KPUD dan Bawaslu Lakukan Pembiaran, Bagi Bagi Sembako Bisa Picu Konflik Horizontal

0
102

Nusantara.news, JAKARTA –   Pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) tertentu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 ini sepertinya hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak punya legitimasi. Pelanggaran dalam berbagai bentuk bagi bagi sembako dikhawatirkan memicu terjadinya gesekan yang mengarah pada konflik horizontal.

“Pilkada DKI kali ini merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Jakarta bahkan mungkin di Indonesia. Indikasi kecurangan terjadi di semua lini. Mulai dari TPS (Tempat Pemungutan Suara) sampai rekapitulasi tingkat propinsi nanti. Makanya sangat perlu pengawasan. Sebab, situasinya sudah sampai pada tahap sangat berbahaya, karena yang terjadi bukan lagi kecurangan, tapi kejahatan pemilu dalam bentuk bagi-bagi sembako oleh orang yang diduga timses pasangan nomor 2,” kata Ketua Majelis Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Standarkiaa Latief kepada Nusantara.news di Jakarta, Selasa (18/4).

Betapa tidak, kejahatan pemilu berupa pembagian sembako yang terjadi hampir di semua wilayah Ibukota terlihat jelas di depan mata. Namun penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI terkesan berlindung di balik ketidakberdayaan menghadapi kejahatan pemilu yang terjadi.

Dikatakan, bagi-bagi sembako itu jelas pelanggaran, masuk kategori politik uang. Pelanggaran jenis ini terbilang berat dan ada sanksi pidananya sebagaimana tercantum dalam Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal tersebut ditulis, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, dipidana dengan pidana penjara 36-72 bulan dan denda Rp 200 juta – Rp 1 miliar.

Bagi penerima sembako atau materi lainnya juga bisa dikenakan sanksi pidana yang sama. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 187A ayat 2 UU tersebut.

“Jadi, aturannya jelas, tapi ini masih terjadi. Bawaslu dan KPUD DKI punya otoritas menindak pelaku, tapi mereka berlindung di balik ketidakberdayaan. Begitupun penegak hukum, polisi dan jaksa yang jadi bagian dari Bawaslu juga seolah tak berdaya,” kata Kiaa.

Penyelenggara pemilu dan penegak hukum hanya bereaksi pada masalah kecil yang dilakukan oleh paslon nomor 3, tapi mengabaikan kejahatan yang dilakukan paslon tertentu. “Kemarin Bawaslu bereaksi keras pada kasus bagi-bagi kaos oleh relawan paslon nomor 3, bahkan polisi juga langsung turun. Tapi, soal yang besar yakni bagi-bagi sembako, bahkan ada kabar sembako ditumpuk di rumah dinas salah satu anggota DPR pendukung paslon tertentu, kok pada diam?,” katana mempertanyakan.

Menurut Kiaa, KPU dan Bawaslu DKI sebagai pemegang amanat konstitusi penyelenggara dan pengawas pilkada yang terkesan melakukan pembiaran, mengindikasikan adanya konspirasi tingkat tinggi untuk memenangkan secara pakssa paslon tertentu.

“Ini berbahaya, karena pembiaran ini, berpotensi memicu gesekan yang mengarah kepada konflik horizontal. Jika itu terjadi maka KPU dan Bawaslu DKI lah yang paling bertanggung jawab, karena tidak menjalankan amanat UU sebagaimana mestinya. Prilaku dua lembaga penyelenggara pilkada tersebut, sadar atau tidak, secara tidak langsung juga telah melakukan pembusukan dalam kehidupan bernegara,” paparnya.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro juga angkat bicara. “KPU dan Bawaslu seharusnya bertindak tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. Kalau sudah ada fakta-fakta hukumnya Bawaslu harus mengeksekusi apakah ini dipinalti atau tidak. Tidak boleh ada pembiaran, sebab demokrasi akan ternoda,” kata Siti Zuhro. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here