tindakan itu terlalu berisiko dan dapat menyebabkan pemerintah melakukan impor.

“Di daerah Ngantang, Malang kami langsung tanya ke petani. Mereka mengaku menjualnya dengan Rp 110 ribu perkilogram. Sementara biaya produksi di musim tidak baik berada di level RP 20 ribu sampai Rp 25 ribu perkilogram. Kalau cuaca sedang bagus, biaya produksi hanya Rp 12 ribu perkilogram. Coba, berapa kali lipat keuntungannya? Ini sangat beresiko,” kata Aru Armando, Rabu (7/3/2017).

Ditambahkannya, melejitnya harga cabai kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah  pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. “Kami temukan dalam rantai distribusi cabai, ada praktek  penetapan harga di level tengah dilakukan oleh pengepul. Jika berangkat dari sumber masalah, berawal dari minimnya suplai. Nah, karena cabai sedikit, pasokan ke masyarakat semakin berkurang, cabai dari sentra dijual ke pabrik pengolahan,” urainya.

Namun, hingga saat ini KPPU Surabaya belum menemukan adanya pasokan cabai  dari petani yang langsung  dibelokkan ke perusahaan. “Komoditas sebagian memang dari Jatim. Apakah praktek ini terjadi di Jatim?. Sejauh ini masih dari pihak pengepul. Kalau bandar besar, kita temukan di Jawa Tengah.

Di Jawa Timur belum ada  pembelokan cabai,” urainya. Hingga saat ini, KPPU Surabaya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait praktek monopoli cabai, termasuk apakah ada praktek yang mendorong untuk membuka keran import.

“Itu masih hipotesis, belum bisa diambil kesimpulan, dan masih perlu pembuktian. Kita akan kembangkan. Jika itu terjadi, dan petani  dirugikan, kita harus kita cegah,” jelasnya.
Aru menambahkan, jika ingin situasi segera membaik, para pelaku seharusnya berkompetisi atau bersaing. Dari sisi harga berusaha menjaga harus kompetisi, sehingga konsumen dapat memilih. Yang terjadi saat ini tidak ada kompetisi, sehingga memberatkan.

Aru menyebut persoalan cabai merupakan masalah krusial. Termasuk adanya permintaan dan penawaran yang menyertai. Dan,  KPPU Surabaya terus mencari pembuktian atas masalah ini. Jika didapati ada kesepakatan harga atau pembatasan produksi, maka itu masuk dalam kategori persaingan usaha.

Sebelumnya, saat dilakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jawa Timur, yang juga ikut hadir oleh petugas Pengawasan dan Penindakan BPOM Surabaya, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Ardi Prasetiawan menyebut,  impor cabai rutin dilakukan oleh importir, namun jumlahnya sesuai kebutuhan industri olahan.  “Tetapi itu untuk keperluan industri, kita masih telusuri dimana kebocorannya,” kata Ardi saat itu.

Untuk diketahui, terhitung dari Desember 2016 hingga sekarang, harga cabai rawit merah terus melambung, bertahan di harga di atas Rp 100 ribu per kilogram. Bahkan dibeberapa daerah ada yang sampai Rp 140 ribu hingga Rp 165 ribu perkilogram.

Tingginya harga kebutuhan pokok termasuk harga cabai, tidak boleh terus terjadi. Pemerintah harus tegas melakukan antisipasi dan tindakan nyata menangani lonjakan harga. Karena, jika ini terus terjadi, masyarakat khususnya rakyat miskin akan semakin tercekik. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here