KPU Usul Napi Koruptor Jadi Pesakitan Politik Permanen

0
82
Tim KPK usai menggedah ruangan di DPRD Jatim (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Selama ini masih ada narapidana korupsi yang bebas mencalonkan diri dalam even pemilu. Tetapi KPU kini membuat mereka menjadi “pesakitan” politik secara permanen. Caranya, KPU ajukan usul melarang mantan napi ikut even pemiulu.

Pesakitan Politik Permanen

Terkait pro dan kontra, usulan koruptor tidak boleh ikut menjadi peserta Pemilu atau Pilkada menjadi perdebatan. Sejumlah pihak pun ikut bersuara, sebelumnya para netizen juga ramai menyuarakan mendukung usulan itu, mantan narapidana koruptor tidak layak maju menjadi wakil rakyat.

Untuk diketahui, sebelumnya saat sidang di Gedung Wakil Rakyat di Senayan, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan usulan tentang aturan pelarangan bagi mantan narapidana kasus korupsi alias koruptor untuk maju menjadi anggota legislatif di Pemilu 2019, mayoritas partai politik menentangnya.

Saat itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, KPU telah menyusun substansi aturan terkait pelarangan koruptor maju di pemilihan legislatif. Rencananya, jika mendapat persetujuan soal pelarangan itu dalam waktu dekat akan segera diterbitkan, mereka para koruptor akan terganjal untuk maju di pemilihan. Langkah KPU tersebut juga disambut positif oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengaku peduli pemilu.

Sementara, di dunia maya warganet ramai-ramai mendukung upaya mengganjal koruptor untuk maju ke pemilihan legislatif, mereka menandatangani petisi di situs change.org. Bagaimana perjuangan warga net, apakah mereka berhasil atau sebaliknya, upaya yang dilakukan akan kandas?.

Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura, Surabaya (Foto: Tudji)

Terkait usulan itu, KPU memiliki alasan yakni payung hukum UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait menerbitkan PKPU. KPU bersikukuh mantan napi yang pernah tersangkut korupsi tidak boleh maju di pemilihan. Itu sesuai UU Pemilu, mantan terpidana korupsi tidak layak maju menjadi wakil rakyat. Menurut Wahyu, terpidana kasus korupsi masuk kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, sama dengan pelaku kejahatan narkotika dan kejahatan seksual terhadap anak.

“Di dalam UU Pemilu yang dimaksud kejahatan luar biasa adalah kejahatan seksual terhadap anak dan narkoba. Dan, kejahatan korupsi juga adalah kejahatan yang memiliki daya rusak yang luar biasa. Sehingga KPU memperluas tafsiran, yang semula hanya dua poin, kita perluas dengan satu norma lagi, yaitu korupsi,” ujar Wahyu.

KPU menyiapkan dua opsi untuk melarang mantan napi kasus korupsi maju menjadi wakil rakyat. Kedua opsi itu memiliki substansi yang sama, namun berbeda pada redaksional di PKPU.

Opsi pertama, larangan akan dimasukkan dalam substansi pasal 8 ayat (1) huruf J Rancangan PKPU. Dalam pasal itu akan disebutkan tegas bahwa bakal calon anggota legislatif bukan mantan narapidana kasus korupsi.

Opsi kedua, aturan itu juga akan diberlakukan pada semua partai politik. Di PKPU, setiap parpol diwajibkan untuk menjalankan rekrutmen caleg secara transparan dan bersih. Parpol juga tidak diperbolehkan mengusung caleg yang terbukti mantan napi dalam kejahatan korupsi yang merugikan bangsa dan negara serta masyarakat yang juga menerima dampaknya.

Namun, dalam perjalannya sejumlah wakil rakyat di Senayan menolak.
Rencana KPU melarang mantan napi kasus korupsi maju sebagai caleg ditolak Komisi II DPR RI.

Saat itu, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali dari Partai Golkar menegaskan, langkah KPU menabrak substansi yang termuat di dalam Pasal 240 UU Pemilu. Amali menyebut, mantan napi korupsi dibolehkan mencalonkan diri dengan syarat telah lima tahun bebas dari penjara dan keharusan mengumumkan kepada publik sebagai mantan narapidana.

Polemik itu pun kemudian terus bergulir. Sejumlah pakar tata negara mempertanyakan kewenangan KPU yang melarang napi koruptor mempergunakan hak individunya untuk maju sebagai calon wakil rakyat.

Politikus di Jatim misalnya, juga ikut bersuara soal usulan pelarangan mantan narapidana korupsi maju menjadi calon wakil rakyat. Kepada Nusantara.news, misalnya Agus Maimun Anggota DPRD Jatim yang juga Ketua Karang Taruna Jatim, mengatakan boleh tidaknya mantan napi korupsi maju menjadi wakil rakyat, itu tergantung rakyat.

“Rakyat yang punya kewenangan. Saya kira yang dipakai pegangan adalah undang-undang yang sudah melalui kajian filosofis, sosiologis dan yuridis. Bahwa napi koruptor itu jadi apa tidak, rakyatlah yang memutuskan,” kata Agus Maimun saat dihubungi kemarin oleh Nusantara.news.

