Kredibilitas APBN di Tengah Ancaman Krisis Utang

1
154
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu mengatakan situasi utang Indonesia sangat aman, namun tanda-tanda zamannya menunjukkan sebaliknya.

Nusantara.news, Jakarta – Akhir-akhir ini para pelaku ekonomi banyak mendiskusikan isu-isu tentang kredibilitas APBN dan utang negara serta ancaman atau potensi krisis yang menyertainya.

Semangat Kementerian Keuangan menerbitkan surat utang belakangan ini memang semakin menyala-nyala, terutama dalam mengatasi kelangkaan likuiditas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terlihat dari seringnya Menteri Keuangan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN)

Pemerintah terpaksa menerbitkan SBN lantaran investasi yang masuk tak sesuai harapan, begitu pula penerimaan pajak juga masih kurang dari yang ditargetkan.

Pada saat yang sama pinjaman dari China yang dijanjikan sebesar US$50 miliar, ternyata yang cair tak lebih dari US$5 miliar. Sementara Menkeu Sri Mulyani Indrawati baru akan menggadang-gadang Dana Moneter International (IMF) dan Bank Dunia pada Oktober 2018, saat Indonesia menjadi tuan rumah Annual Meeting IMF-Bank Dunia di Bali.

Praktis, pemerintah benar-benar mengandakan SBN dalam menutupi biaya pembangunan infrastruktur, biaya kesehatan dan pendidikan, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa, dan dana perlindungan sosial. Tak terkecuali dana untuk biaya rutin dan melunasi sebagian pokok utang dan bunga.

Indikasi pemerintah semakin tergantung dengan utang adalah, pada Desember 2017, Kementerian Keuangan telah menarik pinjaman sebesar Rp52 triliun dengan alasan untuk pembiayaan pada Januari 2018. Bahkan kabarnya Februari 2018 Kementerian Keuangan tengah ngos-ngosan mencari pinjaman baru guna menutupi biaya rutin dan persiapan selaku tuan rumah Asian Games dan Annual Meeting IMF dan Bank Dunia.

Ancaman utang

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai rencana penerbitan SBN sepanjang 2018 sebesar Rp414,7 triliun terlalu kecil. Realisasinya mungkin bisa menembus level Rp545 triliun atau rerata per hari menerbitkan SBN sebesar Rp1,5 triliun.

Hal itu terjadi karena pada 2018 kecenderungan penerimaan negara, khususnya dari pajak, yang tidak mencapai target. Sementara persoalan inefisiensi anggaran belum sungguh-sungguh diatasi melalui perencanaan anggaran, bukan melalui pemangkasan mendadak seperti yang sering terjadi belakangan ini.

Dilain pihak, menurut Fuad, beban utang yang ada sekarang ini cepat atau lambat akan melampaui daya dukung APBN untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun rasio utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB) baru mencapai 29%, tetapi karena tax ratio kita hanya 10,3% dari PDB (2016). Pada 2017 turun lagi di kisaran 8,6%, sebuah pencapaian terburuk sepanjang sejarah tax ratio.

Bahkan dibandingkan beberapa negara tetangga, tax ratio Indonesia memang terlalu rendah. Tax ratio  Denmark mencapai 49%, Finlandia 43,6%, Selandia Baru 34.5%, Swedia 45.8%, Australia 30,8%, Norwegia 43.6%, Kanada 32.2%, Belanda 39,8%, Jerman 40.6%, Portugal 37%, Belgia 46,8%, Austria 43,4%, Perancis 44,6%, Inggris 39% dan Amerika Serikat 26,9%.

Begitu juga capaian tax ratio di beberapa negara Asia juga masih jauh di atas Indonesia, seperti Jepang 28,3%, Malaysia 15,5%, Thailand 17%, Filipina 14,4%, Vietnam 13,8%. Indonesia sedikit di atas Kamboja 8% dan Birma yang hanya sebesar 4,9%.

Maka itu, menurut Fuad, utang merupakan ancaman terhadap kemampuan APBN dalam pembayarannya baik bunga maupun cicilan pokok utang. Pada 2018 dan 2019, jumlah utang negara yang akan jatuh tempo masing-masing sebear Rp390 triliun dan Rp420 triliun. Sehingga total beban pokok dan bunga utang menjadi Rp810 triliun.

Fuad menyadari bahwa Menteri Keuangan menyatakan bahwa dalam hal utang negara kita tidak bisa mengkaitkan dengan tax ratio mengingat komponen tax ratio di Indonesia berbeda dengan tax ratio di negara-negara lain. Karena itu pemerintah bersikeras untuk tetap menggunakan panduan rasio utangnya terhadap PDB.

