Krisis Energi Di depan Mata, Revisi UU Migas Masih Terbata-bata

0
178
Foto : Istimewa

Nusantara.news, Jakarta,– Di tengah ancaman krisis energi yang semakin menguat, pemerintah boleh sedikit berbesar hati dengan produksi Migas Januari yang melebihi target APBN 2017. Pasalnya, Kerja Khusus Pelaksana kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengumumkan produksi migas hingga awal Februari 2017 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Per 7 Februari 2017, rata-rata produksi minyak bumi sebesar 825,7 ribu barel per hari   (((BPH), sedangkan untuk gas bumi produksinya sebesar 7.821 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Kabar sukacita yang disampaikan oleh Kepala Humas SKK Migas Taslim Z Yunus pada 11 Februari 2017  ini menyebutkan angka rata-rata produksi minyak bumi tersebut telah melebihi target dalam APBN 2017 yang sebesar 815 ribu per hari (BPH). Taslim optimis dengan dukungan semua pihak, target produksi migas tahun 2017 bisa terlampaui.  Hal itu dikatakannya apabila tidak ada kegiatan baru, penurunan produksi minyak tahun 2017 diproyeksikan sebesar 16,2 persen. untuk menjaga tingkat produksi, dilakukan kegiatan seperti pengeboran, perawatan, dan kerja ulang sumur, serta optimis fasilitas. Dengan penurunan itu, penurunan produksi minyak dibanding tahun 2016 dapat ditekan hingga menjadi 2,8 persen.

Pada Januari 2017, empat sumur pengembangan telah dibor dari target sebanyak 223 sumur. Untuk kerja ulang, telah terealisasi sebanyak 45 sumur dari yang direncanakan sebanyak 907 sumur.

Pengumuman dari humas SKK Migas ini merupakan kegembiraan di tengah ancaman krisis energi nasional. Sebab, ke depan, tanpa penemuan cadangan baru, cadangan minyak Indonesia yang sekitar 3 miliar barrel akan habis kurang dari 12 tahun. Selain faktor tiadanya cadangan baru, tingkat rasio pengembalian cadangan minya di Indonesia kurang dari 50 persen. angka rasio pengembalian cadangan minyak kurang dari 50 persen artinya untuk setiap barrel minyak yang dikuras, penemuan cadangan baru tak sampai separuh dari jumlah yang dikuras tersebut.

Di dalam mencari solusi penanganan krisis energi, Pemerintah telah membuka kran bagi investor yang berminat menanam modalnya di tanah air. Karena, untuk membuka ladang-ladang atau sumur-sumur baru, Pemerintah sangat memerlukan investasi di bidang migas.  Tetapi, permasalahan mendasar dalam  krisis energi  bukan hanya soal investasi, melainkan juga   payung hukum, yakni UU No.22 Tahun 2001 masih perlu direvisi di sana-sini karena dinilai masih mempunyai  celah dari sisi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Hal ini merupakan akar dari persoalan tersebut. Selain itu, perubahan aturan yang kerapkali terjadi dalam model kelembagaan hulu migas ini membuat iklim invetasi hulu migas di Indonesia selalu dijumpai ketidakpastian yang berdampak  lesunya terhadap eksplorasi migas di Indonesia. Namun, proses revisi  UU No.22/2001 yang diharapkan menjadi solusi atas ancaman krisis energi malah sulit diharapkan.

Diperkirakan, konsumsi bahan bakar minyak  dalam negeri mencapai 1,6 juta barrel per hari, sedangkan produksi minyak dalam negeri hanya mencapai 800.000 barrel  per hari. Sisanya? Ya seperti biasa harus diimpor. Jadi,  konsumsi bahan bakar minyak jatuh lebih tinggi dari angka produksi di dalam negeri.  di dalam upaya memenuhi konsumsi minyak dalam negeri, sebenarnya pemerintah sudah bertindak cepat untuk menambah cadangan minyak baru lewat peningkatan eksplorasi. Tetapi, sayangnya, lelang wilayah kerja migas saat ini kurang diminati investor.

Bisa jadi, mungkin karena calon investor belum apa-apa sudah paranoid duluan dibayangi oleh iklim investasi yang buruk, di samping faktor harga minyak yang rendah. Iklim investasi yang buruk ini termasuk di dalamnya dalam hal perizinan yang masih berbelit-belit juga masalah fiskal (pajak) yang dianggap kurang menguntungkan.

Perlu diapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo di dalam upayanya mereformasi  bidang ESDM. Tetapi akan lebih tepat jika target utamanya  adalah mengembalikan konstitusionalitas bidang ESDM. Robah dan benahi  UU dan penegakan aturan, termasuk  membenahi SDM agar tidak ada lagi penyimpangan dengan cara-cara menabrak aturan yang berlaku.

