KPU Hanya Cari Sensasi

0
77

AKHIRNYA, memang itulah kesimpulan kita terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam masalah mantan narapidana yang menjadi calon anggota legislatif. Hanya sekadar gagah-gagahan, memancing kontroversi yang tak penting, dan mencari sensasi.

Bagaimana tidak, kemarin KPU memutuskan untuk tidak mengumumkan daftar caleg yang mantan narapidana korupsi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Caleg mantan napi korupsi hanya diumumkan dalam situs resmi KPU dan media massa. “Nggak kami umumkan di TPS,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Jakarta, 12 Februari kemarin.

Padahal keributan soal caleg mantan napi itu sedemikian gegap-gempita. Ketika gagasan pelarangan mantan napi menjadi caleg dilempar KPU pada April tahun lalu, banyak yang mengingatkan KPU bahwa itu menyimpang dari UU Pemilu. Tapi KPU bersikeras menerbitkan Peraturan KPU yang akhirnya rontok juga setelah dibatalkan Mahkamah Agung. KPU belum menyerah. Walaupun tak kuasa melarang pendaftaran, mereka umumkan mantan napi yang menjadi caleg pada 30 Januari kemarin.

Waktu itu ada 49 caleg yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Mereka terdiri dari 16 orang adalah caleg DPRD provinsi, 24 caleg DPRD kabupaten/kota, dan sembilan orang sebagai caleg DPD RI.

Namun, ngototnya KPU ini tidak didasari data yang valid. Caleg yang 49 orang itu rupanya baru yang pernah jadi napi korupsi.  KPU menjanjikan caleg yang mantan napi narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak juga akan dipublikasikan. Tetapi 49 caleg mantan koruptor itu belum lengkap. Kemarin Ketua KPU menegaskan lagi daftar terbaru caleg koruptor akan diumumkan setelah debat Capres 17 Februari lusa. Menurutnya ada penambahan belasan orang dari daftar terdahulu.

Belasan orang? Jumlah itu kecil jika dibandingkan dengan 200 ribuan caleg. Tetapi, dalam konteks KPU, kekeliruan itu amat sangat fatal. Sebab hampir setengah pekerjaan KPU adalah mengurusi data berupa angka-angka –baik jumlah pemilih, jumlah suara yang sah, jumlah suara yang tidak sah, dan sebagainya. Kalau pendataan KPU meleset satu angka saja, tak terkira besar dampaknya.

Nah, sekarang daftar caleg koruptor yang menghebohkan itu hanya akan dimuat dalam situs KPU dan rilis ke media massa. Daftar itu tidak akan ditemui di TPS. Ilham Saputra hanya mengatakan, bahwa daftar itu bukanlah blacklist, tapi hanya informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Okelah. Kalau memang informasi, tentulah itu informasi yang penting diketahui masyarakat pemilih. Jika tak penting, untuk apa lembaga sepenting KPU menyiarkan informasi itu –kecuali kalau KPU sudah tak tahu membedakan mana yang penting dan yang tidak.

Sebagai informasi penting, KPU tentu harus bisa menjamin informasi itu diketahui oleh pemilih di daerah pemilihan (dapil) sang caleg bermasalah. Untuk itu, setiap TPS di dapil bersangkutan harus ada daftar caleg mantan koruptor itu.

KPU jangan merasa, bahwa informasi yang diumumkan di situs KPU dan media massa akan bisa diterima oleh semua pemilih yang ada di dapil-dapil yang terdapat nama caleg mantan napi tersebut. Sebab, tidak semua orang membaca media massa. Tidak semua orang pula mengakses internet.

Sebagai lembaga negara, KPU mestinya tahu, atau setidaknya pernah mendengar, berapa sih jumlah penduduk Indonesia yang telah terhubung dengan jaringan internet. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII), pada tahun 2017 baru sekitar 50 persen dari penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Itu pun yang terbesar hanya di Pulau Jawa, dengan 57,7 persen penduduk. Di luar Jawa, populasi pengguna internet itu relatif kecil dan tidak merata.

Mestinya terbayangkan oleh KPU, bagaimana cara masyarakat mengakses informasi  itu menjelang pelaksanaan pemungutan suara nanti. Di Pulau Sulawesi, misalnya. Tingkat paparan internet ke masyarakat di seluruh pulau itu hanya 6,73 persen dari jumlah penduduk. Padahal (berdasarkan daftar 49 caleg koruptor versi KPU tadi) di seluruh Sulawesi tercatat sekitar 10 caleg yang mantan napi korupsi. Coba bayangkan pula di Maluku dan Papua yang punya 7 caleg mantan koruptor. Dengan penyebaran internet hanya 2,49 persen dari total penduduk Maluku dan Papua, bagaimana masyarakat di sana bisa mengetahui calon wakil mereka, jika informasi itu berada di dunia maya dalam situs KPU.

Artinya, daftar caleg mantan napi korupsi yang dirilis KPU itu tidak banyak gunanya. Padahal, untuk menghasilkan data yang tak berguna itu, kehebohannya luar biasa.

Jadi, sekali lagi, ini memang soal gagah-gagahan saja dengan mencari hal-hal yang sensasional. Isu korupsi memang isu yang paling mudah diekspolitasi untuk menampilkan kesan kepahlawanan. Pejabat publik mana pun akan dianggap pahlawan jika menampilkan gagasan pemberantasan korupsi, sekalipun pejabat tersebut tak becus mengurus tugas pokoknya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here