Krisis Qatar Dapat Menyebabkan Lonjakan Harga Energi Dunia

0
111

Nusantara.news, Doha Produksi Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair dari ladang gas terbesar di dunia yang terletak di wilayah perbatasan, membuat Qatar-Iran membangun hubungan kerja sama. Saat ini, ketika Qatar dan sejumlah negara Teluk terkunci dalam krisis diplomatik, para analis mengingatkan, gangguan pasokan gas dari Qatar ke dunia dapat menyebabkan harga energi melonjak. Negara-negara Teluk plus Mesir, menuding Qatar bersama tetangganya, Iran, menjadi donatur bagi gerakan radikal di negara-negara Timur Tengah.

Qatar adalah pengekspor gas alam cair (LNG) terbesar di dunia yang menghasilkan hingga 77 juta ton gas setiap tahunnya. Gas telah mengubah emirat kecil itu menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Gas juga mendorong Qatar menjadi pemain utama di regional utama dan membantunya mendanai proyek-proyek infrastruktur yang sangat besar, serta dipercaya menjadi tuan rumah acara besar seperti Piala Dunia tahun 2022.

Qatar memiliki beberapa lapangan gas di perairan teritorialnya. Sebagaimana dilansir Al Jazeera, pada bulan April 2017 lalu, Qatar mengumumkan akan meningkatkan produksi di ladang gas terbesar di dunia – North Dome (Kubah Utara) – di lepas pantai utara negara bagian Teluk, yang berbatasan dengan Iran . ‘South Pars’ adalah nama ladang gas yang masuk sebagai bagian teritori Iran di perbatasan kedua negara itu.

Qatar Petroleum, perusahaan migas Qatar telah menegaskan bahwa keretakan diplomatik antara Qatar dan beberapa tetangganya tidak akan mempengaruhi produksi gas. Tapi para analis meyakini jika krisis berkepanjangan dapat mengganggu distribusi gas Qatar ke seluruh dunia, artinya harga energi dunia berpotensi melonjak naik.

Sejarah panjang krisis diplomatik Qatar dan negara Teluk lainnya

Setelah pemutusan hubungan diplomatik Qatar dan negara-negara Teluk Arab yang telah menghentikan hubungan perdagangan dan transportasi dengan Qatar, perhatian orang terpusat pada masalah tudingan terhadap emirat kecil itu sebagiai pendukung kelompok Islam garis keras, termasuk Ikhwanul Muslimin dan Hamas.

Sementara penyelidik dari intelijen Amerika Serikat percaya bahwa krisis tersebut dipicu oleh hacker, konon dari Rusia, yang mengirimkan pesan palsu yang seolah-olah disampaikan oleh emir Qatar.

Tapi sebetulnya, hubungan Qatar dan negara-negara Teluk memiliki luka lama. Arab Saudi—juga dituding mendukung kelompok teroris—Uni Emirat Arab dan lainnya telah sering mengeluh tentang media Qatar Al Jazeera, dan hubungan kerja sama dengan saingan utama Arab Saudi, Iran.

Bagi sebagian orang, krisis Qatar dilihat sebatas akibat negara itu menjadi sumber pendanaan bagi teroris. Bagi sebagian yang lain, ini adalah upaya terbaru untuk mengendalikan sebuah negara kecil yang kerap berjalan dengan caranya sendiri.

Jauh sebelum krisis diplomatik terjadi, masalah utama di kawasan ini adalah bahwa kekuatan minyak dan gas dikendalikan oleh pihak luar. Sejak akhir abad ke-19, ketika kejayaan Turki Ottoman mulai runtuh sampai Qatar merdeka tahun 1971, Qatar adalah protektorat Inggris.

Tapi pemimpin Qatar yang memerintah, yang semuanya berasal dari keluarga Al Thani, dan saat ini Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, selalu menentang pengaruh konservatif dari negara raksasa tetangganya, Arab Saudi.

Ketegangan antara Qatar dan negara-negara Teluk lain dipimpin Arab Saudi sudah dimulai puluhan tahun lalu.

Pada tahun 1996, Qatar meluncurkan saluran berita Al Jazeera. Al-Jazeera membuat para pemimpin Arab kecewa dengan laporan-laporannya dalam bahasa Arab, misalnya tentang kontroversi internal dan regional yang sebelumnya tidak pernah diungkap media lain.

Qatar juga memprovokasi Saudi dengan membina hubungan baik dengan Iran, Qatar berbagi ladang LNG yang luas dengan Iran di perairan perbatasannya. Lapangan migas Qatar yang bernama North Dome memang meluas hingga ke perairan Iran, tempat itu dikenal sebagai ladang Pars Selatan. Qatar adalah pengekspor LNG terbesar di dunia.

Ketakutan negara-negara Teluk terhadap Qatar semakin besar, dan menjadi kemarahan terbuka sekitar tahun 2011, setelah Qatar dengan cepat mendukung pemberontak Arab Spring, terutama di Mesir, Libya dan Suriah.

Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin di Mesir, dimana Mohammed Morsi secara singkat menggantikan Presiden Hosni Mubarak yang telah lama berkuasa. Arab Saudi kemudian berada di belakang militer Mesir yang menggulingkan Morsi lebih dari setahun setelah dia terpilih.

Penguasa Saudi membenci pemberontakan Arab Spring yang dapat mengancam stabilitas di kawasan Teluk. Di Libya dan Suriah, Saudi dan Qatar mendukung kelompok-kelompok pertempuran yang berlomba-lomba untuk mendapat pengaruh. Pada tahun 2014, negara-negara Teluk—dipimpin Arab Saudi—menangguhkan hubungan diplomatik dengan Qatar selama beberapa bulan dan mengancam akan melakukan yang lebih buruk.

