KPU Kedodoran

0
153

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) harus berterimakasih kepada mantan koruptor yang menjadi calon anggota legislatif (caleg). Sebab, berkat gugatan judicial review mereka ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan gugatan itu dikabulkan oleh MA, KPU terselamatkan.’MA menyatakan PKPU yang melarang mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi caleg itu bertentangan dengan undang-undang.

Seandainya PKPU itu tetap diberlakukan, dan KPU melarang mantan narapidana di ketiga jenis kejahatan itu menjadi caleg, tak terbayangkan bagaimana kalang-kabutnya KPU menyisirnya satu per satu.

Coba saja lihat, pada 30 Januari kemarin KPU mengumumkan daftar caleg pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Jumlahnya ada 49 orang, yang terdiri dari 16 orang adalah caleg DPRD provinsi, 24 caleg DPRD kabupaten/kota, dan sembilan orang sebagai caleg DPD RI.

Tapi ternyata itu belum angka final. Jumlahnya masih akan bertambah. Karena ternyata masih banyak yang belum tercantum dalam daftar yang diumumkan.

Menurut Ketua KPU Arief Hidayat, setelah pengumuman 49 orang caleg itu, dia mendapat masukan dari berbagai KPU daerah bahwa ada nama-nama yang belum tercantum. “Kami akan kompilasi lagi, nanti kalau sudah valid, kita akan umumkan lagi,” kata Arief di kantor KPU, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Hal yang sama juga disampaikan Komisioner KPU Ilham Saputra. Dikatakannya, daftar caleg mantan napi korupsi akan bertambah. “Kita tunggu data ini fixed dulu, tanpa ada yang terlewatkan, supaya tidak ada nanti perlakuan yang berbeda,” ujar Ilham.

Dari cara pengumuman saja juga kelihatan kalau KPU tak siap. Semula diberitahukan pengumuman akan dilakukan pada 29 Januari, namun ditunda sampai keesokan harinya. Asumsinya, penundaan itu tentu karena datanya belum lengkap. Namun, setelah tertunda pun toh ternyata “belum valid”, menurut istilah Arief Hidayat, dan “belum fixed” meminjam kata Ilham Saputra.

Apa yang dapat dikatakan terhadap sebuah lembaga resmi mengumumkan data yang sangat penting, yang menyangkut hak politik seseorang, tapi data itu belum “valid” dan belum “fixed”?

Itu menunjukkan KPU tidak mempunyai data yang lengkap tentang rekam jejak caleg.

Kita tidak tahu bagaimana mekanisme pengumpulan data KPU terhadap caleg yang pernah dipidana dalam kasus korupsi. Sebab data itu tentu tidak ada di KPU. Artinya KPU harus meminta dari instansi lain sebagai acuan verifikasi. Data pelaku korupsi itu tentunya tersebar di banyak instansi, yakni di KPK, Polri dan Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung. Kesemuanya tentu harus di-cross check agar mendapatkan data final, tidak ada yang terlewat atau terduplikasi.

Kita juga tak bisa membayangkan mekanisme kerjasama KPU dengan instansi lain tersebut. Sebab, jangankan dengan instansi lain, dengan sesama instansi pemangku kepentingan dalam pemilu pun ada selisih paham tentang soal ini. Misalnya antara KPU dan Bawaslu. Maka sejauh pemberitaan yang ada, hanya KPK yang menyatakan akan membantu KPU dalam soal caleg mantan napi korupsi ini.

Itu baru soal napi korupsi yang menjadi caleg. Belum lagi caleg yang pernah dipenjara karena kejahatan narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Untuk jenis kejahatan yang terakhir ini mungkin tak seberapa, atau mungkin tidak ada sama sekali.

Namun untuk kejahatan narkoba pasti jumlahnya sangat banyak. Coba saja masuk ke mesin pencari di internet, berita tentang anggota legislatif yang terlibat narkoba nyaris tak terhitung. Entah hanya sebagai pemakai, pengedar atau malah bandar. Artinya, untuk menyisir caleg mantan napi narkoba, pasti akan lebih njelimet.

Kita pernah menyampaikan bahwa tugas KPU luar biasa berat.  Mereka harus menyelenggarakan pemilu yang mungkin merupakan pemilu terbesar di dunia. Partai politik pesertanya saja  ada 15 partai, atau 19 partai jika ditambah dengan partai lokal di Aceh. Jumlah pemilih hampir 200 juta orang. Jumlah calegnya sekitar 200 ribuan.

Jadi, secara teknis, pelaksanaan pemilu di Indonesia bukan pekerjaan sederhana. Apalagi tahapan pelaksanaan pemilu 2019 ini berhimpitan pula dengan sebagian tahapan pelaksanaan Pilkada 2018 kemarin.

Jadi, mestinya mereka memfokuskan saja seluruh energi dan konsentrasinya di situ. Secara moral, Komisioner KPU boleh saja punya keinginan membersihkan legislatif dengan menghambat masuknya caleg mantan napi. Tapi secara fungsional, tak ada urusannya KPU dengan masalah itu.

Ini mestinya menjadi pelajaran bagi instansi lain. Berkonsentrasilah pada tugas pokok, karena pencapaian itu pun masih jauh dari yang seharusnya.

Persepsi publik yang positif terhadap kinerja lembaga memang penting. Untuk itu memang harus rajin mengkomunikasikan kinerja kepada khalayak. Tapi mestinya cukuplah menyampaikan apa yang dikerjakan, jangan banyak bicara tentang apa yang dipikirkan. Sebab, apa yang ada dalam pikiran, belum tentu bisa diwujudkan menjadi kenyataan –entah karena tak sejalan dengan peraturan, atau lantaran tak sesuai dengan kemampuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat publik, niat baik saja tidak cukup.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here