KPU Kota Malang Dituduh Boroskan Dana Pilkada 2018

0
60
Malang Corruption Wacth menduga ada enam pengalokasian anggaran KPU Kota Malang yang dianggap sebagai pemborosan dan kurang sesuai.

Nusantara.news, Kota Malang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang diduga melakukan pemborosan dalam penganggaran dana pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2018. Hal tersebut dituduhkan oleh Malang Corruption Wacth (MCW) yang menyoroti terkait alokasi anggaran yang diajukan.

Pihak MCW, telah membedah alokasi anggaran dan penganggaran yang dilakukan oleh KPU. Terlihat bahwa, KPU Kota Malang menerima dana hibah dari Pemkot Malang sebesar Rp 30,2 miliar untuk Pilkada Kota Malang 2018.

Nominal tersebut nantinya yang akan digunakan oleh KPU Kota Malang untuk menyelenggarakan Pilkada, mulai dari tahap sosialisasi, pencoblosan, penghitungan, sampai dengan penetapan pemenang.

Dalam kajian pembedahan alokasi anggaran KPU Kota Malang, MCW menyoroti enam poin pengalokasian anggaran yang dianggap sebagai tindak pemborosan dan kurang sesuai.

Divisi Pengorganisasian MCW, Ibnu Syamsu menjelaskan beberapa poin yang ia permasalahkan. Pertama, yakni jumlah dana yang kian hari kian naik secara signifikan dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya.

“Kenaikan jumlah TPS dan laju inflasi itu yang membuat sebuah dana Pilkada naik. Namun, kenaikannya terlalu banyak jika memakai parameter antara lain kenaikan jumlah TPS dan laju inflasi. Dalam hitungan kami, idealnya dana hibah Pilkada Tahun 2018 berkisar Rp 20,9 miliar,” ujarnya kepada Nusantara.news, Senin (15/1/2017).

Untuk diketahui, Anggaran dana Pilkada dihitung berdasarkan antara lain tempat pemungutan suara (TPS) dan laju inflasi. Di tahun 2013, dana Pilkada untuk KPU sebesar Rp 18 miliar. Jika dihitung Dana hibah Pilkada Tahun 2018 naik sekitar Rp 12 miliar. “Namun, kini meningkat tajam menjadi 30,2. Hampir 2 kali lipatnya,” katanya.

Selanjutnya, ia menjelaskan terkait dana sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek). “Kami mengamati, bahwa kerap kali dalam sosialisasi kadang kala diselingi dengan Bimtek, tetapi masih ada anggaran kegiatan Bimtek, terkesan 2 kali penganggaran, in yang disebut pemborosan. Kita lihat nanti saja,” papar Ibnu.

Di sisi lain, Divisi Korupsi Atha Nursasih menjelaskan anggaran untuk pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP terlalu menghabiskan anggaran, karena mencapai Rp 1,1 miliar. Nominal tersebut dinilai proporsional.

Ia menyebut ada beberapa catatan tentang pengadaan produk hukum dan petunjuk teknis, rapat kerja atau Bimtek KPU, PPK, PPS, atau KPPS, dan banyaknya kelompok kerja yang dibentuk sehingga berpengaruh pada pembengkakan honorarium.

“Harusnya ada beberapa Pokja yang bisa digabung, tidak usah dipisah dan kemudian dianggarkan sendiri-sendiri. Misal Pokja pembentukan PPK dan PPS seharusnya bisa digabung dengan pembentukan KPPS,” jelas Alumnun Universitas Tribuanatunggadewi Malang.

Dilain tempat, Sekretaris KPU Kota Malang, M Sailendra menegaskan kalau penganggaran yang dibuat oleh KPU sudah dikonsultasikan dan diperiksa oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat KPU RI.

“Kami sudah lakukan koonsultasi dengan instansi terkait penganggaran yang akan kami ajukan, dan pihak mereka tidak mempermasalahkan. Kegiatan yang kami buat juga sudah sesuai dengan tahapan,” tegasnya.

Ketika ada penganggaran yang mencurigakan atau berpotensi bermasalah, tegasnya, pasti Biro Perencanaan dan Inspektorat akan menolaknya, dengan mencoret dan merevisi perencanaan anggaran yang kami buat.

Pihak KPU menjelaskan bahwa sejauh ini tidak ada permasalahan dalam penggunaan anggaran, namun dari pihak MCW tetap menyoroti nominal angka yang membludak besar hampir dua kali lipat dengan anggaran Pilkada di tahun sebelumnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here