KPU dan Bawaslu Garang Seperti KPK, Bisakah?

0
159

Nusantara.news, Jakarta – Prilaku sejumlah pejabat negara mengecewakan. Para anggota DPR misalnya tidak hanya mengecewakan masyarakat di kalangan terbatas, tetapi mengecewakan nyaris seluruh masyarakat Indonesia pada semua lapisan. Tidak hanya DPR RI, tetapi juga DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Demikian juga kepala daerah, sarat dengan prilaku korup.  Untuk mengakhiri setidaknya meminimalisir kekecewaan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU)  terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, diberikan peran baru dengan kewenangan lebih besar, dintutut bisa bertindak garang seperti KPK.  Bawaslu dituntut bisa melakukan  pembersihan terhadap semua calon pejabat negara yang ikut dalam proses penjaringan melalui pemilu atau pilkada. Kemampuan Bawaslu melakukan pembersihan akan melengkapi aspek pengawasan pejabat, karena KPK melakukan gencar melakukan pebersihan setelah calon pejabat lolos dari penjaringan melalui  pemilu atau pilkada. Bawaslu dalam hal ini melakukan pebersihan di bagian hulu sedang KPK melakukan pembersihan di bagian hilir.

Pejabat Mengecewakan

KPU dan Bawaslu adalah dua lembaga yang terlibat secara penuh dalam proses rekrutmen pejabat negara melalui jalur pemilihan umum (pemilu), baik pemilihan presiden, pemilihan legislati (DPR RI, DPRD I, DPR II), maupun pejabat negara setingkat kepala daerah yang dijaring melalui pemilukada tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Tidak ada lembaga yang keterlibatannya sangat besar dan menentukan dalam proses rekrutmen pejabat negara melalui pemilu dan pilkada, selain KPU dan Bawaslu.

KPU dan Bawaslu bahkan dapat disebut sebagai dua lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas dan integritas pejabat negara yang lolos melalui jalur pemilu.

Oleh sebab itu, KPU dan Bawaslu sangat penting meningkatkan keseriusannya dalam proses pemilu kali ini, baik pemilu presiden dan pemilu legislatif (DPR RI, DPRD I, DPRD II)  yang digelar April 2019, maupun pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan  walikota) yang digelar di 171 daerah Juni 2018.

Meningkatkan keseriusan itu memiliki urgensi tinggi, karena kinerja dan prilaku pejabat berkali mengecewakan masayarakat.

Dulu di saat awal reformasi, anggota dewan memperlihatkan prilaku tidak patut dengan berduel saat sidang.  Presiden Gus Dur menjuluki DPR sebagai taman kanak-kanak.

Setelah itu muncul prilaku tidur dan absen dalam sidang. Kemudian muncul prilaku korup dalam sejumlah kasus mulai dari kasus e-KTP yang berbulan-bulan mendominasi ruang publik.

DPR juga disorot karena mulai memperlihatkan indikasi menyalahgunakan kekuasaan seperti kasus surat Fadli Zon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun dalam kasus pembentukan Pansus KPK.

Pejabat daerah, baik bupati, walikota atau anggota leglslatif, tidak kurang mengecewakan. Sudah lebih 50 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Jumlah ini bertambah setelah sejumlah kepala daerah dan anggota DPRD kembali berurusan dengan KPK belum lama ini.

Tahapan pilkada di 171 daerah sudah dimulai. Namun tahapan pilkada yang penting, yakni pendaftaran calon, baru dimulai 8-10 Januari 2018. Tahapan ini akan dilanjutkan dengan tahap kampanye mulai 15 Februari-23 Juni 2018, dan pemungutan dan penghitungan suara pada 27 Juni 2018. Tiga tahap ini adalah tahap-tahap krusial dalam pilkada.