Sejak Jokowi, 33 Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Untuk diketahui, ada 33 kepala daerah ditangkap lantaran terjerat kasus tindak pidana korupsi. Padahal dalam berbagai kesempatan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar kepala daerah memahami area rawan korupsi, dan tidak terjebak apalagi melakukan korupsi hingga berurusan dengan KPK.

“Selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah 33 kepala daerah yang terjerat korupsi, selama KPK ada sudah 351 kepala daerah yang tertangkap belum lagi anak dan istrinya,” kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo menyebut, area rawan korupsi meliputi belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, belanja hibah dan bansos hingga jual beli jabatan.

Untuk mengindari terjadinya korupsi harus dirancang penganggaran secara elektronik, perencanaan elektronik untuk memperkuat pengawasan seperti inspektorat daerah.

“KPK juga sudah melakukan supervisi ke daerah, BPK sudah turun, Saber Pungli juga ada, setelah kepala daerah terpilih juga dibekali pemahaman soal itu, di Kemendagri,” katanya.

Menurut Tjahjo, perilaku korupsi selalu melibatkan orang dalam serta orang luar yaitu pihak ketiga termasuk pengusaha. Yang dilakukan pihak ketiga biasanya soal perizinan, komisi yang harus bayar di depan, hingga akhirnya menjadi temuan tindak pidana korupsi.

Jika masih ada pejabat yang terjerat korupsi, masih kata Tjahjo itu kembali pada pribadi masing-masing.

Sementara, hingga September 2017 kemarin, ada 5 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Dari berbagai operasi tangkap tangan oleh KPK, ada 5 kepala daerah kini berstatus tersangka KPK.

September 2017, kepala daerah yang ditangkap KPK, adalah.

1. Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti jadi tersangka KPK Kamis (22/6/2017).
Dia tertangkap dalam OTT Rabu (21/6/2017), atas dugaan suap proyek peningkatan jalan TES-Muara Aman dan proyek peningkatan jalan Curug Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong.

Termasuk isterinya, Lily Martiani Maddari. Direktur PT Statika Mitra Sarana (PT SMS) Jhoni Wijaya, pemenang dua proyek jalan tersebut. Serta pengusaha bernama Rico Dian Sari. Ridwan diduga mendapat commitment fee Rp 4,7 miliar dari proyek itu. Sementara, Lily Martiani ikut menjadi tersangka karena menjadi perantara suap dari Jhoni.

2. Bupati Pamekasan, Madura Achmad Syafii
Achmad Syafii menjadi tersangka KPK, Rabu (2/8/2017) dalam kasus suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.
KPK juga menetapkan empat orang lainnya, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo, Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi, dan Noer Solehhoddin yang menjabat Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan.

3. Wali Kota Tegal Siti Masitha
Walikota perempuan itu ditangkap Tim KPK Selasa (29/8/2017) di Rumah Dinas Wali Kota di Kompleks Balai Kota, Jalan Ki Gede Sebayu, Kota Tegal.

Dua orang lainnya adalah, Ketua DPD Partai Nasdem Brebes Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Cahyo Supriadi. Itu terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2017. Serta proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal tahun 2017. Siti diduga menerima suap Rp 5,1 miliar. Uang suap itu diduga untuk ongkos politik Siti yang berniat mencalonkan diri sebagai wali kota Tegal periode 2019-2024.

Pemberian uang suap terkait pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah, Kota Tegal serta fee proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkot Tegal, Tahun Anggaran 2017, nilainya Rp 1,6 miliar, yang diterima antara Januari hingga Agustus 2017. Sebesar Rp 200 juta ditemukan saat operasi tangkap tangan. Dan yang Rp 100 juta didapati ditransfer ke dua rekening Amir.

4. Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, juga menjadi tersangka KPK Kamis (14/9/2017). Sebelumnya, empat orang stafnya yakni, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Helman Herdady, pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono alias Ayen, dua orang kontraktor yakni Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, juga menjadi tersangka terkait suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara, tahun 2017.

Arya Zulkarnaen diduga menerima fee Rp 4,4 miliar dari tiga proyek yakni Rp 4 miliar dari pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp 32 miliar pemenang tendernya PT GMU. Serta proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilai Rp 12 miliar dimenangkan PT T. Sementara, Rp 400 juta dari fee proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar.

5. Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko juga menjadi tersangka KPK, Minggu (18/9/2017), pasca OTT oleh tim KPK di rumah dinasnya. Itu terkait dugaan suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubel yang tendernya dimenangkan PT Dailbana Prima di Pemkot Batu tahun 2017, senilai Rp5,26 miliar.

Selain Eddy, juga menjadi tesangka yakni, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan, dan Direktur PT Dailbana Prima, Filipus Djap yang memberi suap.

Eddy Rumpoko diduga menerima suap Rp 500 juta atau sekitar 10 persen dari nilai proyek. Suap diterima dua tahap, Rp 300 juta dalam bentuk pelunasan mobil Toyota Alphard miliknya, sisanya Rp 200 juta diterimakan tunai.

Sepanjang 2016, 10 kepala daerah ditangkap KPK karena kasus korupsi. Secara keseluruhan sejak 2004 hingga Juni 2017, dalam catatan KPK ada 78 kepala daerah berurusan berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota/bupati dan wakilnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here