Menurut pengamat Hukum Migas Junaidi Albab Setiawan, saat ini pun pemerintah sendiri  sering mengalami dilematis dalam urusan migas karena selalu dihadapkan pada dua pilihan. Di satu sisi ada idealitas, di sisi lain berkembangnya realitas pragmatis yang tak bisa dihindarkan. Ambil satu contoh saja, migas merupakan komoditas vital dan strategi di lingkup bidang tugas ESDM yang paling bermasalah, maka untuk membenahinya, kuncinya adalah harus terlebih dahulu direvisinya UU Migas No.22/2001. Ini adalah prioritas utama yang harus dibenahi pemerintah. Apalagi setelah UU dikoreksi Mahkamah Konstitusi, sehingga kita tidak lagi memiliki UU Migas yang solid. Karena, UU Migas yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak sesuai karena tidak mampu secara komprehensif mengakomodir permasalahan migas secara utuh.

Namun, pemerintah sendiri pun sering mengalami dilematis yang serius dalam urusan migas dihadapkan pada dua pilihan yang harus diembannya, yaitu di satu sisi ada idealitas, di sisi lain berkembangnya realitas pragmatis yang tak bisa dihindarkan. Ambil satu contoh saja, migas merupakan komoditas vital dan strategi di lingkup bidang tugas ESDM yang paling bermasalah, maka untuk membenahinya, kuncinya adalah harus terlebih dahulu direvisinya UU Migas No.22/2001. Ini adalah prioritas utama yang harus dibenahi pemerintah. Apalagi setelah UU dikoreksi Mahkamah Konstitusi, sehingga kita tidak lagi memiliki UU Migas yang solid. Karena,  Migas yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang ada,  karena itu tak mampu lagi  mengakomodir permasalahan migas secara utuh.

Junaidi mengatakan, UU Migas Tahun 2001 adalah contoh UU yang beraliran liberal—sekalipun dalam pertimbangannya terdapat kalimat-kalimat penegasan, seperti “dikuasai negara”, sebesar-besar kemakmuran rakyat”, –“yang paling menguntungkan bagi rakyat” –tetapi UU ini juga mengusung liberalisasi migas dengan menempatkan migas sebagai komoditas bebas sebagaimana layaknya komoditas lain. Pengertian komoditas adalah barang dagangan yang diperjualbelikan dan bekerja berdasarkan pada prinsip ekonomi.

Menurutnya,  selain itu, UU ini juga menempatkan negara untuk tunduk kepada rezim hukum kontrak. Maka, yang berlaku sesungguhnya adalah negara tidak lagi sepenuhnya berdaulat terhadap migas, tetapi mengikuti arus hukum pasar yang bersumber dari asas kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda).  Tarik menarik antara amanah konstitusi dan desakan pasar ini tampaknya akan selalu menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis.

Contoh yang paling baru, kata Junaidi, adalah ketika  Presiden mencanangkan kebijakan “satu harga premium Rp 6.500” di Papua. Jika dilihat dari perspektif konstitusi dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, kebijakan ini sah dan masuk akal serta pemerintah bahkan demi keadilan dan pemerataan wajib menemukan caranya. Namun, jika dilihat dari perspeketif bisnis, kebijakan tersebut menjadi tidak masuk akal karena tidak ekonomis dan pasti rugi.

Kebijakan itu memaksa PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) merugi, sedangkan menurut para penegak hukum, menyengaja BUMN rugi adalah perbuatan melawan hukum karena di mata mereka BUMN tidak boleh merugi. Artinya, pada saat yang sama kebijakan ini juga memaksa Pertamina mundur ke bekalang, menengok kembali peran dan tanggung jawabnya sebagai BUMN yang ridak semata-mata menumpuk keuntungan (profit oriented). Tetapi juga sebagai agen negara dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dalam satu bingkai NKRI sebagaimana tujuan BUMN sebelum masa reformasi. Padahal, sejak Pertamina berubah mengikuti UU PT dan UU BUMN, peran sosial itu sudah dikubur menjadi sebagas tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

Selain itu, migas dalam perspektif UU Migas No 22 Tahun 2oo1 adalah komoditas inelastic  karena menguasai hajat hidup orang banyak,seberapa pun harga yang berlaku terhadap komoditas ini, masyarakat akan tetap membelinya dalam jumlah yang relatif sama. Itu artinya kebutuhan migas tidak berkurang, bahkan akan bertambah, seiring meningkatkanya pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, semua mata pemburu rente akan mengarah ke sana karena bisnis migas menjanjikan keuntungan besar.

Mengingat posisi strategis migas tersebut, maka keberadaannya juga akan berpengaruh kuat kepada kehidupan sosial politik. Berangkat dari situ, jika migas hanya dilihat dari kepentingan bisnis ala UU Migas Tahun 2001, sangat mungkin migas akan dikuasai dan dikendalikan segelintir pemilik modal atau mafia migas. Akibatnya, “hak menguasai negara” atas sumber daya alam vital dan strategis yang bermakna mengatur, mengurus, dan mengawasi untuk dipergunakan sebesar-besarnya kepentingan rakyat menjadi terdistorsi. Dari sini, ke depan harus segera dirumuskan batasan dan pandangan tentang penerapan “hak menguasai negara” yang menjadi amanah konstitusi tersebut dalam praktik bisnis sebagai pegangan. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here