Kredit Makin Seret, Bank Didorong Borong Obligasi Korporasi

0
81
Deputi Gubernur Bank indonesia Perry Warjiyo mendorong industri perbankan nasional bisa memborong obligasi korporasi sebagai salah satu upaya menerobos kebuntuan penyaluran kredit karena ekonomi masih melambat.

Nusantara.news, Jakarta – Krisis ekonomi dalam dua tahun terakhir membuat pertumbuhan industri perbankan melambat. Saking buruknya kinerja kredit perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak September 2105 hingga September 2017 tidak memberlakukan regulasi yang terkait kredit.

September 2017, regulasi kredit perbankan akan diaktifkan kembali. Kalau dua tahun lalu ada 22 bank bermasalah karena tekanan krisis, akan kah bulan depan sudah pulih kembali?

Membaca sinyal-sinyal kebijakan otoritas moneter dan fiskal, sepertinya sudah ada tanda-tanda perbaikan ekonomi, walaupun masih dirasakan sangat lambat. Setelah regulasi kredit perbankan diaktifkan kembali September 2017, setidaknya ada Rp500 triliun dana perbankan yang mengendap di Bank Indonesia (BI), harus diberdayakan.

Persoalanya, lahan untuk melempar kredit masih sangat terbatas, kalau tidak bisa dikatakan sempit. Sehingga dana pihak ketiga yang dititipkan perbankan ke Surat Berharga Negara (SBN) dan instrument BI harus dikelola. Sebab, jika tetap diendapkan, maka akan ada cost of money (beban biaya bunga) yang harus dibayar.

Beli obligasi

Dilema ini coba diterobos oleh BI, dengan rencana mengubah perhitungan loan to funding ratio (LFR) menjadi financing to funding ratio (FFR). Tujuannya, untuk mengoptimalkan penyaluran likuiditas perbankan guna mendorong aktivitas ekonomi yang masih belum bergairah.

Perry Warjiyo, Deputi Gubernur BI, menyatakan bank sentral ingin mendorong dana yang dihimpun perbankan bisa kembali ke masyarakat. Selama ini bank sering menaruh dananya di SBN maupun instrument Bank Indonesia. Dana itu tentu tidak menggerakkan ekonomi, karena tertahan di portfolio.

“Agar ekonomi bergerak, kami memaksa agar bank tidak selalu menempatkan dana pada SBN maupun instrument BI pada saat permintaan kredit masih lesu. Bank diupayakan bisa membeli obligasi korporasi,” jelasnya beberapa hari lalu.

Karena itu, menurut Perry, BI akan mengganti LFR menjadi FFR sehingga bank didorong untuk membeli obligasi korporasi dan secara perlahan tak lagi menempatkan dananya pada instrumen operasi pasar moneter.

“Aksi beli obligasi korporasi oleh bank nantinya akan dimasukkan dalam komponen perhitungan financing dari FFR tersebut,” ujarnya.

Dari segi regulasi, menurut Perry, kebijakan itu sesuai dengan kondisi perbankan saat ini yang mulai mengembangkan instrumen pendanaan non konvensional. Seperti menempatkan dananya ke sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit), medium term notes (MTN), dan obligasi yang memiliki tenor jangka panjang.

Untuk mengamankan pembelian obligasi korporasi, kata Perry, saat ini BI tengah mengkaji kategori peringkat obligasi korporasi yang bisa dibeli oleh bank dan diperhitungan ke dalam FFR. Akan dipilihkan obligasi korporasi yang aman, return-nya tinggi, sehingga akhirnya dana itu diputar oleh korporasi yang menerbitkan obligasi tersebut.

Dalam proses pembuatan regulasi tersebut, menurut dia, BI tentu akan berkoordinasi dengan OJK terkait percepatan konsolidasi perbankan agar bank tidak hanya semakin cepat dalam penyaluran kredit di pasar keuangan, tapi juga aman.

Waspadai risiko

Nampaknya terobosan BI untuk membantu merangsang pertumbuhan kredit tidak serta merta dapat diterima pasar. Ekonom Universitas Gajah Mada, Toni Prasetiantono, berpendapat tetap ada risiko apabila bank dibolehkan membeli obligasi korporasi. Hanya saja literasi pasar modal, termasuk instrumen obligasi korporasi, sudah lebih baik.

“Artinya bank yang harus mengukur risiko itu secermat mungkin, bank harus well inform terhadap korporasi yang menerbitkan obligasi. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” jelasnya.

Mengacu pada ketentuan LFR, industri perbankan harus menjaga rasio itu berada pada kisaran 80% hingga 92%. Dari 20 besar bank yang memiliki rasio LFR di bawah ketentuan tersebut adalah PT Bank Central Asia Tbk 74,79%, PT Bank Bukopin Tbk 75,07%, PT Bank Mega Tbk 57,02%.

Dengan perubahan LFR menjadi FFR akan memacu perbankan untuk menyalurkan dananya ke obligasi korporasi. Kalau dulu perhitungan rasio dana terhadap kredit (loan to deposit ratio–LDR) tidak memperhitungkan obligasi, sekarang sudah bisa diikutkan.

Dengan demikian bisa memanfaatkan kelebihan likuiditasnya untuk membeli obligasi korporasi. Dana itu sendiri oleh korporasi penerbit obligasi akan digunakan untuk pengembangan usaha. Artinya dana masyarakat di perbankan sedikitnya sudah ada solusi untuk menggerakkan sektor riil.

Namun demikian, kalangan bankir juga harus berhati-hati, pada 1998 betapa banyak kinerja dan rasio keuangan korporasi yang baik, ternyata angka yang dipublis adalah angka semu. Artinya, risiko dana yang terjebak di obligasi korporasi itu macet juga ada. Karenanya, teliti lah sebelum membeli.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here