Kredit Macet Bukopin dan Sinyal Risiko Finansial Meningkat

0
5469
PT Bank Bukopin Tbk pada Desember 2017 membukukan kredit bermasalah (non performing loan--NPL) gross sebesar 8,54% dan NPL net 6,37%, melampaui batas maksimum NPL net yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nusantara.news, Jakarta – Bak buah simalakama, himbauan Presiden Jokowi agar industri perbankan lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit di tengah risiko kredit yang meningkat mulai memakan korban. Kali ini PT Bank Bukopin Tbk, menjadi saksi bisu bahwa himbauan itu tidak sejalan dengan situasi perbankan saat ini.

Laporan keuangan publikasi PT Bank Bukopin Tbk pada 31 Desember 2017 menunjukkan kabar yang kurang menggembirakan. Bukopin membukukan rasio kredit bermasalah (non performing loan–NPL) gross 8,54% atau melonjak dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,77%

Sementara NPL net pada periode yang sama juga membengkak menjadi 6,37% dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,79%. Kenaikan NPL itu melampaui ketentuan batas minimum NPL net yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar maksimal 5%.

Laporan keuangan publikasi  Bukopin mengungkapkan penyaluran kredit perseroan secara individual (bank only) tercatat sebesar Rp67,58 triliun, hanya naik 3% dibandingkan posisi 2016 sebesar Rp65,59 triliun. Dengan total penyaluran kredit tersebut, NPL gross perseroan secara nominal naik dari Rp2,47 triliun menjadi Rp5,77 triliun. Sedangkan NPL net naik dari Rp1,83 triliun menjadi Rp4,18 triliun.

Akibat melonjaknya NPL gross maupun NPL net tersebut, Bukopin harus menyisihkan pencadangan sebesar Rp2,49 triliun. Cadangan itu tentu diambil dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio—CAR) Bukopin, sehingga CAR bank kebanggaan koperasi tersebut turun dari 11,37% menjadi 10.51%. Rasio kecukupan modal tersebut juga berada di bawah rasio yang selama ini ditetapkan OJK sebesar 11%.

Secara nominal, modal inti Bukopin tergerus dari Rp6,5 triliun menjadi Rp5,18 triliun. Sementara, total modal perseroan turun dari Rp9,2 triliun menjadi Rp7,94 triliun. Adapun kredit macet yang disalurkan pada pihak terkait tercatat sebesar Rp3,38 triliun.

Kendati mencatatkan kenaikan NPL dan penurunan modal, Bukopin masih membukukan laba bersih pada sepanjang tahun lalu sebesar Rp112,37 miliar, atau turun dibanding posisi 2016 sebesar Rp248,95 miliar.

Penyebab turunnya laba bersih perseroan karena adanya penurunan pendapatan bunga bersih dari Rp3,52 triliun menjadi Rp2,67 triliun. Meskipun beban operasional menurun dari  Rp2,72 triliun menjadi Rp2,57 triliun, namun penurunan beban operasional tidak cukup mengkafer turunnya pendapatan bunga bersih.

Akibatnya pendapatan operasional Bukopin turun drastis dari Rp528,56 miliar menjadi Rp93,82 miliar.

Pemegang saham pengendali Bukopin hari ini 30% dikuasai oleh PT Bosowa Korporindo, sementara sisanya Kopelindo 18,09%, dan Negara Republik Indonesia 11,43%. Komisaris Utama Bukopin saat ini dijabat oleh Karya Budiana, sedangkan Direktur Utama dijabat oleh Eko Rachmansyah Gindo.

Situasi yang melanda Bukopin sebenarnya juga dilanda oleh empat bank pelat merah, bahkan mungkin melanda beberapa bank umum swasta nasional lainnya.

Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komposisi Pemegang Saham PT Bank Bukopin Tbk.

Harus diselesaikan

Itu sebabnya OJK memberikan waktu kepada perbankan untuk menyelesaikan kredit bermasalah sampai kuartal I 2018. Menurut regulator, bank mulai bersih-bersih sejak Juli 2017 lalu.

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, OJK ingin perbankan lepas landas dari masa konsolidasi dan siap mengejar pertumbuhan kinerja sesuai dengan apa yang telah disampaikan melalui Rencana Bisnis Bank (RBB).

“Target saya, nanti di kuartal I 2018 sudah semua clean (bersih). Kalau semua sudah clean, dia nanti akan lebih cepat dan yakin mendorong untuk tumbuh,” kata Heru beberapa waktu lalu.

Pada Desember 2017, NPL (gross) perbankan nasional tercatat 2,6%, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,93%. m

Adapun, RBB industri perbankan membidik angka pertumbuhan kredit sebesar 12,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun depan. Namun, lembaga pengawas jasa keuangan hanya menargetkan pertumbuhan di kisaran 10%-12%.