Pemutusan hubungan diplomatik kali ini terjadi setelah kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Riyadh bulan lalu. Kirisis Qatar sekarang lebih buruk ketimbang sebelumnya. Mereka (negara-negara Teluk) menuntut konsesi yang jauh lebih besar dari Qatar ketimbang yang pernah mereka lakukan sebelumnya,  seperti menutup media Al Jazeera dan mengusir pemimpin Hamas, sebagai imbalan untuk memulihkan hubungan diplomatik.

“Ini jauh lebih dramatis ketimbang krisis diplomatik yang terjadi pada tahun 2014,” kata Mehran Kamrava, kepala Pusat Studi Internasional dan Regional di Georgetown University di ibukota Qatar, Doha, sebagaimana dikutip NPR.org.

Kali ini Saudi telah menutup satu-satunya perbatasan wilayah darat Qatar, yang merupakan lalu lintas sekitar 40% barang impor ke negara tersebut. Negara-negara Teluk yang lain juga telah menghentikan pengiriman udara dan laut ke Qatar.

Orang-orang Qatar di di Arab Saudi, UEA dan Bahrain diberi waktu dua minggu untuk meninggalkan negara-negara tersebut, dan warga ketiga negara itu diberi batas waktu yang sama untuk meninggalkan Qatar. Di luar itu, kata Kamrava, perselisihan terasa lebih mendalam.

“Kali ini, perselisihan tersebut tampak jauh lebih pribadi,” katanya, dan menambahkan bahwa orang-orang Qatar “sedikit terguncang” oleh permusuhan.

Kuwait beberapa waktu lalu telah berusaha untuk menengahi, menyusul Turki. Namun menurut Philip Gordon, seorang peneliti senior di Dewan Hubungan Luar Negeri mengatakan bahwa ketegangan yang meningkat dan tuntutan yang lebih keras akan membuat solusi diplomatik jauh lebih sulit dicapai.

“Beberapa dari yang (Arab Saudi dan negara-negara Teluk) minta, yaitu mengusir anggota IM dan Hamas, dan menutup Al Jazeera, masih menjadi pertanyaan besar untuk diselesaikan,” katanya. Belum lagi, tuntutan agar Qatar memutuskan hubungan dengan Iran.

Riad Kahwaji dari Institut Analisis Timur Dekat dan Teluk yang berbasis di Dubai mengatakan bahwa Qatar berada di “zona abu-abu” antara berupaya untuk setia kepada tetangga Muslim Sunni di Dewan Kerja sama Teluk (GCC), sambil mendukung militan Islam dan bekerja sama dengan Iran. Kahwaji bilang,  sudah saatnya Qatar memilih.

“Jika Anda sekutu sejati dan anggota GCC, Anda tidak dapat mendukung kelompok ekstremis, Anda tidak bisa berada dalam tempat yang sama dengan Iran,” katanya.

Sementara itu, krisis diplomatik dengan negara-negara Teluk memaksa Qatar mencari pertolongan, termasuk dari Iran. Iran sudah memberi bantuan dalam bentuk 5 pesawat berisi makanan ke Qatar. Media-media Iran juga menyebutkan negara itu akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Doha. Negara lain seperti Turki dan Rusia juga menyuarakan dukungan, bahkan Turki sudah memiliki kerja sama militer dengan Qatar.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, “Sebuah kesalahan besar terjadi di Qatar.” Erdogan telah mengecam isolasi negara Qatar sebagai “tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.”

Mungkinkah semua tekanan terhadap Qatar ini justru bisa menjadi bumerang bagi negara-negara Teluk. Misalnya dapat membuat Qatar bersekutu dengan Rusia, Turki dan Iran, sesuatu yang sangat dihindari oleh AS.

Sinan Ulgen, direktur Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri di Istanbul mengatakan bahwa dia tidak melihat kemungkinan aliansi Qatar-Rusia-Iran-Turki.

“Pasti ada risiko, sekarang Turki telah berpihak pada Qatar, bahwa ini akan menyebabkan ketegangan meningkat dengan Arab Saudi, UEA dan Mesir,” kata Ulgen.

“Namun pada akhirnya, Qatar tidak memiliki kemampuan untuk menahan tekanan berkelanjutan dari tetangganya yang lebih besar di Teluk (Arab Saudi), terutama jika strategi ini memang didukung oleh AS.” Katanya lagi.

Sejauh ini, AS telah mengirim pesan beragam, bahkan cenderung ambigu, dan seperti biasa, AS selalu menggunakan standar ganda. Menteri Luar Negeri Rex Tillerson menyerukan agar kawasan Teluk tenang dan berdialog. Ini mungkin juga karena Tillerson yang mantan eksekutif ExxonMobil, lebih dekat dengan pelaku usaha migas di Qatar. Tapi Presiden Trump mengatakan bahwa inilah saatnya untuk mengakhiri pendanaan terorisme yang dilakukan Qatar.

Di sisi lain, Pentagon, departemen pertahanan AS, berusaha mempertahankan basis operasi regional Komando Pusat AS di Qatar dan baru saja menandatangani kesepakatan senilai USD 12 miliar untuk menjual 36 jet tempur F-15 ke Qatar. Sebelumnya, AS juga melakukan kerja sama penjualan senjata dengan Arab Saudi senilai USD 350 miliar dalam waktu 10 tahun, dengan tahap pertama senilai USD 110 miliar.

Jadi, siapa sebetulnya yang mengambil keuntungan dari krisis Qatar dan negara-negara Teluk? Sementara, krisis Qatar kini mengancam ekonomi dunia, terutama karena kemungkinan lonjakan harga energi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here