KPU Kota Malang atur Strategi Hindari Black Campaign di Media Sosial

0
65
KPU Kota Malang dan Media (Foto: Humas KPU Kota Malang)

Nusantara.news, Kota Malang – Guna menghindari ‘Black Campaign’ di media sosial, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang mengambil beberapa langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi.

Komisioner KPU Kota Malang, Ashari Husain menyampaikan, kampanye menggunakan media sosial bukanlah sesuatu yang dilarang. Namun para calon kepala daerah harus memperhatikan setiap rambu yang dikeluarkan oleh KPU.

“Harus tahu aturan dan rambu agar para calon kepala daerah tak sampai keluar dari jalur, dan untuk menghindari adanya praktik black campaign,” tegasnya, kepada wartawan, Selasa (30/1/2017).

Ia menjelaskan bahwa dalam era ini, arus informasi global sangat deras dan juga sulit di kontrol, oleh karenannya perlu adanya beberapa aturan agar tidak mencederai nilai politik dan demokrasi yang telah ada.

“Di era seperti saat ini, media sosial memang dimasukkan sebagai salah satu media berkampanye. Media sosial pun dianggap sebagai salah satu alat yang ampuh untuk menyebarkan informasi,” katanya,

Ia pun menjelaskan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh para calon kepala daerah dalam menggunakan media sosial sebagai media kampanye. Salah satunya yakni dengan melaporkan ID media sosial yang digunakan.

Laporan tersebut yang kemudian digunakan untuk KPU dan Panwaslu dapat mengontrol langsung apa saja yang di posting oleh para pasangan calon. “Misalnya FB, IG, Twitter, tapi ID atau nama yanh digunakan harus dilaporkan kepada KPU,” terangnya.

Penggunaan media sosial sebagai salah satu alat berkampanye itu pun ia harapkan mampu menambah angka partisipasi warga Kota Malang untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga, para pasangan bakal calon diharapkan juga turut aktif mengajak masyarakat ikut dalam pesta demokrasi, khusunya para pemuda ‘Gneerasi Millenial’ yang sering menggunakan media sosial.

“Hal ini juga, semoga dapat menambah angka partisipasi pemilih dimana anak muda yang kerap menggunakan media sosial dapat menerima informasi terkait calon kepala daerah Kota Malang yang baru,” jelas dia.

Ashari pun menyampaikan, jika saat ini KPU ditargetkan mampu menarik partisipasi sampai 75 persen untuk turut melakukan pemilihan. Peran serta para juru kampanye dan pasangan kepala daerah pun di sini sangat diperlukan.

Ia pun mencontohkan di kota sebelah yakni Kota Batu yang tahun lalu menyelenggarakan gelatan Pilkada. “Kita harus belajar dari Pilkada Kota Batu kemarin, di mana angka partisipasinya mencapai 85 persen,” pungkasnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa kini tiga pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Malang telah aktif memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan dirinya masing-masing. Mulai dari Yaqud Ananda Gudban, M. Anton, hingga Sutiaji yang rata-rata memanfaatkan Instagram untuk menyapa warga Kota Malang.

Memang di era globalisasi, media sosial menjadi salah satu alat tercanggih yang digunakan para calon kepala daerah untuk kampanye. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menerapkan aturan main yang harus dipatuhi oleh para calon agar tidak mencederai nilai demokrasi dan etika politik yang ada. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here