Kalau demikian, argumentasi yang sama seharusnya juga digunakan dalam hal PDB dimana komponen PDB di tiap negara berbeda-beda.Tetapi dengan menggunakan panduan tax ratio yang ada sekarang ini ataupun tax ratio yang akan disempurnakan sekurang-kurangnya lebih relevan dengan kemampuan APBN dalam memenuhi kewajiban pembayaran terhadap utang daripada terhadap PDB, mengingat pendapatan perpajakan sudah mencapai 86% dari total pendapatan negara.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam RUU APBN 2018 total pembayaran kewajiban utang negara Januari sampai dengan Juli 2017 adalah Rp347,6 triliun atau 67,56% dari pagu yang dialokasikan dalam APBN. Dengan kata lain jumlah yang dialokasikan adalah Rp514,57 triliun.

Sedangkan target penerimaan perpajakan 2017 sebesar Rp1.428,6 triliun lalu diturunkan menjadi Rp1.283,6 triliun. Dengan demikian 35% dari pendapatan perpajakan pada 2017 digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tahunan terhadap utang, dan prosentase ini cenderung akan terus meningkat mengingat penerimaan perpajakan yang melemah (tidak akan mencapai target).

Sementara penarikan pinjaman baru justru cenderung meningkat. Dengan demikian dalam penyusunan APBN pemerintah perlu mempertimbangkan kriteria-kriteria baru terutama dalam kaitannya dengan utang yaitu dengan memasukkan rasio maksimum pembayaran kewajiban utang terhadap penerimaan perpajakan, tidak ngotot dengan panduan rasio utang terhadap PDB yang masih dibawah 30%.

Di negara-negara besar dan maju yang rasio utangnya terhadap PDB sudah melampaui 100% (yang sering dijadikan perbandingan oleh pemerintah), tax ratio-nya rata-rata diatas 30%, sehingga rasio APBN-nya terhadap PDB juga jauh melebihi rasio yang sama di Indonesia rata-rata tax ratio di negara-negara berpenghasilan rendah 14,3%.

Menurut Fuad, Indonesia termasuk dalam negara berpenghasilan menengah bawah yang rata rata tax ratio-nya 19% sementara tax ratio Indonesia baru mencapai 10,3% di tahun 2016 dan 8,6 di tahun 2017.

Dengan demikian, lanjut Fuad, beban utang tidak cukup semata-mata diukur dengan rasionya terhadap PDB tetapi yang lebih penting lagi adalah terhadap likuiditas APBN dan atau rasionya terhadap pendapatan (penerimaan) perpajakan.

Untuk infrastruktur?

Argumentasi yang sering dikemukakan oleh Pemerintah Jokowi bahwa utang negara dipergunakan untuk pembangunan khususnya infrastruktur, benarkah?

Dalam tahun 2016 defisit anggaran (APBN) mencapai Rp308,3 triliun tetapi belanja modal hanya Rp169,5 triliun atau 55%, berarti 45%-nya untuk non belanja modal. Dalam tahun anggaran 2015 defisit anggaran mencapai Rp298,5 triliun, tetapi belanja modal hanya Rp215,4 triliun atau 72%, berarti 28% dibelanjakan untuk non-belanja modal.

Ini artinya, dari tahun ketahun semakin besar porsi defisit anggaran (utang negara) yang dipergunakan untuk non-belanja modal. Bandingkan dengan APBN semasa pemerintahan Orde Baru dimana belanja modal selalu jauh lebih besar daripada defisit anggaran sesuai acuan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa utang negara hanya pelengkap dan bersifat sementara.

Bahkan semasa pemerintahan SBY sekalipun, misalnya dalam tahun 2010, belanja modal mencapai 183,8% dari defisit anggaran. Dengan melihat realitas di atas, utang yang diproduksi pemerintah sudah dapat dikatakan mulai mengancam kredibilitas APBN.

Dan kalau boleh dikatakan tidak berlebihan, progress penerbitan surat utang yang berpacu dengan peningkatan defisit anggaran, penurunan tingkat pencapaian target penerimaan pajak, sampai pada tergopoh-gopohnya pemerintah mengatasi kelangkaan likuiditas anggaran, cepat atau lambat akan berubah menjadi krisis utang.

Namun demikian Menkeu Sri Mulyani menampik anggapan ini, dalam paparannya yang panjang dia mengatakan utang publik Indonesia merupakan salah satu yang terendah di dunia dengan rasio 28% dari PDB

Utang publik Jepang pada 2016 sudah mencapai 239% dari PDB, Amerika 107%, Inggris 89%, Brazil 78%, India 70%, Vietnam 62%, Malaysia 56%, Argentina 51%, Thailand 42%, Filipina 34%, dan Indonesia hanya 28% dari PDB.

“Jadi sangat aman dan well managabel,” ujarnya.

Namun Sri Mulyani lupa bahwa dibalik rasio utang terhadap PDB negara-negara tersebut lebih tingi dari Indonesia, namun tax ratio negara-negara itu juga jauh lebih tinggi dari Indonesia. Karena itu pertumbuhan ekonomi kita stagnasi di level 5%, tak naik tak turun, seperti orang lesu darah.

Diperlukan terobosan yang cerdas dan berjangka panjang untuk mengeluarkan APBN kita dari big trap utang.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here