Tahapan pilpres dan pileg juga sudah dimulai. Tahap pendataran parpol mulai 3-16 Oktober 2017. Tahap ini akan dilanjutkan dengan tahap pengajuan calon anggota legislatif pada Juli 2018, tahap pengajuan calon presiden pada Agustus 2018 dan tahap pemungutan suara pada 17 April 2019.

Pada tahap-tahap krusial ini, Bawaslu harus meningkatkan kewaspadaan. Bawaslu yang dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditingkatkan perannya, harus tegas, berani dan cerdas melakukan pengawasan terhadap persyaratan, kualifikasi dan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon atau suatu partai tertentu atau calon legislatif. Bawaslu harus tegas dan kalau perlu tidak segan-segan menidak dengan mendiskualifikasi peserta pemilu apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Bawaslu harus tegas menindak dengan mendiskualifikasi apabila peserta pemilu tidak bisa mempertanggungjawabkan sumber keuangan yang digunakan, atau melakukan politik uang, atau ada incumbent yang diam-diam mengerahkan pejabat di bawahnya jadi vote getter.

Dalam hal ini, Bawaslu juga dinilai sangat peting menyosialisasikan kepada personel Bawaslu tentang  makna pemilu sebagaimana disebutkan dalam UU Pemilu 7 / 2017 yang menyatakan,   Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, yang dilaksanakan siara langsung, umum, bebas, rahasia, juur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang menjadi titik tekan dalam hal ini, adalah bahwa pemilu sebagai “sarana kedaulatan rakyat”, bukan sarana kedaulatan calon agtau peserta pemilu.

Yang tidak kurang pentingnya dalah sosialiasi mengenai makna kampanye. Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan,  kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Yang menjadi titik tekan dalam hal ini adalah “menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu” bukan menawarkan uang atau berbagai bentuk yang bersifat kebendaan sebagai sarana suap.

Garang Seperti KPK

Pertanyaannyua bisakah  Bawaslu bertindak seperti KPK? Dari segi kewenangan yang diberikan UU Nomor 7 tahun 2017b tentang Pemilu, bisa.

Dalam batas-batas tertentu Bawaslu malah memiliki kewenangan lebih dibanding KPK. Sebab tugas KPK hanya sampai batas penyidikan. Hasil penyidikannya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk diuji. Sementara Bawaslu, selain diberikan tugas penyelidikan juga memiliki tugas penindakan.

Dalam Pasal 93 huruf a disebutkan, Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

Tugas ini memberikan keleluasan bagi Bawaslu untuk menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu.

Tugas penindakan diatur dalam Pasal 93 huruf b berbunyi,  melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

Pada Pasal 94 ayat (3) ditegaskan lagi, Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dahm Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu

Keputusan Bawaslu dalam hal ini harus dilaksanakan oleh KPU karena bersifat mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu huruf i yang menyatakan, menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

Dalam Pasal 95 disebutkan pula,  Bawaslu berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;  c. memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang; d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Sedemikian rupa, UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberikan tugas yang sangat besar sebagai pengawas pemilu kepada Bawaslu.  Dengan tugas dan kewenangan ini, sangat memungkinkan Bawaslu bertindak tegas seperti KPK.

Pertanyanannya, apakah mental personel dan fasilitas  yang diberikan kepada Bawaslu cukup untuk melakukan tugas pencegahan dan penindakan terhadap peserta pemilu yang tidak memenuhi kualifikasi dan atau melakukan pelanggaran proses pemilu/pilkada?

Mental personel Bawaslu yang dikenal selama ini terkesan tidak garang seperti KPK. Hal itu, mungkin karena kewenangan yang diberikan kepadanya terbatas, karena cenderung hanya melakukan pengawasan tanpa kewenangan menindaklanjuti hasil pengawasan.

Kini Bawaslu yang dipimpin Abhan, seorang pengacara, diberikan peran baru dengan kewenangan yang lebih besar sebagaimana digariskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apakah Bawaslu mampu memperlihatkan sosok garang seperti KPK? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here