Sementara, dari sisi prospek, OJK melihat, peluang perbankan untuk mengejar target pertumbuhan lebih terbuka. Pasalnya, perekonomian diperkirakan akan lebih baik, sehingga bisa menjadi salah satu pelumas bagi perbankan untuk memacu penyaluran kreditnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyebutkan, perbaikan ekonomi itu akan ditopang oleh pemulihan ekonomi dari beberapa negara-negara di dunia. Selain itu, ada pula kontribusi dari harga komoditas yang diprediksi bisa lebih baik.

Hal ini diyakini akan membangkitkan gairah pengusaha untuk mengambil kucuran kredit perbankan lebih tinggi lagi. Namun, di saat yang bersamaan, tidak akan membuat rasio kredit bermasalah membengkak.

“Ekonomi luar negeri membaik di negara-negara maju, sekalipun China juga membaik, sehingga ruang Indonesia untuk mengekspor barang-barang komoditas bisa lebih besar lagi di 2018,” demikian Wimboh.

Kredit macet menumpuk

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia per September 2017, total kredit yang disalurkan industri perbankan nasional sebesar Rp4.580,40 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp1.853,36 triliun, sementara kredit bank swasta tercatat sebesar Rp2.727,04 triliun.

Dari kredit yang disalurkan tersebut ternyata, menurut Biro Riset Infobank, ada sebesar Rp259,90 triliun harus direstrukturisasi karena masuk kategori kredit bermasalah (non performing loan—NPL). Jumlah itu hampir separoh dari jumlah kredit macet industri perbankan pada 1998 sebesar Rp650 triliun.

Dari jumlah kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp259,90 triliun tersebut, 51%-nya berasal dari bank pelat merah. Jumlahnya mencapai Rp132,60 triliun.

Rinciannya, kredit bermasalah Bank Mandiri yang harus direstrukturisasi mencapai Rp49,93 triliun, BRI Rp41,37 triliun, BNI Rp28,54 triliun dan BTN Rp12,76 triliun. Itu sebabnya, ini adalah rekor baru setelah krisis 1998, dimana kredit bermasalah bank-bank pelat merah hampir mencapai Rp300 triliun saat itu.

Kondisi tersebut hingga akhir 2017 tidak jauh bergeser atau hanya meningkat kurang lebih 10%. Namun esensi masalahnya sama, yakni tumpukan kredit macet masih menjadi pekerjaan rumah industri perbankan.

Itu artinya risiko kredit macet di industri perbankan hingga hari ini terus meningkat, terutama saat rupiah terus tertekan. Walaupun hari ini rupiah mulai stabil di kisaran Rp13.769, namun posisi itu sudah sangat undervalued jika dibandingkan target rupiah dalam APBN 2018 di level Rp13.400.

Masalahnya, beberapa indikasi bahwa risiko kredit masih tinggi dapat diamati dari lima fenomena yang menonjol belakangan ini. Pertama, kebijakan restrukturisasi yang semula 1 pilar kembali ke 3 pilar, itu artinya risiko kredit bermasalah meningkat.

Kedua, kebijakan one obligor yang terkait dengan bank-bank asing dan bank pelat merah untuk melakukan merger ataupun akuisisi atau membentuk holding, belum terlaksana dengan mulus. Ini memberi indikasi pemilik tunggal atas beberapa bank masih menakar potensi kredit macet di bank-bank yang dimilikinya. Jika dipaksakan merger dalam kondisi risiko kredit masih tinggi, dikhawatirkan akan menularkan kredit macet di bank lain yang menjadi miliknya.

Ketiga, penyelesaian kredit macet dengan model Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sekarang kerap dijadikan model oleh para debitor nakal atau debitor yang tidak kooperatif untuk melunasi utangnya. Ini menandakan bahwa kredit macet terkadang tidak benar-benar macet, tapi lebih karena ulang debitor nakal untuk menyengajak kreditnya macet

Keempat, kredit komersial yang merosot tajam selama 2015-2017 belum pulih benar, sehingga tetap dalam konteks peningkatan risiko kredit.

Kelima, fluktuasi harga emas dan minyak mentah dunia masih berlangsung, sehingga sangat berpengaruh terhadap naiknya risiko kredit bank-bank devisa.

Kalau Bukopin sudah membuka besaran kredit macetnya, bank-bank pelat merah (Mandiri, BRI, BNI dan BTN) sudah terpapar informasi kredit bermasalah serta restrukturisasinya, bagaimana dengan bank-bank umum swasta nasional lainnya?

Apakah kita terbiasa menyimpan masalah di bawah karpet atau berusaha membersihkan NPL perbankan apa adanya sehingga beban yang harus dipikul pun jelas bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jangan tiba-tiba rakyat dikejutkan dengan adanya krisis NPL jilid kedua yang jumlahnya fantastis seperti BLBI.

Moga-moga tidak terjadi lagi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here